Hasto: Rakyat Kecil Tidak Boleh Berhadapan Langsung dengan Oligarki

JAKARTA (Waspada.id): Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut tugas terbesar saat ini adalah menghadirkan kekuasaan yang berwatak kemanusiaan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan.

Hal itu disampaikannya menjawab media usai pembukaan Kongres ke-10 Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jakarta, Rabu (28/10/2026) .

Hasto pun mengungkapkan kedatangannya ke kongres atas penugasan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hasto, marhaenisme tetap relevan karena mengingatkan kembali pada falsafah pembebasan rakyat tertindas.

"Kita melihat bagaimana kehidupan petani kita, nelayan kita, dan buruh kita, termasuk rakyat yang belum mendapatkan kemakmuran, maka itu seharusnya menjadi orientasi dari seluruh cita-cita perjuangan politik," ujar Hasto dalam relisnya yang diterima media.

Lima Hal Harus Berubah

Hasto menjabarkan apa yang ia sebut sebagai pekerjaan rumah terbesar.

"Bagaimana menghadirkan watak kekuasaan dengan nilai kemanusiaan, keadilan yang dijabarkan melalui pendidikan yang baik bagi anak-anak miskin, sarana kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang ditingkatkan, subsidi yang tepat sasaran," katanya.

Ia menambahkan satu syarat lain. "Tidak boleh rakyat kecil langsung berhadapan dengan oligarki di dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak atas kehidupan yang layak untuk mendapatkan akses produksi bagi peningkatan kapasitas perekonomian rakyat," ujar Hasto.

Dari situ ia menempatkan Pancasila sebagai kerangka keadilan sosial.

"Pancasila juga harus dipahami dalam prinsip-prinsip keadilan sosial yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan," tegasnya.

Sasar Generasi Z

Hasto menilai GPM relevan bagi generasi muda saat ini.

"Gerakan Pemuda Marhaen ini sangat relevan untuk Gen Z, sangat relevan untuk membangunkan kembali tentang falsafah manusia tertindas akibat kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, yang namanya rakyat Marhaen itu," katanya.

Persoalan yang sama disorot Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis.

Ia menyebut istilah marhaenisme puluhan tahun tidak dipakai.

"32 tahun marhaenisme itu diberangus, bahkan namanya disuruh ganti, jadi pemuda demokrat, tidak boleh pakai kata marhaenis. Sekarang kita pakai lagi kata marhaenis," ujarnya.

Emir Moeis juga mengaku telah berbicara dengan Megawati soal cara memperkenalkan marhaenisme kepada generasi Z. . (id10)