Holong Menuju Parsaulian (Rekonstruksi Peradaban Hukum Mandailing dalam Paradigma Ius Integrum Nusantara Indonesia) 2Holong Menuju Parsaulian (Rekonstruksi Peradaban Hukum Mandailing dalam Paradigma Ius Integrum Nusantara Indonesia) 2HolongMenujuParsaulian(RekonstruksiPeradabanHukumMandailingdalamParadigmaIusIntegrumNusantaraIndonesia)2

Oleh Dr.H.Ikhsan Lubis, S.H.,SpN.,M.Kn (Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia) dan Andi Hakim Lubis (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Memori Konstitusional dan Tarombo Menjaga Legitimasi Hukum Mandailing Tetap Hidup Melintasi Generasi yang Berubah

Sebuah tata hukum tidak bertahan hanya karena memiliki norma dan institusi. Ia hidup selama masyarakat masih mengingat alasan mengapa norma layak ditaati, mengapa sebuah kewenangan patut dihormati, dan bagaimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Ketika alasan itu terlupakan, aturan dapat tetap diucapkan dan upacara masih dapat diselenggarakan, tetapi hukum perlahan kehilangan jiwanya. Karena itu, keberlanjutan peradaban hukum Mandailing bertumpu bukan hanya pada pewarisan bentuk, melainkan juga pada pemeliharaan makna.

Ingatan semacam itu berbeda dari kenangan sejarah biasa. Sejarah mengingat tokoh, peristiwa, tempat, dan asal-usul. Memori hukum mengingat sesuatu yang lebih mendasar: prinsip yang membentuk kehidupan bersama, batas kewenangan, distribusi tanggung jawab, dan cara masyarakat memulihkan ketertiban. Ketika ingatan tersebut berhubungan dengan komitmen yang membentuk tata hidup, ia dapat disebut memori konstitusional. Pengertian “konstitusional” di sini tidak menunjuk kepada dokumen dasar negara, tetapi kepada prinsip fundamental yang membuat sebuah komunitas mampu mengenali serta mengatur dirinya sendiri.

Dalam peradaban Mandailing, memori konstitusional tidak tersimpan di satu tempat. Ia tersebar di dalam Pustaha Lak-lak, dituliskan melalui Surat Tulak-Tulak, disimbolkan oleh Surat Tumbaga Holing, diarahkan melalui Patik ni Uhum, dilembagakan dalam Dalihan Na Tolu, dipetakan melalui Tarombo, serta diaktifkan melalui Marpokat. Setiap unsur membawa bagian berbeda dari ingatan yang sama. Kekuatan tata hukum muncul ketika semuanya tetap terhubung.

Hubungan itulah yang dijelaskan melalui Mandailing Relational Constitutional Memory (MRCM). Konsep ini menerangkan cara legitimasi hukum terus diperbarui melalui interaksi antara ingatan, penafsiran, institusi, genealogi, partisipasi, dan pemulihan. MRCM tidak sekadar menyatakan bahwa masyarakat Mandailing mempunyai memori kolektif. Ia menunjukkan bagaimana memori tersebut bekerja sebagai tenaga normatif yang menjadikan hukum tetap legitimate meskipun bentuk kehidupan terus berubah.

MRCM berada di antara pembacaan sumber dan bangunan yurisprudensi yang lebih luas. Ia tidak hanya mendeskripsikan manuskrip atau praktik adat, tetapi juga belum dimaksudkan menjadi teori universal bagi setiap masyarakat. Fungsinya lebih terarah: menjelaskan mekanisme reproduksi legitimasi dalam peradaban Mandailing. Dengan kerangka ini, keberlanjutan hukum tidak dipahami sebagai akibat dari ketidakberubahan, melainkan sebagai kemampuan memperbarui kewibawaan melalui hubungan yang tetap dikenali masyarakat.

Proses itu dimulai dari pemeliharaan pengetahuan. Sebuah komunitas tidak dapat menafsirkan norma apabila kehilangan bahasa untuk mengingatnya. Karena itu, manuskrip, aksara, tradisi lisan, petuah, simbol, dan pengalaman institusional harus tetap tersedia. Namun, penyimpanan saja tidak cukup. Warisan yang terkunci dalam museum dan tidak lagi dapat dibaca oleh masyarakat hanya menjadi memori kebudayaan yang pasif. Pengetahuan memperoleh daya hukum ketika masih dapat dihubungkan dengan persoalan dan keputusan masa kini.

Setelah dipelihara, warisan harus ditafsirkan. Setiap generasi menghadapi persoalan yang mungkin tidak dikenal sebelumnya. Urbanisasi, migrasi, perubahan struktur keluarga, pendidikan, teknologi digital, ekonomi pasar, dan hubungan dengan negara menciptakan tantangan baru. Norma lama tidak selalu menyediakan jawaban literal. Ia membutuhkan penafsiran yang menjaga komitmen fundamental sambil menyesuaikan bentuk penerapannya. Dalam ruang ini, tradisi memperlihatkan kemampuannya untuk berubah tanpa kehilangan identitas.

Penafsiran yang legitimate tidak dapat dilakukan secara bebas. Ia harus berhubungan dengan sumber yang diakui, konsisten dengan kepatutan, dilaksanakan melalui institusi yang mempunyai kewenangan, dan melibatkan masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Empat syarat tersebut membedakan pembaruan dari manipulasi tradisi. Perubahan yang dilakukan sepihak demi kepentingan penguasa adat, negara, atau kekuatan ekonomi bukanlah adaptasi, melainkan pemutusan legitimasi.

Dari penafsiran, memori bergerak menuju institusi. Nilai hanya menjadi hukum yang nyata ketika diterjemahkan ke dalam pembagian peran dan pelaksanaan tanggung jawab. Dalihan Na Tolu menyediakan struktur tersebut, sedangkan Marpokat menjadi ruang untuk menguji penerapannya. Institusi tidak mempertahankan kewibawaan hanya karena namanya diwariskan. Ia harus terus membuktikan bahwa kewenangannya digunakan secara patut, terbuka terhadap pertanggungjawaban, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks inilah MRCM memperkenalkan gagasan reproduksi interpretatif legitimasi. Kewibawaan hukum tidak diwariskan seperti benda yang berpindah tangan dalam keadaan utuh. Ia harus diproduksi kembali melalui tindakan mengingat, menafsirkan, menjalankan, dan menerima. Setiap keputusan adat pada dasarnya menjadi ujian: apakah institusi masih setia kepada prinsip yang memberinya kewenangan? Apakah masyarakat masih mengenali keputusan tersebut sebagai sesuatu yang patut? Legitimasi, dengan demikian, bukan warisan yang selesai, melainkan pekerjaan yang terus berlangsung.

Proses tersebut membutuhkan subjek yang dapat dikenali kedudukan dan tanggung jawabnya. Di sinilah Tarombo memperoleh arti yuridis. Selama ini, Tarombo sering dipahami sebagai silsilah keluarga atau catatan asal-usul marga. Pemahaman itu benar, tetapi belum cukup. Dalam kehidupan hukum Mandailing, genealogi membantu menentukan siapa yang terhubung dengan siapa, dalam kedudukan apa seseorang berbicara, tanggung jawab apa yang dipikul, dan siapa yang harus dilibatkan ketika keputusan menyangkut hubungan tertentu.

Karena itu, Tarombo dapat disebut sebagai institusi genealogis-yuridis. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan “siapa seseorang”, tetapi juga “dalam hubungan apa ia berdiri” dan “kewajiban apa yang lahir dari hubungan tersebut”. Identitas hukum tidak sepenuhnya melekat secara tetap pada individu. Kedudukan dapat berubah mengikuti konteks relasi. Seseorang yang menerima penghormatan dalam satu hubungan mungkin berkewajiban memberikan penghormatan dalam hubungan lain. Pergeseran tersebut membuat identitas Mandailing bersifat dinamis, kontekstual, dan resiprokal.

Fungsi pertama Tarombo ialah membentuk identitas kolektif. Genealogi menghubungkan individu dengan keluarga, marga, leluhur, dan komunitas. Keanggotaan itu bukan sekadar rasa memiliki. Ia menimbulkan hak untuk diakui, kewajiban menjaga martabat bersama, tanggung jawab berpartisipasi, dan keterikatan pada proses penyelesaian konflik. Identitas budaya dengan demikian membawa konsekuensi yuridis.

Fungsi berikutnya ialah menentukan kedudukan relasional. Sebelum sebuah persoalan dibicarakan, masyarakat perlu mengetahui posisi para pihak. Kedudukan itu memengaruhi siapa yang harus didengar, siapa yang berkewajiban menasihati, siapa yang patut menengahi, dan siapa yang bertanggung jawab mendukung pemulihan. Tarombo mencegah keputusan diambil oleh orang yang tidak mempunyai hubungan memadai sekaligus menghindarkan pengecualian terhadap pihak yang justru akan menanggung akibat.

Melalui fungsi tersebut, Tarombo juga mendistribusikan hak dan kewajiban. Prinsip resiprositas yang sebelumnya masih bersifat umum memperoleh bentuk konkret. Hubungan genealogis membantu menentukan perlindungan, penghormatan, bantuan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang harus diberikan. Hak tidak berdiri sebagai klaim individual yang terpisah dari masyarakat. Ia diimbangi oleh kewajiban dan dihidupkan melalui tanggung jawab pihak lain.

Dalam proses musyawarah, Tarombo menentukan legitimasi partisipasi. Musyawarah yang adil tidak cukup hanya menghadirkan banyak orang. Peserta harus memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap persoalan. Akan tetapi, dasar genealogis tidak boleh digunakan untuk mengunci ruang bicara. Orang yang terdampak langsung tetap harus didengar meskipun kedudukannya tidak dominan dalam struktur adat. Ketepatan representasi harus berjalan bersama kesetaraan deliberatif.

Di sinilah diperlukan kehati-hatian agar Tarombo tidak berubah menjadi determinisme keturunan. Genealogi tidak boleh membenarkan eksklusivitas, diskriminasi, atau hierarki yang tidak dapat dikoreksi. Hubungan darah mungkin menjelaskan asal-usul, tetapi legitimasi aktual tetap bergantung pada pengakuan dan pelaksanaan tanggung jawab. Seseorang yang membanggakan garis keturunan tetapi mengabaikan kewajibannya tidak serta-merta lebih legitimate daripada mereka yang hidup, bekerja, dan berkontribusi nyata bagi komunitas.

Untuk itu, genealogi perlu dibaca dalam tiga lapisan. Lapisan biologis menelusuri hubungan keturunan. Lapisan sosial mengenali hubungan yang terbentuk melalui perkawinan, pengasuhan, migrasi, persekutuan, dan integrasi. Adapun lapisan normatif menentukan akibat hukumnya berupa hak, kewajiban, kedudukan, serta tanggung jawab. Pembedaan tersebut membuat Tarombo mampu menjaga sejarah tanpa menutup pintu terhadap perubahan sosial.

Keluwesan itu sangat penting bagi masyarakat Mandailing kontemporer. Banyak anggota komunitas kini hidup jauh dari kampung asal, membangun keluarga lintas kelompok, atau berinteraksi melalui ruang digital. Apabila Tarombo dibekukan menjadi daftar biologis yang kaku, ia akan kehilangan kemampuan mengatur kenyataan. Sebaliknya, pengakuan terhadap dimensi sosial dan normatif memungkinkan identitas Mandailing tetap hidup dalam keadaan yang berubah.

Kehadiran Surat Tulak-Tulak memperkuat kontinuitas tersebut karena hubungan genealogis dapat memiliki jejak tertulis. Namun, catatan tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran yang kebal dari pemeriksaan. Perbedaan salinan, kesalahan baca, atau kepentingan tertentu dapat memengaruhi pencatatan. Oleh sebab itu, Tarombo tertulis harus selalu dipertemukan dengan ingatan komunal, bukti lain, dan pengakuan sosial. Tulisan memberi ketahanan, tetapi komunitas memberi konteks.

Ketika sengketa terjadi, Tarombo menjadi peta untuk memahami luasnya gangguan. Konflik yang tampak personal dapat memengaruhi hubungan keluarga, kewibawaan pemimpin, dan kepercayaan komunitas. Dengan mengetahui struktur hubungan, masyarakat dapat menentukan siapa yang harus hadir dan bentuk pemulihan apa yang diperlukan. Namun, genealogi tidak boleh menentukan hasil perkara secara otomatis. Fakta, bukti, kepatutan, dan prinsip nemo iudex in causa sua tetap harus dihormati agar kedekatan kekerabatan tidak berubah menjadi keberpihakan.

Dalam MRCM, Tarombo menjalankan tiga gerak yang penting. Ia mengidentifikasi siapa yang berada dalam hubungan hukum; mengatribusikan hak serta tanggung jawab; dan mentransmisikan identitas beserta kewajiban kepada generasi selanjutnya. Ketiganya memberi tubuh sosial kepada memori konstitusional. Nilai tidak diwariskan di ruang hampa, tetapi melalui subjek yang mengenali kedudukan serta tugasnya.

Pada akhirnya, MRCM dan Tarombo menjelaskan mengapa hukum Mandailing dapat bertahan melampaui pergantian generasi. MRCM menjaga kesinambungan makna, sedangkan Tarombo menjaga kesinambungan subjek serta hubungan. Yang satu menerangkan cara legitimasi diingat dan diperbarui; yang lain menunjukkan kepada siapa legitimasi itu dilekatkan dan melalui tanggung jawab apa ia diwujudkan. Namun, memori serta peta hubungan tetap membutuhkan ruang tempat para pihak bertemu, berbicara, dan mengambil keputusan. Ruang itulah yang dihadirkan oleh Marpokat sebagai jantung deliberatif peradaban hukum Mandailing. Jolo tinitip sanggar, asa binahen huru-huruan; jolo sinungkun marga, asa binoto partuturan, Rumput dipotong terlebih dahulu untuk dijadikan sangkar; marga ditanyakan terlebih dahulu agar diketahui hubungan kekerabatan dan cara memperlakukan sesama dengan patut.

Marpokat Mengubah Sengketa Menjadi Ruang Pemulihan Kepercayaan, Tanggung Jawab, dan Legitimasi Hukum Mandailing Bersama

Memori konstitusional menjaga alasan mengapa hukum layak ditaati, sedangkan Tarombo membantu masyarakat mengenali siapa yang berada dalam hubungan hukum dan tanggung jawab apa yang menyertainya. Akan tetapi, ingatan dan peta genealogis belum dengan sendirinya menghasilkan keputusan. Ketika perselisihan muncul, para pihak harus dipertemukan, fakta perlu dijernihkan, norma mesti ditafsirkan, dan akibat konflik harus dipulihkan. Dalam peradaban Mandailing, pekerjaan itu menemukan ruangnya melalui Marpokat.

Marpokat lazim dipahami sebagai musyawarah untuk membicarakan urusan bersama. Pengertian tersebut benar, tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan daya yuridisnya. Musyawarah bukan sekadar pertemuan sosial atau percakapan untuk mencari kesepakatan. Di dalamnya berlangsung proses penentuan fakta, penafsiran norma, atribusi tanggung jawab, pengujian kewenangan, dan pembentukan keputusan. Karena menimbulkan akibat terhadap hak, kewajiban, kedudukan, dan pemulihan, Marpokat patut dipahami sebagai institusi yuridis deliberatif.

Kewibawaan Marpokat tidak berdiri sendiri. Ia memperoleh pengetahuan dari warisan yang disimpan melalui Pustaha Lak-lak dan dituliskan dengan Surat Tulak-Tulak. Arah normatifnya bersumber dari Surat Tumbaga Holing dan Patik ni Uhum. Struktur peran disediakan oleh Dalihan Na Tolu, sedangkan kedudukan para peserta dikenali melalui Tarombo. Seluruh unsur itu bertemu dalam musyawarah. Karena itu, sebuah keputusan tidak menjadi legitimate hanya karena semua orang mengangguk. Ia harus lahir dari pihak yang tepat, dasar yang patut, proses yang adil, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pekerjaan pertama Marpokat ialah menjernihkan fakta. Dalam sengketa, fakta tidak hanya menjawab siapa melakukan apa dan kapan peristiwa berlangsung. Musyawarah juga perlu memahami hubungan yang melatarbelakangi tindakan, harapan yang dilanggar, kedudukan para pihak, serta dampak konflik terhadap keluarga dan komunitas. Dua perbuatan yang tampak sama dapat menimbulkan konsekuensi berbeda karena terjadi dalam struktur hubungan yang berlainan. Konteks tidak boleh menghapus fakta, tetapi fakta juga tidak dapat dipisahkan dari konteks.

Kejernihan tersebut menuntut agar setiap pihak memperoleh kesempatan berbicara dan membantah. Prinsip audi alteram partem—dengarkan pula pihak yang lain—menjadi dasar yang tidak boleh ditawar. Mendengar bukan sekadar formalitas sebelum keputusan diumumkan. Ia merupakan pengakuan bahwa setiap orang memiliki martabat, pengalaman, dan kedudukan yang patut diperhitungkan. Musyawarah yang hanya memberi ruang kepada pemegang otoritas atau kelompok dominan kehilangan watak deliberatifnya.

Kehati-hatian terhadap ketimpangan kekuasaan menjadi semakin penting karena hubungan kekerabatan tidak selalu setara. Pemimpin adat, orang yang lebih tua, pihak yang lebih kaya, atau keluarga yang lebih berpengaruh dapat menguasai percakapan. Dalam keadaan demikian, diam tidak selalu berarti setuju. Ia mungkin lahir dari takut, segan, atau tidak adanya pilihan. Konsensus yang terbentuk melalui tekanan hanyalah persetujuan semu. Marpokat yang adil harus menyediakan perlindungan agar pihak lemah dapat berbicara tanpa ancaman.

Setelah fakta dijernihkan, musyawarah bergerak kepada penafsiran norma. Persoalan konkret tidak selalu dapat dijawab dengan mengutip petuah secara harfiah. Para peserta harus menemukan alasan yang menjadikan suatu pedoman relevan dan patut diterapkan. Ratio legis est anima legis—alasan serta tujuan hukum adalah jiwa hukum—mengingatkan bahwa norma tidak boleh dipisahkan dari tujuan keadilannya. Ungkapan adat yang digunakan secara selektif demi membenarkan kepentingan tertentu harus diuji terhadap keseluruhan komitmen normatif.

Penafsiran itu kemudian mengarah kepada penentuan tanggung jawab. Dalam tata hukum relasional, pertanggungjawaban tidak berhenti pada kesalahan individual. Konflik dapat melibatkan kelalaian institusi, kegagalan keluarga, atau pembiaran komunitas. Namun, perluasan tanggung jawab tidak boleh mengaburkan siapa yang melakukan pelanggaran. Tanggung jawab komunal harus melengkapi, bukan menggantikan, akuntabilitas personal. Pelaku tetap wajib mengakui serta memperbaiki akibat perbuatannya, sementara komunitas membantu menciptakan keadaan yang memungkinkan pemulihan berlangsung.

Dari sana, Marpokat membentuk keputusan kolektif. Keputusan idealnya tidak lahir dari perintah sepihak ataupun penghitungan suara mekanis. Musyawarah diarahkan untuk mempertemukan fakta, norma, kebutuhan pihak terdampak, dan kewajiban pemulihan. Mufakat bukan keharusan agar semua orang mempunyai pendapat identik. Ia merupakan tingkat penerimaan yang cukup untuk menjalankan keputusan tanpa mengorbankan keadilan. Perbedaan pandangan dapat tetap ada sepanjang prosesnya jujur dan alasan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Harmoni karenanya tidak boleh dijadikan tujuan yang mengalahkan hak. Keinginan menjaga nama baik komunitas dapat mendorong korban menerima perdamaian yang tidak dikehendakinya. Dalam keadaan demikian, musyawarah berubah menjadi sarana viktimisasi kedua. Perdamaian yang dipaksakan bukanlah pemulihan. Fiat iustitia ruat caelum mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan tampilan kerukunan.

Berdasarkan logika tersebut, Marpokat menjadi tempat beroperasinya Relational Dispute Resolution (RDR). RDR memandang sengketa bukan hanya sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga gangguan terhadap legitimasi relasional. Konflik dapat merusak kepercayaan antarpihak, mengacaukan distribusi tanggung jawab, melemahkan kewibawaan institusi, dan mengurangi penerimaan terhadap norma. Karena itu, penyelesaian tidak cukup menghentikan pertengkaran. Ia harus memulihkan kondisi yang membuat tata hukum dapat kembali bekerja.

RDR membedakan pelanggaran normatif dari disrupsi relasional. Pelanggaran normatif terjadi ketika seseorang melawan kewajiban, larangan, atau standar kepatutan. Disrupsi relasional muncul ketika perbuatan tersebut merusak kepercayaan, kedudukan, serta hubungan yang menopang kehidupan bersama. Sebuah sanksi dapat mengakhiri pelanggaran, tetapi belum tentu memperbaiki disrupsi. Sebaliknya, perdamaian yang tidak mengakui pelanggaran mungkin memulihkan keramahan di permukaan sambil membiarkan ketidakadilan tetap hidup.

Karena itu, RDR harus mempertemukan akuntabilitas dan pemulihan. Akuntabilitas memastikan bahwa perbuatan, akibat, dan tanggung jawab dinyatakan secara jelas. Pemulihan memastikan bahwa keputusan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi memperbaiki kerugian serta kondisi kehidupan bersama. Pengampunan tanpa tanggung jawab berisiko melahirkan impunitas. Sebaliknya, penghukuman tanpa pemulihan dapat memperdalam keterasingan.

Gerak pertama RDR ialah identifikasi relasional. Pada bagian ini, Marpokat memetakan bukan hanya norma yang dilanggar, tetapi juga hubungan yang rusak, pihak yang menanggung akibat, kewajiban institusional yang terabaikan, dan pihak yang perlu dilibatkan. Tarombo membantu mengenali kedudukan, tetapi tidak boleh menggantikan bukti. Kedekatan genealogis bukan dasar untuk menutupi kesalahan, sebagaimana jarak kekerabatan tidak boleh menghilangkan hak seseorang atas perlindungan.

Identifikasi harus pula membaca ketimpangan kekuasaan. Apabila salah satu pihak bergantung secara ekonomi, sosial, atau genealogis kepada pihak lain, kesukarelaannya perlu diuji secara sungguh-sungguh. Pendampingan mungkin dibutuhkan agar ia mampu mengutarakan kebutuhan tanpa takut kehilangan kedudukan. Kebenaran relasional tidak boleh dibangun di atas pembungkaman.

Setelah itu, proses bergerak menuju penegasan normatif. Sengketa dihubungkan kembali dengan nilai yang dipelihara dalam ingatan hukum Mandailing. Tujuannya bukan mencari kutipan yang menghukum, tetapi menemukan komitmen dasar yang dapat menjadi rujukan bersama. Melalui proses tersebut, para pihak diingatkan bahwa perselisihan bukan sekadar benturan kepentingan pribadi. Ia terjadi dalam tata kewajiban yang lebih luas.

Penegasan normatif sekaligus menjadi ruang koreksi terhadap tradisi. Apabila tafsir adat menghasilkan diskriminasi atau merendahkan martabat, tafsir tersebut harus diperbarui. Lex iniusta non est lex memberi peringatan bahwa sesuatu tidak menjadi adil hanya karena disebut adat. Kesetiaan kepada tradisi harus dibedakan dari kesetiaan kepada ketidakadilan yang kebetulan telah berlangsung lama.

Gerak berikutnya ialah pemulihan relasional. Pengakuan terhadap pelanggaran diterjemahkan menjadi tindakan konkret: permintaan maaf, restitusi, penggantian kerugian, pemenuhan kewajiban, pelayanan kepada komunitas, perubahan perilaku, atau tindakan simbolis yang sesuai. Bentuk pemulihan harus ditentukan berdasarkan sifat kerugian dan kebutuhan pihak terdampak, bukan semata-mata kenyamanan institusi yang ingin segera menutup perkara.

Pemulihan tidak selalu berarti mengembalikan hubungan sedekat keadaan sebelumnya. Dalam sejumlah konflik, jarak yang aman dan batas yang lebih tegas justru merupakan bentuk keadilan. Para pihak tidak perlu dipaksa kembali akrab. Yang harus dipulihkan ialah kemampuan mereka hidup tanpa ancaman, pembalasan, atau pengingkaran martabat. Keteraturan yang bermartabat lebih penting daripada keharmonisan emosional yang semu.

Gerak terakhir ialah reintegrasi normatif. Penyelesaian belum lengkap hanya karena kompensasi dibayar atau permintaan maaf disampaikan. Para pihak perlu kembali memperoleh tempat yang patut dalam kehidupan komunitas. Reintegrasi tidak menghapus ingatan tentang pelanggaran, tetapi mencegah stigma berlangsung tanpa batas. Hukum harus memberi ruang bagi perubahan sekaligus menjaga keselamatan pihak yang dirugikan.

Dalam konteks MRCM, pengalaman sengketa kemudian menjadi bagian dari memori baru. Alasan keputusan, bentuk pemulihan, dan pelajaran yang diperoleh dapat memperkaya kemampuan masyarakat menghadapi konflik berikutnya. Sengketa bukan hanya gangguan terhadap tata hukum, tetapi juga momen ketika hukum menguji dan memperbarui dirinya. Di sinilah RDR mengubah konflik dari sumber fragmentasi menjadi kesempatan regenerasi legitimasi.

Efektivitasnya tidak cukup dinilai dari selesainya pertemuan. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah fakta telah dipahami dengan benar, norma diterapkan secara adil, para pihak memperoleh perlindungan, kerugian dipulihkan, tanggung jawab dijalankan, dan konflik tidak berulang. Keberhasilan terletak pada kualitas perubahan setelah keputusan, bukan kemegahan upacara ketika keputusan diumumkan.

RDR juga mempunyai batas. Ia tidak boleh digunakan untuk menutup tindak pidana serius, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi. Dalam perkara semacam itu, perlindungan hukum negara dan pertanggungjawaban formal tetap diperlukan. Musyawarah dapat mendukung pemulihan, tetapi tidak boleh menghapus hak korban untuk mencari keadilan. Hubungan antara penyelesaian adat dan negara harus dibangun melalui koordinasi yang melindungi martabat, bukan kompetisi kewenangan.

Pada akhirnya, Marpokat dan RDR memperlihatkan bahwa hukum Mandailing tidak berhenti pada memori dan norma. Ia memiliki mekanisme untuk menghadapi kerusakan, menguji kewenangan, dan membangun kembali kepercayaan. Marpokat menyediakan ruang deliberasi, sedangkan RDR memberikan arah pemulihan. Keduanya mengubah penyelesaian sengketa dari sekadar akhir perkara menjadi proses memulihkan legitimasi. Dari titik inilah yurisprudensi Mandailing siap memasuki percakapan yang lebih luas dengan teori norma, living law, pluralisme hukum, tata kelola deliberatif, dan keadilan restoratif. Aek godang tu aek laut; dos ni roha, ria tolop, i do sibahen na saut, Air sungai mengalir menuju laut; kesatuan hati dan kemufakatanlah yang membuat tujuan bersama dapat diwujudkan.

Hukum Mandailing Memasuki Dialog Global tentang Norma, Pluralisme, Musyawarah, dan Keadilan Restoratif Kontemporer Bersama

Sebuah peradaban hukum tidak cukup hanya dipahami dari dalam. Ia juga perlu dipertemukan dengan gagasan lain agar terlihat kekuatan, batas, dan sumbangan intelektualnya. Namun, dialog tersebut tidak boleh berubah menjadi pengadilan sepihak yang menempatkan teori modern sebagai ukuran tunggal, lalu menjadikan hukum adat sekadar objek yang harus menyesuaikan diri. Tradisi Mandailing layak memasuki percakapan global sebagai sumber pengetahuan yang dapat menerangkan dimensi hukum yang belum sepenuhnya ditangkap oleh teori arus utama.

Pertemuan ini tidak diarahkan untuk menyatakan bahwa hukum Mandailing lebih unggul atau dapat menggantikan teori hukum negara. Tujuannya ialah membangun komplementaritas kritis. Teori modern menyediakan perangkat untuk membaca validitas, kewenangan, deliberasi, dan pemulihan. Sebaliknya, pengalaman Mandailing menawarkan cara memahami hubungan, memori, genealogi, dan legitimasi komunal. Keduanya saling menguji, bukan saling meniadakan.

Norma yang Tidak Hanya Bergantung pada Negara

Teori norma modern telah memberi dasar penting bagi kepastian hukum. Sebuah norma dinyatakan berlaku karena dibentuk oleh lembaga berwenang, melalui prosedur yang sah, dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Susunan semacam ini memungkinkan hukum dibedakan dari moral, kebiasaan, dan kehendak pribadi. Bagi negara konstitusional, kejelasan tersebut sangat diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.

Masalah muncul ketika ukuran itu diterapkan secara tunggal kepada hukum adat. Patik ni Uhum tidak lahir dari satu tindakan legislasi, tidak disusun dalam hierarki peraturan, dan tidak ditegakkan oleh aparatur koersif yang terpusat. Namun, ketiadaan bentuk tersebut tidak berarti ia kehilangan sifat hukum. Daya ikatnya lahir dari kesinambungan pengetahuan, kepatutan substansial, penerapan institusional, hubungan timbal balik, serta pengakuan masyarakat.

Dari sini muncul konsep normativitas relasional. Norma memperoleh kewibawaan bukan hanya karena siapa yang membentuknya, melainkan juga karena bagaimana ia berhubungan dengan nilai, institusi, subjek, dan komunitas. Sebuah pedoman mengikat karena masyarakat mengenal sumbernya, memahami kepatutannya, mengakui institusi yang menafsirkan, dan melihat tanggung jawab yang dilahirkannya. Otoritas hukum terbentuk melalui jaringan legitimasi, bukan semata-mata rantai hierarki.

Pandangan tersebut tidak menolak validitas formal. Ia justru membedakan tiga lapisan yang sering tercampur: validitas, efektivitas, dan legitimasi. Validitas menjawab apakah norma termasuk dalam suatu tata hukum. Efektivitas menunjukkan apakah norma benar-benar dijalankan. Legitimasi menerangkan mengapa masyarakat memandangnya patut ditaati. Sebuah aturan negara dapat valid tetapi tidak efektif; dapat pula valid dan efektif karena paksaan, tetapi mengalami defisit legitimasi. Sebaliknya, norma adat mungkin tidak tercantum dalam peraturan negara, tetapi mempunyai legitimasi sosial yang kuat.

Hukum Mandailing memperlihatkan bahwa legitimasi bukan unsur tambahan yang datang setelah hukum dibentuk. Ia merupakan bagian dari cara hukum itu sendiri diciptakan dan dipertahankan. Pengetahuan dalam Pustaha Lak-lak, orientasi Patik ni Uhum, komitmen Surat Tumbaga Holing, tata peran Dalihan Na Tolu, kedudukan dalam Tarombo, dan musyawarah melalui Marpokat bersama-sama menghasilkan daya ikat. Tidak ada satu unsur yang dapat memonopoli sumber hukum.

Living Law yang Terus Memperbarui Diri

Gagasan living law telah lama mengoreksi pandangan bahwa hukum hanya berada dalam kitab undang-undang. Hukum juga hidup dalam kebiasaan, asosiasi, lembaga sosial, dan praktik sehari-hari. Perspektif ini membuka ruang bagi pengakuan bahwa masyarakat adat telah memiliki hukum sebelum negara memberikan penetapan administratif.

Akan tetapi, pernyataan bahwa hukum hidup di dalam masyarakat belum menjelaskan bagaimana hukum itu bertahan lintas generasi. Kebiasaan dapat berubah, institusi dapat melemah, dan ingatan dapat diperebutkan. Lebih jauh, tidak semua yang terus dipraktikkan layak disebut hukum yang adil. Sebagian kebiasaan mungkin bertahan karena dominasi, ketakutan, atau ketimpangan yang tidak pernah dikoreksi.

MRCM memperdalam gagasan living law dengan menjelaskan reproduksi normatif. Hukum tetap hidup karena pengetahuan dipelihara, norma ditafsirkan, institusi menjalankan tanggung jawab, masyarakat berpartisipasi, dan konflik dipulihkan. Vitalitas hukum bukan semata-mata keberadaan faktual, melainkan kemampuan tata hukum membedakan praktik yang legitimate dari kebiasaan yang menindas. Di sinilah hukum adat membutuhkan daya reflektif untuk menilai dirinya sendiri.

Dimensi waktu juga menjadi penting. Masa lalu menyediakan memori; masa kini menjadi ruang penafsiran; sedangkan masa depan memberikan orientasi keberlanjutan. Hukum yang hanya meniru masa lalu akan kehilangan daya adaptasi. Sebaliknya, hukum yang memutus seluruh ingatan akan kehilangan akar legitimasi. Living law hidup dalam ketegangan kreatif antara kontinuitas dan perubahan.

Pluralisme yang Melampaui Koeksistensi Sistem

Pluralisme hukum mengajarkan bahwa negara bukan satu-satunya penghasil norma. Dalam satu ruang sosial dapat hidup hukum negara, hukum adat, norma agama, dan tata komunitas lainnya. Seorang warga dapat sekaligus terikat sebagai warga negara, anggota masyarakat adat, pemeluk agama, dan peserta dalam berbagai hubungan sosial.

Meskipun demikian, pluralisme sering berhenti pada pernyataan bahwa berbagai tata hukum hidup berdampingan. Ia belum selalu menjelaskan arsitektur internal yang membuat setiap tata hukum mampu menghasilkan kewibawaan. Menyatakan bahwa hukum adat ada di samping hukum negara belum menjawab cara hukum adat menyimpan pengetahuan, membentuk subjek, mengesahkan institusi, dan menyelesaikan konflik.

Pengalaman Mandailing mendorong pergeseran dari pluralitas sistem menuju pluralitas arsitektur normatif. Arsitektur normatif adalah susunan pengetahuan, prinsip, institusi, relasi, penafsiran, dan mekanisme legitimasi yang membuat sebuah tata hukum memiliki koherensi. Hukum negara terutama bekerja melalui konstitusi, legislasi, administrasi, dan peradilan. Hukum Mandailing bekerja melalui manuskrip, aksara, memori, tata kekerabatan, genealogi, musyawarah, serta pengakuan komunal.

Pergeseran tersebut memperdalam pertanyaan pluralisme. Persoalannya bukan hanya hukum apa yang hidup, tetapi bagaimana masing-masing hukum menghasilkan, mempertahankan, dan memulihkan legitimasinya. Negara tidak cukup mengakui nama suatu komunitas sambil menentukan seluruh struktur representasinya dari luar. Pengakuan yang sejati harus menghormati proses internal yang membuat wakil dan keputusan masyarakat memperoleh kewibawaan.

Namun, pluralisme tidak berarti semua norma kebal dari evaluasi. Hak asasi manusia, martabat, kesetaraan, perlindungan pihak rentan, dan ketertiban konstitusional tetap menjadi batas. Sebaliknya, batas itu tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk menghapus otonomi adat. Hubungan yang diperlukan bukan subordinasi sepihak, melainkan koordinasi dan dialog konstitusional.

Musyawarah sebagai Reproduksi Legitimasi

Tata kelola deliberatif menempatkan partisipasi, pertukaran alasan, keterbukaan, dan kesediaan meninjau kembali pendapat sebagai dasar legitimasi keputusan. Kekuasaan tidak cukup mengandalkan status formal; ia harus mampu memberikan alasan yang dapat diperiksa. Prinsip ini mempunyai persinggungan kuat dengan Marpokat.

Dalam Marpokat, para pihak didengar, fakta dijernihkan, norma ditafsirkan, dan jalan pemulihan dirumuskan bersama. Namun, deliberasi Mandailing mempunyai lapisan tambahan. Para peserta tidak hadir sebagai individu abstrak. Mereka membawa kedudukan genealogis, tanggung jawab timbal balik, serta keterikatan pada memori konstitusional. Legitimasi proses tidak hanya bersumber dari kualitas komunikasi, tetapi juga dari ketepatan hubungan dan pengakuan terhadap peran.

Karena itu, Marpokat menggeser perhatian dari legitimasi keputusan menuju reproduksi legitimasi. Musyawarah tidak hanya menghasilkan jawaban terhadap satu perkara. Ketika peserta mengingat nilai bersama, mengakui kedudukan pihak lain, dan menerima kewajiban pemulihan, mereka sekaligus memperbarui kewibawaan norma serta institusi. Deliberasi mempunyai fungsi konstitutif: ia menghidupkan kembali tata hukum yang menjadi dasar pertemuan.

Perbedaan peran dalam musyawarah tidak selalu harus dihapus, tetapi tidak boleh berubah menjadi dominasi. Kesetaraan deliberatif tidak berarti setiap peserta mempunyai fungsi identik. Ia menuntut agar setiap pihak yang terdampak memperoleh kesempatan bermakna untuk berbicara dan memengaruhi hasil. Tarombo harus menjadi sarana memastikan representasi, bukan alat membatasi suara.

Dari Keadilan Restoratif Menuju Pemulihan Legitimasi

Keadilan restoratif menggeser orientasi hukum dari penghukuman semata menuju pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan korban, dan perbaikan hubungan. Pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap manusia serta komunitas. Pada titik ini, RDR mempunyai kedekatan yang nyata.

Keduanya mengutamakan dialog, pengakuan tanggung jawab, pemulihan, dan reintegrasi. Perbedaannya, RDR memperluas objek yang harus diperbaiki. Konflik tidak hanya merusak hubungan antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Ia dapat melemahkan norma, mengurangi kepercayaan terhadap institusi, mengacaukan kedudukan genealogis, serta memutus memori konstitusional. Karena itu, pemulihan harus menjangkau legitimasi tata hukum itu sendiri.

RDR juga menghubungkan sengketa dengan kontinuitas sejarah. Penegasan normatif tidak sekadar menentukan aturan yang dilanggar, tetapi mengembalikan para pihak kepada komitmen bersama. Penyelesaian menjadi jembatan antara pertanggungjawaban atas masa lalu, perbaikan keadaan sekarang, dan keberlanjutan hubungan pada masa depan.

Namun, kedekatan komunitas dapat membawa risiko. Tekanan sosial mungkin memaksa korban berdamai; pemimpin adat dapat mempunyai konflik kepentingan; dan nama baik komunitas dapat ditempatkan di atas keselamatan individu. Oleh sebab itu, RDR memerlukan perlindungan prosedural, kesukarelaan, pendampingan, serta akses kepada peradilan negara. Pemulihan tidak boleh menjadi kata yang memperhalus impunitas.

Dari Mandailing untuk Percakapan Hukum Dunia

Dialog tersebut memperlihatkan bahwa yurisprudensi Mandailing tidak hadir hanya sebagai contoh lokal. Terhadap teori norma, ia menawarkan normativitas relasional. Terhadap living law, ia menjelaskan reproduksi legitimasi lintas generasi. Terhadap pluralisme hukum, ia memperkenalkan pluralitas arsitektur normatif. Terhadap teori deliberatif, ia menambahkan fungsi musyawarah sebagai pembaruan kewibawaan hukum. Terhadap keadilan restoratif, ia memperluas pemulihan hubungan menjadi pemulihan legitimasi.

Sumbangan itu tidak perlu dibesar-besarkan menjadi klaim universal. Justru dengan mengakui batas kontekstualnya, konsep Mandailing dapat memasuki dialog global secara jujur. Yang ditawarkan bukan satu resep untuk semua masyarakat, melainkan seperangkat pertanyaan baru tentang cara hukum memperoleh kewibawaan, hidup di dalam hubungan, mengingat asal-usulnya, dan memperbaiki dirinya setelah konflik.

Dengan demikian, hukum Mandailing tidak lagi ditempatkan di pinggir percakapan yurisprudensi. Ia hadir sebagai mitra yang mampu memberi nama kepada pengalaman hukum yang selama ini kurang terlihat. Seluruh sumbangan tersebut selanjutnya perlu disatukan dalam Mandailing Indigenous Jurisprudence dan diletakkan dalam cakrawala Ius Integrum Nusantara. Di sanalah pengetahuan lokal bergerak dari kekayaan budaya menuju sumber intelektual bagi pembaruan hukum Indonesia. Muba dolok, muba duhutna; muba luat, muba adatna, Berbeda gunung, berbeda pula tumbuhannya; berbeda wilayah, berbeda pula adat dan tata hukumnya.

Mandailing Indigenous Jurisprudence Memperkaya Ius Integrum Nusantara dan Masa Depan Pembaruan Hukum Indonesia Berkeadilan

Percakapan antara hukum Mandailing dan teori hukum kontemporer memperlihatkan satu kesimpulan penting: unsur-unsur dalam peradaban Mandailing tidak bekerja sebagai kebiasaan yang terpisah. Surat Tulak-Tulak, Pustaha Lak-lak, Surat Tumbaga Holing, Patik ni Uhum, Dalihan Na Tolu, Tarombo, dan Marpokat membentuk satu arsitektur yang saling menopang. Di dalamnya, pengetahuan dicatat dan diwariskan, norma memperoleh arah, kekuasaan dibatasi, identitas dikenali, keputusan dimusyawarahkan, dan hubungan yang rusak dipulihkan. Kesatuan itulah yang memungkinkan hukum Mandailing dibaca sebagai yurisprudensi, bukan sekadar adat kebiasaan.

Dari keseluruhan bangunan tersebut lahir Mandailing Indigenous Jurisprudence (MIJ). Konsep ini menjelaskan koherensi peradaban hukum Mandailing melalui hubungan antara sumber pengetahuan, orientasi normatif, memori konstitusional, tata kelola institusional, identitas genealogis, deliberasi komunal, dan pemulihan legitimasi. MIJ tidak dimaksudkan menjadi formula yang berlaku untuk seluruh masyarakat adat. Ia berakar pada sejarah Mandailing, tetapi menawarkan kategori yang cukup terbuka untuk diperbandingkan dengan peradaban hukum lain.

Sebutan “umum” bagi MIJ tidak berarti universal. Ia menunjukkan keluasan ruang penjelasannya di dalam konteks Mandailing. Filologi Hukum Mandailing atau MLP berfungsi sebagai jalan membaca dan merekonstruksi pengetahuan. MRCM menerangkan cara legitimasi direproduksi lintas generasi. RDR menjelaskan bagaimana legitimasi dipulihkan setelah konflik. MIJ menyatukan seluruh lapisan itu untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar: apa hakikat hukum Mandailing, dari mana ia memperoleh kewibawaan, bagaimana ia dijalankan, dan untuk tujuan apa ia dipertahankan?

Hukum sebagai Tata Hubungan yang Bermartabat

Pada lapisan terdalam, MIJ memandang hukum sebagai tata hubungan yang legitimate. Hukum bukan hanya seperangkat perintah dan larangan, tetapi struktur yang menghubungkan manusia dengan keluarga, komunitas, institusi, memori, serta tanggung jawab antargenerasi. Sebuah hubungan memperoleh sifat yuridis ketika melahirkan hak, kewajiban, kewenangan, batas kepatutan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dikenali masyarakat.

Cara pandang tersebut tidak meleburkan individu ke dalam kolektivitas. Manusia tetap dipahami sebagai subjek bermartabat yang memiliki kepentingan, hak, dan kebebasan. Namun, kebebasan tidak diletakkan sebagai keterlepasan dari semua ikatan. Ia merupakan kemampuan bertindak dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab di dalam hubungan. Hak seseorang dilindungi melalui kewajiban pihak lain, sementara pelaksanaan hak tetap dibatasi oleh penghormatan terhadap martabat sesama.

Ontologi relasional ini menjelaskan mengapa pelanggaran menimbulkan dampak berlapis. Tindakan yang merugikan seseorang dapat pula menghancurkan kepercayaan keluarga, melemahkan kewibawaan institusi, dan mengganggu keseimbangan komunitas. Hukum karena itu harus bergerak pada dua arah sekaligus: melindungi individu konkret dan memperbaiki hubungan sosial yang memungkinkan perlindungan tersebut berkelanjutan. Kolektivitas tidak boleh mengorbankan individu, sedangkan kebebasan individual tidak boleh menghapus tanggung jawab.

Pengetahuan Hukum yang Majemuk

MIJ juga menolak anggapan bahwa pengetahuan hukum hanya hadir dalam teks resmi. Hukum Mandailing dibaca melalui hubungan antara aksara, manuskrip, tradisi lisan, simbol, genealogi, institusi, praktik musyawarah, dan pengalaman masyarakat. Surat Tulak-Tulak menyediakan infrastruktur literasi; Pustaha Lak-lak menjadi medium penyimpanan pengetahuan; sedangkan komunitas memberikan konteks dan kehidupan kepada teks.

Kebenaran hukum dalam susunan tersebut tidak ditentukan oleh satu ukuran. Penafsiran harus sesuai dengan bahasa sumber, dapat dijelaskan secara historis, koheren dengan prinsip normatif, relevan dengan struktur institusional, dan dikenali oleh komunitas. Pemangku adat memiliki posisi penting, tetapi bukan satu-satunya pemilik kebenaran. Perempuan, generasi muda, kelompok perantau, serta pihak yang mengalami akibat langsung dari suatu norma juga membawa pengetahuan yang perlu didengar.

MLP menyediakan disiplin untuk membaca keragaman tersebut. Ia mencegah kebudayaan langsung dinyatakan sebagai hukum tanpa pengujian, sekaligus menolak pemaksaan kategori negara terhadap tradisi. Melalui MLP, sumber lokal dapat diolah menjadi konsep yurisprudensial tanpa kehilangan sejarah dan bahasanya. Di sinilah masyarakat Mandailing kembali memperoleh kedudukannya sebagai produsen pengetahuan hukum.

Kepatutan, Resiprositas, dan Kekuasaan sebagai Amanah

Pada lapisan normatif, MIJ dibentuk oleh keseimbangan relasional, resiprositas, musyawarah, kontinuitas, dan tanggung jawab komunal. Kelima prinsip tersebut menghubungkan hak dengan kewajiban serta kewenangan dengan pertanggungjawaban. Kekuasaan bukan hak istimewa yang berdiri sendiri, melainkan amanah yang harus digunakan untuk menjaga kehidupan bersama.

Surat Tumbaga Holing memberi orientasi fundamental, Patik ni Uhum menerjemahkannya menjadi pedoman, dan Dalihan Na Tolu mengoperasionalkannya melalui distribusi peran. Pergantian kedudukan menciptakan pengimbangan kekuasaan secara relasional. Pihak yang memegang otoritas dalam satu keadaan dapat berada dalam posisi menghormati pada keadaan lain. Kesadaran tersebut membatasi kecenderungan memutlakkan kekuasaan.

Adagium non sub homine, sed sub lege menegaskan bahwa masyarakat tidak tunduk semata-mata kepada orang, tetapi kepada hukum dan kepatutan. Dalam konteks Mandailing, pemimpin adat bukan sumber kebenaran yang tidak dapat dipersoalkan. Kewibawaannya bergantung pada kesetiaan kepada komitmen fundamental, pelaksanaan tanggung jawab, dan kemampuan mempertanggungjawabkan keputusan.

Identitas, Musyawarah, dan Pemulihan

Tarombo memberi bentuk konkret kepada subjek serta hubungan hukum. Genealogi tidak sekadar mencatat garis keturunan, tetapi mengorganisasikan identitas, kedudukan, hak, kewajiban, dan partisipasi. Namun, legitimasi tidak bersumber dari darah semata. Ia membutuhkan pengakuan komunal dan pelaksanaan tanggung jawab. Genealogi yang dilepaskan dari kewajiban berisiko berubah menjadi privilese.

Selanjutnya, Marpokat mempertemukan para subjek tersebut dalam ruang deliberatif. Di sanalah fakta dijernihkan, norma ditafsirkan, alasan diuji, dan tanggung jawab dirumuskan. Musyawarah tidak sekadar menghasilkan keputusan, tetapi mengaktifkan kembali memori konstitusional. Ketika para peserta saling mendengar, mengakui kedudukan, serta menerima kewajiban pemulihan, mereka sekaligus memperbarui legitimasi tata hukum.

RDR memberikan arah operasional ketika konflik merusak hubungan. Melalui identifikasi relasional, penegasan normatif, pemulihan relasional, dan reintegrasi, sengketa diubah menjadi kesempatan memperbaiki tata hukum. Pemulihan tidak menghapus akuntabilitas, sedangkan penghukuman tidak boleh mengabaikan kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan. Ius est ars boni et aequi menemukan maknanya: hukum bukan hanya seni memutus, melainkan juga seni memperbaiki.

Dari MIJ Menuju Ius Integrum Nusantara

MIJ selanjutnya ditempatkan dalam Ius Integrum Nusantara (IIN), yakni paradigma yang mempertemukan hukum positif, hukum adat atau living law, nilai keagamaan, Pancasila, konstitusionalisme, dan perkembangan masyarakat dalam satu arsitektur yang plural, koheren, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Integrasi di sini bukan peleburan. Setiap sumber hukum tetap mempertahankan identitas, sejarah, dan mekanisme legitimasinya.

Dalam IIN, hukum adat tidak diposisikan sebagai cadangan yang baru digunakan ketika hukum negara mengalami kekosongan. Ia merupakan salah satu sumber intelektual pembangunan hukum nasional. Sumbangannya tidak harus dilakukan dengan memindahkan norma Mandailing secara literal ke dalam undang-undang. Yang dapat dipelajari ialah rasionalitas hukumnya: kewenangan harus berhubungan dengan tanggung jawab, keputusan perlu dibentuk melalui partisipasi bermakna, identitas harus dihormati, dan penyelesaian konflik harus memperbaiki legitimasi institusi.

Hubungan MIJ dan IIN dapat dijalankan melalui empat orientasi. Pertama, pengakuan epistemologis, yakni pengakuan bahwa masyarakat adat mampu menghasilkan pengetahuan hukum. Kedua, koordinasi normatif, yaitu pertemuan hukum adat dan hukum negara berdasarkan Pancasila, konstitusi, martabat manusia, serta keadilan. Ketiga, dialog institusional, yakni keterlibatan lembaga adat yang legitimate dalam keputusan yang memengaruhi komunitas. Keempat, pemulihan integratif, yaitu penyelesaian konflik yang tidak hanya memberi kompensasi, tetapi juga memperbaiki struktur kehidupan masyarakat.

Orientasi tersebut memberi isi yang lebih nyata kepada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak cukup dinyatakan dalam kalimat konstitusional. Ia harus diterjemahkan ke dalam prosedur identifikasi yang adil, perlindungan wilayah dan pengetahuan, penghormatan terhadap institusi representatif, partisipasi bermakna, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang memahami struktur internal komunitas.

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan ini menunjukkan bahwa perlindungan tradisi tidak identik dengan pembekuan. Negara berkewajiban menjaga identitas, sedangkan komunitas mempunyai ruang untuk memperbarui penerapan normanya agar tetap sesuai dengan martabat manusia dan keadilan.

Menjaga Manuskrip, Aksara, dan Kedaulatan Pengetahuan

Implikasi pertama yang nyata ialah kebutuhan melindungi Surat Tulak-Tulak, Pustaha Lak-lak, dan pengetahuan yang dikandungnya. Pelestarian tidak cukup dilakukan dengan menyimpan manuskrip dalam ruang tertutup. Diperlukan komunitas pembaca, pendidikan aksara, transliterasi, dokumentasi, dan dialog antargenerasi. Tanpa kemampuan membaca, sebuah manuskrip dapat tetap utuh secara fisik tetapi mati secara intelektual.

Digitalisasi menawarkan peluang, tetapi juga membawa risiko. Pengetahuan dapat tersebar lebih luas, sementara komunitas dapat kehilangan kendali atas penggunaannya. Manuskrip yang memuat informasi genealogis, ritual, pengobatan, atau pengetahuan terbatas tidak boleh dibuka tanpa persetujuan. Prinsip free, prior, and informed consent perlu menjadi dasar. Teknologi harus memperkuat kedaulatan pengetahuan, bukan menciptakan kolonisasi digital.

Negara, perguruan tinggi, museum, dan komunitas perlu membangun tata kelola bersama. Masyarakat Mandailing tidak cukup ditempatkan sebagai informan. Mereka harus memiliki suara dalam penentuan akses, transliterasi, penafsiran, publikasi, dan pemanfaatan pengetahuan. Kepemilikan material manuskrip tidak selalu berarti kepemilikan moral atas seluruh kandungannya.

Pengakuan terhadap Penyelesaian Adat

Implikasi berikutnya menyangkut Marpokat dan RDR. Negara dapat memberikan ruang terhadap penyelesaian adat sepanjang prosesnya sukarela, tidak diskriminatif, melindungi pihak rentan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa. Hasil musyawarah dapat dipertimbangkan dalam mekanisme hukum nasional tanpa menjadikan lembaga adat sebagai perpanjangan birokrasi.

Namun, batas kewenangan harus dinyatakan dengan tegas. Tindak pidana serius, kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi tidak boleh disembunyikan atas nama harmoni. Korban tetap berhak mengakses perlindungan negara. Penyelesaian adat dapat mendukung pemulihan, tetapi tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Pada sisi lain, aparat negara perlu memahami arsitektur internal masyarakat. Penyelesaian yang mengabaikan Tarombo, kedudukan relasional, dan representasi legitimate dapat menciptakan keputusan formal yang sulit diterima. Koordinasi antara hukum negara dan adat harus dibangun dengan semangat mutual recognition, bukan dominasi.

Agenda Pengembangan dan Pengujian

MIJ bukan gambaran final dan homogen mengenai seluruh masyarakat Mandailing. Variasi wilayah, sejarah, pengalaman, dan penafsiran tetap perlu diperhatikan. Bangunan konseptual ini harus diuji melalui kajian manuskrip, sejarah lokal, praktik kelembagaan, serta pengalaman masyarakat di berbagai tempat. Suara yang selama ini kurang terdengar harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pengembangan teori.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada perempuan, generasi muda, masyarakat perantauan, kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan pihak yang tidak berada pada pusat kekuasaan adat. Sebuah teori legitimasi akan kehilangan daya kritis apabila hanya menjelaskan pandangan kelompok dominan. Pertanyaan mengenai siapa yang didengar, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung beban harus terus diajukan.

Perbandingan dengan masyarakat adat lain juga dapat dikembangkan. Namun, yang dibandingkan bukan kesamaan istilah atau institusi, melainkan fungsi. Apakah terdapat medium yang menjaga pengetahuan? Bagaimana komitmen dasar diwariskan? Siapa yang menentukan identitas serta kedudukan? Bagaimana legitimasi institusi diperbarui? Dengan cara apa konflik dipulihkan? Pertanyaan tersebut memungkinkan perbandingan tanpa menyeragamkan kekhasan.

Menempatkan Mandailing sebagai Penghasil Teori Hukum

Sumbangan paling penting dari keseluruhan pembahasan ini terletak pada reposisi Mandailing. Masyarakat Mandailing tidak lagi dipandang hanya sebagai pemilik warisan budaya, tetapi sebagai penghasil pengetahuan hukum. Surat Tulak-Tulak menunjukkan kemampuan membangun infrastruktur literasi; Pustaha Lak-lak memelihara ingatan; Surat Tumbaga Holing menjaga komitmen; Patik ni Uhum memberi orientasi; Dalihan Na Tolu menata kekuasaan; Tarombo membentuk subjek; Marpokat menghidupkan deliberasi; dan RDR memulihkan legitimasi.

Dari arsitektur itu lahir beberapa sumbangan konseptual. Normativitas relasional memperluas teori norma. MRCM memperdalam gagasan living law. Pluralitas arsitektur normatif memperkaya pluralisme hukum. Marpokat memperlihatkan musyawarah sebagai reproduksi legitimasi. RDR memperluas keadilan restoratif menuju pemulihan tata hukum. MIJ menyatukan seluruh sumbangan itu sebagai yurisprudensi yang berakar pada pengalaman Mandailing.

Klaim tersebut tidak memerlukan pengagungan berlebihan. Hukum Mandailing tetap harus terbuka terhadap kritik, terutama apabila suatu tafsir menghasilkan diskriminasi atau kesewenang-wenangan. Tradisi tidak menjadi adil hanya karena tua, sebagaimana hukum negara tidak otomatis adil hanya karena tertulis. Keduanya harus terus diuji berdasarkan martabat manusia, kepatutan, dan keadilan substantif. Pantun hangoluan, teas hamatean, Kepatutan dan kesantunan membawa kehidupan; kesewenang-wenangan serta hilangnya adab membawa kerusakan.

Penutup:

Ketika Warisan Menjadi Cakrawala Masa Depan

Peradaban hukum Mandailing pada akhirnya memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam pasal, tetapi juga dalam aksara yang diwariskan, manuskrip yang dijaga, nilai yang diingat, hubungan yang dihormati, musyawarah yang jujur, dan kesediaan memperbaiki kerusakan. Hukum menjadi utuh ketika pengetahuan, kewenangan, tanggung jawab, dan pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri.

MLP menyediakan jalan untuk membaca warisan tersebut. MRCM menjelaskan cara legitimasi dipelihara lintas generasi. Tarombo memberi bentuk kepada identitas dan tanggung jawab. Marpokat mengaktifkan deliberasi. RDR memulihkan legitimasi ketika konflik terjadi. MIJ menyatukan semuanya menjadi penjelasan tentang koherensi peradaban hukum Mandailing, sedangkan Ius Integrum Nusantara menempatkannya dalam cakrawala pembaruan hukum Indonesia.

Dengan pola kesenjangan, pembacaan kembali, dialog, pertautan gagasan, dan sumbangan konseptual, naskah ini tidak berhenti pada deskripsi adat. Ia menawarkan agenda intelektual yang dapat diperiksa, dikritik, dan dikembangkan. Di situlah kekuatan sebuah tradisi: bukan karena ia membeku dan menolak zaman, melainkan karena mampu membawa ingatannya untuk menerangi persoalan masa depan.

Mandailing dengan demikian tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Ia menawarkan cara lain memahami hukum sebagai hubungan, legitimasi sebagai tanggung jawab, musyawarah sebagai pembaruan, dan keadilan sebagai pemulihan. Dalam dunia yang semakin majemuk, suara semacam ini tidak layak diletakkan di pinggir. Ia patut berdiri di tengah percakapan hukum Indonesia dan dunia—bukan sebagai gema yang terlambat, melainkan sebagai sumber yurisprudensi yang hidup.

Ketika Ingatan Menjadi Hukum, Mandailing Menuntun Keadilan Pulang kepada Kasih, Musyawarah, dan Kebersamaan Abadi

Perjalanan pemikiran dari bagian awal hingga bagian akhir memperlihatkan bahwa peradaban hukum Mandailing tidak dibangun oleh satu naskah, satu lembaga, ataupun satu sumber kewenangan. Ia tumbuh dari pertautan antara aksara, manuskrip, ingatan, petuah, struktur kekerabatan, musyawarah, dan praktik pemulihan. Seluruhnya bekerja sebagai satu kesatuan yang memungkinkan hukum dikenali, diwariskan, ditafsirkan, dijalankan, serta diperbarui ketika kehidupan berubah. Karena itu, hukum Mandailing tidak tepat dipahami hanya sebagai kumpulan kebiasaan yang bertahan dari masa lalu. Ia merupakan peradaban normatif yang memiliki bahasa, nalar, institusi, dan cara tersendiri untuk memelihara legitimasi.

Pembahasan bermula dari kegelisahan terhadap cara hukum adat selama ini ditempatkan. Tradisi lokal kerap dipandang sebagai artefak budaya yang patut dilestarikan, tetapi belum selalu diterima sebagai sumber gagasan hukum. Masyarakat adat didokumentasikan sebagai pemilik upacara, bahasa, dan peninggalan sejarah, sedangkan kemampuannya menghasilkan konsep mengenai kewenangan, tanggung jawab, legitimasi, serta keadilan kurang memperoleh perhatian. Akibatnya, hukum adat berada di pinggir ilmu hukum: dihormati sebagai warisan, tetapi jarang diajak berbicara sebagai yurisprudensi.

Peradaban Mandailing memperlihatkan keterbatasan pandangan tersebut. Surat Tulak-Tulak menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing memiliki infrastruktur literasi untuk mengalihkan bahasa dan pengetahuan ke dalam jejak tertulis. Pustaha Lak-lak menyediakan medium bagi penyimpanan serta transmisi sebagian pengetahuan tersebut. Sementara itu, Surat Tumbaga Holing hidup sebagai piagam normatif-kultural yang memelihara komitmen mengenai kepatutan, kewenangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan kehidupan bersama. Ketiganya tidak boleh dileburkan, tetapi harus dipahami sebagai unsur berbeda yang saling menguatkan.

Surat Tulak-Tulak adalah sistem tanda yang membuat pengetahuan dapat dituliskan; Pustaha Lak-lak menjadi salah satu medium yang menyimpan tulisan; sedangkan Surat Tumbaga Holing menghadirkan orientasi simbolis dan komitmen fundamental. Pembedaan ini memberikan ketepatan filologis sekaligus kejernihan hukum. Aksara bukan norma, manuskrip bukan dengan sendirinya kitab hukum, dan piagam kultural bukan konstitusi negara. Namun, melalui hubungan di antara ketiganya, masyarakat Mandailing mampu mempertahankan bahasa normatif serta memori yang diperlukan untuk mengorganisasikan kehidupan.

Di sinilah Filologi Hukum Mandailing atau MLP menjalankan fungsinya. MLP tidak hanya memeriksa apa yang tertulis, tetapi menelusuri bagaimana teks bertemu dengan tradisi lisan, institusi, dan komunitas penafsirnya. Ia mencegah manuskrip dibekukan sebagai benda museum sekaligus menolak praktik sosial langsung dinyatakan sebagai hukum tanpa pengujian. Melalui pembacaan yang menghubungkan bahasa, sejarah, kepatutan, institusi, dan penerimaan masyarakat, MLP memulihkan kedudukan Mandailing sebagai penghasil pengetahuan hukum.

Namun, pengetahuan belum menjadi hukum hanya karena dicatat dan diwariskan. Ia membutuhkan orientasi yang menghubungkan ingatan dengan tindakan. Patik ni Uhum menjalankan fungsi tersebut dengan mengekspresikan ukuran kepatutan, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab. Daya ikatnya tidak bertumpu semata-mata pada ancaman sanksi, tetapi pada keyakinan bahwa setiap orang berada dalam hubungan timbal balik. Hak tidak berdiri sendiri, kewenangan tidak terbebas dari batas, dan penghormatan selalu membawa tanggung jawab.

Dari sana lahir normativitas relasional. Hukum mengikat karena menghubungkan manusia dengan orang lain, institusi, komunitas, serta generasi yang akan datang. Pelanggaran bukan hanya tindakan melawan aturan, melainkan gangguan terhadap keseimbangan hubungan. Keadilan pun tidak cukup diwujudkan melalui pembagian matematis. Ia harus memastikan bahwa hak, kewajiban, kedudukan, dan beban ditempatkan secara patut. Suum cuique tribuere—memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya—mendapatkan makna yang lebih dalam ketika bagian seseorang tidak dipisahkan dari tanggung jawabnya kepada yang lain.

Orientasi tersebut memperoleh dasar fundamental dalam Surat Tumbaga Holing dan bentuk institusional melalui Dalihan Na Tolu. Yang pertama menjaga komitmen, sedangkan yang kedua mendistribusikan peran. Dalihan Na Tolu memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak harus dibatasi hanya melalui pemisahan lembaga formal. Dalam tata relasional, kewenangan dapat dikendalikan melalui pergantian kedudukan, resiprositas, dan pengawasan timbal balik. Seseorang yang dihormati dalam satu hubungan berkewajiban menghormati dalam hubungan lain. Tidak ada kedudukan yang semestinya berubah menjadi kekuasaan absolut.

Dari hubungan antara memori, norma, dan institusi, MRCM memperoleh tempatnya. Mandailing Relational Constitutional Memory menerangkan bahwa legitimasi tidak diwariskan seperti benda yang selesai. Ia harus terus diproduksi melalui tindakan mengingat, menafsirkan, menjalankan tanggung jawab, melibatkan masyarakat, dan memulihkan hubungan. Tradisi hidup bukan karena menolak perubahan, tetapi karena mampu menjelaskan perubahan melalui komitmen fundamental yang masih dikenali komunitas.

Dalam proses tersebut, Tarombo memberi tubuh sosial kepada memori. Genealogi tidak berhenti sebagai pencatatan keturunan, tetapi membantu masyarakat mengenali identitas, kedudukan, hak, kewajiban, dan legitimasi partisipasi. Namun, garis keturunan tidak boleh dipakai untuk membenarkan privilese tanpa tanggung jawab. Legitimasi genealogis lahir dari hubungan yang diakui dan kewajiban yang dilaksanakan. Seseorang tidak menjadi lebih legitimate hanya karena memiliki asal-usul tertentu apabila ia mengabaikan tanggung jawab yang melekat pada kedudukannya.

Ketika hubungan mengalami gangguan, Marpokat menjadi ruang untuk mempertemukan fakta, norma, dan kebutuhan pemulihan. Musyawarah tidak hanya diarahkan kepada tercapainya kesepakatan, tetapi kepada lahirnya keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Para pihak harus didengar, ketimpangan harus dikenali, dan korban tidak boleh dipaksa menerima perdamaian demi menjaga citra harmoni. Audi alteram partem menjadi peringatan bahwa musyawarah kehilangan kewibawaannya ketika hanya mendengar suara pihak yang kuat.

RDR kemudian memberi arah operasional kepada Marpokat. Melalui identifikasi relasional, penegasan normatif, pemulihan relasional, dan reintegrasi, sengketa diubah dari perebutan kemenangan menjadi proses memperbaiki legitimasi. Pelanggaran tetap harus dipertanggungjawabkan, tetapi penghukuman tidak boleh menjadi akhir. Hukum harus memulihkan kerugian, membangun kembali kepercayaan, memperbaiki institusi, dan membuka kemungkinan bagi para pihak untuk kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

Keseluruhan unsur tersebut akhirnya bertemu dalam Mandailing Indigenous Jurisprudence. MIJ bukan sekadar nama baru bagi hukum adat Mandailing, melainkan penjelasan tentang koherensi internal peradabannya. Ia mempertautkan MLP sebagai jalan pembacaan, MRCM sebagai penjelasan reproduksi legitimasi, Tarombo sebagai arsitektur identitas, Marpokat sebagai ruang deliberasi, dan RDR sebagai model pemulihan. Setiap konsep mempunyai tugas berbeda, tetapi seluruhnya berangkat dari satu pandangan: hukum adalah tata hubungan yang harus terus dijaga kewibawaan serta keadilannya.

Ketika ditempatkan dalam Ius Integrum Nusantara, MIJ memperlihatkan bahwa pembangunan hukum Indonesia tidak harus memilih antara negara dan adat. Hukum positif memberikan kepastian, perlindungan konstitusional, dan batas kelembagaan; hukum adat menyumbangkan pengetahuan kontekstual, legitimasi sosial, tanggung jawab relasional, dan mekanisme pemulihan. Nilai keagamaan, Pancasila, konstitusi, serta living law dapat bertemu tanpa kehilangan identitasnya apabila integrasi dibangun melalui dialog dan kompatibilitas, bukan penyeragaman.

Integrasi tersebut menuntut kerendahan hati dari kedua sisi. Negara tidak boleh menganggap hukum adat baru ada setelah diberi penetapan administratif. Sebaliknya, komunitas adat tidak dapat menganggap seluruh warisan kebal dari kritik. Tradisi yang diskriminatif harus diperbarui, sedangkan hukum negara yang mengabaikan konteks harus dikoreksi. Lex iniusta non est lex berlaku kepada keduanya: hukum yang menjauh dari keadilan akan kehilangan alasan moral untuk ditaati, entah ia ditulis dalam lembaran negara maupun diwariskan melalui adat.

Dari keseluruhan pembahasan, kebaruan utamanya bukan hanya lahirnya sejumlah konsep, tetapi berubahnya kedudukan masyarakat Mandailing dalam percakapan hukum. Mandailing tidak lagi tampil sebagai objek yang dijelaskan oleh teori dari luar. Ia menjadi subjek yang mampu menawarkan teori mengenai normativitas relasional, memori konstitusional, legitimasi genealogis, deliberasi komunal, dan pemulihan tata hukum. Pengetahuan lokal bergerak dari pinggir menuju ruang dialog nasional dan global tanpa kehilangan akar sejarahnya.

Meski demikian, bangunan ini harus tetap terbuka terhadap pengujian. Variasi wilayah, pengalaman perempuan, suara generasi muda, kehidupan masyarakat perantauan, serta pandangan kelompok yang kurang dominan perlu terus dihadirkan. Sebuah yurisprudensi adat tidak boleh hanya merekam suara pemegang kewenangan. Ia harus memberi tempat kepada mereka yang mengalami akibat paling nyata dari norma. Di situlah legitimasi diuji: bukan hanya pada keindahan falsafah, tetapi pada keadilan yang benar-benar dirasakan.

Pada akhirnya, peradaban hukum Mandailing mengajarkan bahwa keutuhan hukum tidak ditentukan oleh banyaknya aturan. Hukum menjadi berwibawa ketika pengetahuan dipelihara, kekuasaan dibatasi, tanggung jawab ditunaikan, suara didengar, dan kerusakan dipulihkan. Manuskrip dapat menyimpan ingatan, tetapi manuskrip tidak dapat menggantikan manusia yang harus menghidupkan maknanya. Institusi dapat memegang kewenangan, tetapi institusi tidak dapat menggantikan kepatutan yang menjadi alasan kewenangan itu dihormati.

Karena itu, masa depan hukum Mandailing tidak terletak pada upaya membekukan masa lalu. Masa depannya berada pada kesanggupan membawa warisan untuk menjawab tantangan baru. Surat Tulak-Tulak harus kembali dibaca, Pustaha Lak-lak perlu dijaga, Surat Tumbaga Holing mesti terus dimaknai, Patik ni Uhum perlu dihidupkan dalam kepatutan, Dalihan Na Tolu harus dijalankan secara bertanggung jawab, Tarombo dipelihara secara inklusif, dan Marpokat dilaksanakan dengan adil. Dengan cara itulah memori berubah menjadi kehidupan, tradisi menjadi yurisprudensi, dan hukum menjadi jalan menuju kebaikan bersama.

Pada titik paling dalam, seluruh arsitektur tersebut kembali kepada satu nilai yang mendahului aturan: holong. Kasih sayang bukan kelemahan hukum, tetapi sumber kesediaan untuk saling mengakui, membatasi diri, mendengar, dan memulihkan. Persatuan yang tidak berakar pada kasih mudah berubah menjadi pemaksaan; hukum yang tidak memelihara kasih mudah menjadi kekuasaan yang dingin. Petuah Mandailing yang dikenal luas menautkan kasih, persatuan, dan kebaikan bersama dalam satu rangkaian makna. Holong do mula ni ugari; holong do maroban domu, domu maroban parsaulian, Kasih sayang adalah pangkal adat; kasih sayang membawa persatuan, dan persatuan membawa kebaikan bersama. (Selesai)