HRD Menyusuri Luka Krueng Pirak, Menjemput Asa dari Hulu ke Hilir


"Ketika sungai kehilangan ruang untuk mengalir, yang tenggelam bukan hanya daratan, tetapi juga harapan masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah dan air."
Di bawah langit Aceh Utara yang masih menyimpan jejak musim hujan, arus Krueng Pirak mengalir pelan. Dari permukaan, sungai itu tampak tenang. Namun, di balik ketenangannya, tersimpan kisah panjang tentang banjir yang berulang, sawah yang rusak, kebun yang terendam, dan kehidupan masyarakat yang berkali-kali diuji oleh luapan air.
Selasa, 3 November 2026, sungai itu kembali menjadi pusat perhatian.
Di atas sebuah boat yang membelah aliran Krueng Pirak, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKB, Haji Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), menyusuri jalur air yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kegelisahan warga di Kecamatan Matang Kuli dan Pirak Timur. Bersamanya hadir jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang, unsur Forkopimda, serta Muspika setempat.
Kunjungan itu bukan sekadar agenda seremonial. Ini merupakan perjalanan menyusuri denyut persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, ikut menemani kunjungan kerja Anggota DPR RI, H. Ruslan M. Daud, ke Krueng Pirak. Waspada.id/Ist
Dari atas boat, kondisi sungai terlihat jelas. Endapan lumpur menggunung di sejumlah titik. Badan sungai yang dahulu lapang kini semakin menyempit. Di beberapa bagian, tanggul pengaman nyaris tak mampu lagi menahan derasnya air ketika hujan lebat datang dari hulu.
Ketika debit air meningkat, Krueng Pirak tak lagi sekadar mengalir. Sungai itu meluap, menerjang halaman rumah warga, merendam hamparan sawah, perkebunan, hingga kandang ternak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Bagi warga, banjir bukan lagi peristiwa musiman. Banjir telah menjadi tamu tahunan yang datang tanpa undangan.
Di sinilah HRD memilih hadir langsung.
Baginya, laporan di atas meja belum cukup untuk menggambarkan penderitaan masyarakat. Sungai harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Lumpur harus disaksikan langsung. Keluhan warga harus didengar dari sumbernya.
"Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan.
Dampaknya sangat besar, mulai dari kerusakan sawah, kebun, ternak, hingga rumah masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah," tegas HRD.
Pernyataan itu mengandung pesan yang lebih dalam daripada sekadar komitmen politik. Sebab, bagi masyarakat yang setiap tahun berhadapan dengan banjir, harapan terbesar mereka bukanlah janji, melainkan solusi nyata.
Normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pembangunan tanggul permanen menjadi kebutuhan yang tak lagi bisa ditunda. Krueng Pirak membutuhkan ruang untuk bernapas kembali agar air dapat mengalir sebagaimana mestinya.
Di sepanjang perjalanan menyusuri sungai, para pejabat melihat langsung titik-titik kritis yang selama ini menjadi penyebab banjir. Pengamatan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan langkah teknis yang akan dilakukan ke depan.
Perwakilan Kementerian PU menyampaikan bahwa hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengaman sungai sesuai kewenangan dan perencanaan yang berlaku.
Namun, perjalanan HRD hari itu tidak berhenti di Krueng Pirak.
Dari sungai yang membawa ancaman banjir, rombongan bergerak menuju wilayah lain yang menyimpan persoalan berbeda, yakni Daerah Irigasi (DI) Pirak Timur.
Di sana terbentang sekitar 1.600 hektare lahan pertanian yang selama ini belum memperoleh pelayanan jaringan irigasi yang memadai. Padahal, sawah-sawah itulah yang menopang kehidupan ribuan petani di Kecamatan Pirak Timur dan Paya Bakong.
Ironisnya, di satu sisi masyarakat menghadapi ancaman kelebihan air saat musim hujan, sementara di sisi lain petani masih bergelut dengan keterbatasan pasokan air untuk pertanian. Sebuah paradoks yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan pembangunan. HRD melihat persoalan ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Menurutnya, pembangunan jaringan irigasi permanen di kawasan Alue Ubay sangat mendesak dilakukan. Kehadiran irigasi bukan hanya soal mengalirkan air ke sawah, tetapi juga tentang menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itulah, perjuangan pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara tentang beton, tanggul, atau saluran air. Infrastruktur pada akhirnya adalah tentang manusia. Tentang anak-anak yang orang tuanya menggantungkan hidup dari hasil panen. Tentang petani yang berharap sawahnya tak lagi bergantung pada kemurahan cuaca.

Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan HRD bersama Kementerian PU dan BWS Sumatera I terhadap kebutuhan masyarakat Aceh Utara. Baginya, normalisasi Krueng Pirak dan pembangunan irigasi Alue Ubay merupakan kebutuhan dasar yang harus diperjuangkan bersama demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen yang sama juga ditegaskan HRD. Sebagai wakil rakyat di Senayan, ia menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan BWS Sumatera I agar normalisasi sungai, pembangunan tanggul pengaman, serta jaringan irigasi permanen dapat menjadi prioritas.
Di ujung kunjungan itu, yang tersisa bukan hanya catatan teknis tentang sedimentasi dan irigasi. Ada harapan masyarakat yang ikut mengalir bersama arus Krueng Pirak. Harapan agar sungai tidak lagi menjadi ancaman ketika hujan datang. Harapan agar sawah-sawah tetap hijau ketika musim tanam tiba.
Dan harapan agar kehadiran seorang wakil rakyat benar-benar menjadi jembatan antara suara masyarakat di pelosok Aceh dengan kebijakan pembangunan di tingkat pusat.
Sebab, ketika seorang anggota DPR RI turun menyusuri sungai dan mendengar langsung denyut persoalan rakyatnya, yang sedang diperjuangkan sesungguhnya bukan hanya proyek pembangunan, melainkan masa depan.
"Di negeri yang hidup dari tanah dan air, pembangunan sejati bukan sekadar membangun tanggul atau saluran irigasi, tetapi menjaga agar harapan masyarakat terus mengalir, dari hulu kehidupan hingga hilir kesejahteraan." (Maimun Asnawi, S.HI., M.Kom.I/WASPADA.id)
Berita Terkait











































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda