Indonesia Antara Information Gap Atau Trust Gap (Ketika informasi melimpah, tetapi kepercayaan justru menipis)

Oleh: Kamaruddin Hasan

Indonesia hari ini tidak sedang menghadapi kekurangan informasi, sebaliknya, dalam situasi kelebihan informasi. Berita datang setiap detik, media sosial tidak pernah tidur, pemerintah memiliki berbagai kanal komunikasi, rakyat dapat memproduksi dan menyebarkan informasi sendiri, sementara kecerdasan buatan (AI) semakin membuat produksi konten menjadi mudah dan cepat.

Namun, di tengah banjir informasi tersebut, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar, apakah rakyat masih percaya? paradoks Indonesia saat ini; Informasi semakin banyak, tetapi kepercayaan belum tentu semakin kuat. Bahkan, semakin banyak informasi terkadang justru semakin sulit bagi rakyat menentukan mana yang benar, mana yang menyesatkan, mana yang objektif dan mana yang sengaja dirancang untuk membentuk persepsi.

Persoalan bangsa hari ini barangkali bukan lagi sekadar information gap, tetapi trust gap kesenjangan kepercayaan. Laporan 2026 Edelman Trust Barometer menunjukkan bahwa persoalan kepercayaan telah menjadi fenomena global. Tujuh dari sepuluh responden di 28 negara cenderung enggan atau tidak bersedia mempercayai orang yang berbeda nilai, latar belakang, pendekatan terhadap persoalan sosial, atau sumber informasinya.

Tentu yang menarik, Indonesia termasuk negara dengan kesenjangan kepercayaan berdasarkan kelas sosial-ekonomi yang besar, mencapai 26 poin. Laporan yang sama juga menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan dari institusi besar menuju lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja. Hal ini merupakan sinyal serius.

Ketika Informasi Tidak Lagi Identik dengan Kebenaran

Perubahan teknologi digital telah mengubah struktur komunikasi rakyat. Dulu, rakyat relatif bergantung pada media arus utama, pemerintah, akademisi, tokoh agama dan institusi formal sebagai sumber informasi. Sekarang, setiap orang dapat menjadi komunikator. Telepon genggam telah mengubah dari sekadar audience menjadi sekaligus produsen, distributor dan komentator informasi.

Data APJII 2026, menunjukan Indonesia bahkan telah mencapai penetrasi internet sekitar 81,72 persen pada 2026 atau sekitar 235 juta pengguna. Masalahnya, demokratisasi produksi informasi tidak otomatis menghasilkan demokratisasi kebenaran.

Satu informasi yang benar dapat bersanding dengan informasi palsu. Data ilmiah dapat berhadapan dengan opini tanpa dasar. Pernyataan pejabat dapat dipotong dan diedarkan dalam konteks berbeda. Video dapat diedit. Foto dapat dimanipulasi. Suara dan wajah dapat direkayasa dengan AI. Akibatnya, rakyat menghadapi situasi baru; bukan kekurangan informasi, melainkan kesulitan mempercayai informasi.

Di sinilah perlu memahami bahwa komunikasi publik bukan sekadar aktivitas menyampaikan pesan. Komunikasi publik merupakan proses membangun makna, legitimasi dan kepercayaan.

Pemerintah dapat mengeluarkan seratus siaran pers, tetapi jika rakyat tidak percaya kepada sumbernya, seratus informasi tersebut belum tentu menghasilkan seratus kali lipat kepercayaan. Bahkan bisa sebaliknya. Semakin banyak informasi yang diproduksi tanpa transparansi, konsistensi dan ruang dialog, semakin besar kemungkinan rakyat menganggapnya sebagai propaganda.

Krisis kepercayaan tidak selalu berarti pemerintah tidak bekerja, kritik terhadap kepercayaan publik juga harus diletakkan secara objektif. Rendahnya kepercayaan tidak selalu berarti pemerintah tidak bekerja. Pemerintah dapat memiliki program yang baik, anggaran yang besar dan kebijakan yang rasional. Namun, ketika prosesnya tidak dipahami, datanya tidak terbuka, manfaatnya tidak merata, atau pengalaman rakyat berbeda dengan narasi resmi, maka muncul jarak antara apa yang dikatakan negara dan apa yang dirasakan rakyat.

Di situlah krisis kepercayaan tumbuh. Program pemerintah yang secara statistik berhasil belum tentu secara sosial dipercaya. Rakyat tidak hidup di dalam tabel statistik. Mereka hidup dalam harga kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, kesempatan memperoleh pekerjaan, akses kesehatan, pelayanan administrasi, kondisi jalan, kualitas lingkungan, keamanan, serta pengalaman berhadapan langsung dengan negara.

Karenanya, ukuran komunikasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa banyak informasi yang sudah disampaikan? Pertanyaan yang lebih penting Adalah berapa banyak rakyat yang memahami, percaya dan merasa dilibatkan? Inilah perubahan paradigma yang diperlukan.

Dari Komunikasi Publik menuju Kepercayaan

Selama ini komunikasi publik pemerintah sering kali terlalu berorientasi pada dissemination: bagaimana informasi disebarkan sebanyak-banyaknya. Padahal, masyarakat demokratis membutuhkan lebih dari sekadar penyebaran informasi. Mereka membutuhkan komunikasi yang dapat dipercaya. Kepercayaan dibangun bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui konsistensi antara ucapan, kebijakan dan tindakan.

Ketika pemerintah mengatakan transparan, publik harus dapat mengakses data. Ketika pemerintah mengatakan partisipatif, masyarakat harus benar-benar memiliki ruang untuk memengaruhi kebijakan. Ketika pemerintah mengatakan berpihak kepada rakyat, manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh kelompok yang paling rentan.

Ketika terjadi kesalahan, pemerintah tidak boleh hanya sibuk mempertahankan citra. Pemerintah harus berani mengatakan, ada yang salah, ini penyebabnya, ini yang sedang diperbaiki dan ini cara rakyat dapat mengawasinya. Justru dalam pengakuan terhadap kesalahan itulah kredibilitas dapat tumbuh. Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu mengaku benar. Rakyat membutuhkan institusi yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab ketika menghadapi kesalahan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika algoritma media sosial membentuk ruang informasi yang semakin terfragmentasi. Rakyat cenderung melihat konten yang sesuai dengan minat, keyakinan dan pandangan sebelumnya. Akibatnya, seseorang dapat hidup dalam information bubble yang membuat pandangannya tampak selalu benar karena hampir semua informasi yang diterima mengonfirmasi keyakinannya.

Laporan Edelman 2026 menyebut kondisi ini sebagai insularity kecenderungan rakyat menarik diri ke lingkaran kepercayaan yang semakin sempit. Secara global, 70 persen responden menyatakan enggan atau ragu mempercayai orang yang berbeda dari dirinya dalam nilai, informasi atau latar belakang.

Jika fenomena ini terus berkembang di Indonesia, persoalannya bukan hanya hoaks. Lebih berbahaya adalah hilangnya kemampuan rakyat untuk berdialog dengan orang yang berbeda. Mulai melihat dunia melalui kategori kawan dan lawan; yang sependapat dan yang sesat; yang benar dan yang salah. Padahal demokrasi membutuhkan kemampuan untuk berbeda tanpa bermusuhan. Indonesia membutuhkan kembali budaya musyawarah, bukan sekadar budaya comment section.

Ancaman Baru: AI dan Ruang Informasi yang Terfragmentasi

Kehadiran AI menambah tantangan baru, AI dapat membantu pemerintah membuat layanan publik lebih cepat, membantu rakyat memperoleh informasi, mempercepat pendidikan dan meningkatkan produktivitas. Tetapi AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan deepfake, manipulasi suara, propaganda otomatis, konten palsu dan informasi yang sulit dibedakan dari kenyataan.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya membangun literasi digital. Namun membutuhkan literasi algoritmik dan literasi kepercayaan. Mesti dipahami; bukan hanya bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana bertanya: Siapa yang membuat informasi ini? Untuk kepentingan apa? Dari data mana? Bagaimana kebenarannya diverifikasi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Mengapa saya mempercayainya? Pertanyaan terakhir sangat penting. Sebab terkadang percaya bukan karena informasi itu benar, tetapi karena informasi tersebut sesuai dengan apa yang ingin dipercayai.

Membangun Ekosistem Kepercayaan Publik

Penyelesaian krisis kepercayaan tidak cukup dengan memperbanyak konten pemerintah. Indonesia membutuhkan Ekosistem Kepercayaan Publik. Pertama, transparansi mesti menjadi kebiasaan, bukan strategi ketika terjadi krisis. Data publik harus mudah diakses, dapat diperiksa dan dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami rakyat.

Kedua, komunikasi pemerintah mesti berubah dari satu arah menjadi dialogis. Rakyat bukan objek komunikasi, tetapi subjek kebijakan. Ketiga, kesalahan mesti dikomunikasikan secara terbuka. Komunikasi krisis tidak boleh menjadi arena menutupi masalah, mestinya menjadi ruang pertanggungjawaban.

Keempat, media dan platform digital harus memperkuat mekanisme verifikasi, bukan hanya mengejar engagement. Algoritma yang menguntungkan konten paling provokatif berpotensi memperbesar polarisasi. Kelima, perguruan tinggi mesti kembali menjadi pusat produksi pengetahuan yang dipercaya publik. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan jurnal untuk komunitas akademik, tetapi juga harus mampu menerjemahkan pengetahuan ilmiah ke dalam bahasa rakyat.

Keenam, perlu membangun Indeks Kepercayaan Publik yang lebih kontekstual untuk mengukur bukan hanya kepuasan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga persepsi tentang transparansi, keadilan, konsistensi, partisipasi, responsivitas dan integritas informasi publik. Tentu, inilah kebaruan yang perlu didorong, kepercayaan mesti diperlakukan sebagai infrastruktur sosial pembangunan.

Jalan dapat dibangun kembali ketika rusak. Jembatan dapat diperbaiki. Sistem digital dapat di-upgrade. Tetapi ketika kepercayaan publik runtuh, biaya sosialnya jauh lebih mahal. Indonesia Membutuhkan Komunikasi yang Menghubungkan, Bukan Memecah

Indonesia tidak kekurangan orang yang berbicara, justru membutuhkan lebih banyak orang dan institusi yang mau mendengar. Negara mesti mendengar rakyat. Pemerintah mesti mendengar kritik. Rakyat mesti mau mendengar perbedaan. Media mesti mendengar fakta. Akademisi mesti mendengar persoalan nyata di lapangan. Platform digital mesti mendengar dampak sosial dari desain teknologinya.

Maka, di sinilah komunikasi mesti ditempatkan bukan sekadar sebagai alat menyampaikan kebijakan, tetapi sebagai infrastruktur demokrasi, kepercayaan dan perdamaian sosial. Indonesia membutuhkan komunikasi yang jujur, dialogis, empatik, berbasis data, terbuka terhadap kritik dan berorientasi pada keadilan.

Sebab, kepercayaan tidak dapat diminta, mesti dibangun. Tidak dapat dipaksakan; mesti diperoleh. Tidak dapat diproduksi melalui slogan; lahir dari pengalaman.

Karenanya, tantangan Indonesia 2026 bukan lagi bagaimana membuat rakyat memperoleh lebih banyak informasi. Namun bagaimana memastikan rakyat memiliki alasan yang cukup untuk mempercayai informasi, mempercayai institusi dan akhirnya mempercayai satu sama lain. Sebab ketika informasi semakin melimpah tetapi kepercayaan semakin langka, yang terancam bukan hanya komunikasi, yang terancam adalah kohesi sosial, kualitas demokrasi dan masa depan Indonesia itu sendiri.

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Malikussaleh