Jalan Di Depan Kantor Rusak Ditambal Karung, Ketua DPRD Labura Disorot Habiskan Rp3,6 Miliar Untuk Fasilitas PribadiJalan Di Depan Kantor Rusak Ditambal Karung, Ketua DPRD Labura Disorot Habiskan Rp3,6 Miliar Untuk Fasilitas PribadiJalanDiDepanKantorRusakDitambalKarung,KetuaDPRDLaburaDisorotHabiskanRp3,6MiliarUntukFasilitasPribadi

MEDAN (Waspada.id): Pemandangan ironis terjadi di depan gerbang utama Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Jalan aspal yang rusak parah hanya ditutup seadanya dengan karung bekas semen berisi batu dan kerikil.

Foto kondisi jalan tersebut viral di media sosial pada Rabu (29/7/2026), dan memantik kritik publik atas buruknya pemeliharaan infrastruktur di area yang seharusnya menjadi simbol wakil rakyat.

Kerusakan jalan tepat di depan kantor legislatif itu dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD.

Kritik makin tajam karena kondisi itu berbanding terbalik dengan besarnya alokasi APBD untuk fasilitas pribadi pimpinan dewan tahun ini yang mencapai Rp3,6 Miliar.

Rinciannya, anggaran untuk Pembangunan/Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD sebesar Rp2,1 Miliar dan Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan sebesar Rp1,5 Miliar.

Kontrasnya kondisi jalan rusak dengan besarnya anggaran fasilitas pribadi ini dinilai publik sebagai bukti hilangnya skala prioritas dan kepekaan moral pimpinan dewan.

Karung berisi bebatuan di gerbang utama dewan kini menjadi simbol tumpulnya fungsi kontrol DPRD di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Labura, RBS.

Publik menilai pimpinan dewan lebih fokus pada pemenuhan kenyamanan pribadi, dan kehilangan keberanian untuk mendorong efektivitas pemeliharaan fasilitas umum.

Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basri Simanjuntak, mengecam keras sikap Ketua DPRD Labura.

"Di tengah Presiden Prabowo menggalakkan efisiensi anggaran, Ketua DPRD Labura justru menghamburkan uang negara untuk hal yang tidak penting. Ini artinya beliau tidak sejalan dengan arahan Presiden dan tidak berpihak kepada rakyat," tegas Hasan Basri di Medan, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, memperbaiki jalan di depan kantor sendiri adalah hal paling dasar yang harus dilakukan. Jika itu saja tidak mampu, bagaimana bisa mengawasi kinerja pemerintah daerah.

"Ini penghianatan terhadap amanah rakyat. Rumah dinas Rp2,1 Miliar, mobil dinas Rp1,5 Miliar, tapi jalan di depan kantor dibiarkan rusak dan ditambal pakai karung. Malu sama rakyat!" ujarnya dengan nada geram.

Hasan Basri mendesak Kejaksaan Negeri dan KPK Perwakilan Sumut untuk segera turun ke Labura. "Kami minta Kejaksaan dan KPK turun ke Labura. Audit semua anggaran fasilitas pimpinan DPRD. Jangan sampai ada pemborosan dan dugaan penyalahgunaan wewenang di balik anggaran Rp3,6 Miliar itu," desaknya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Labura beserta dinas teknis terkait diminta segera melakukan perbaikan permanen atau patching di titik tersebut agar tidak membahayakan pengguna jalan.

Publik juga mendesak Ketua DPRD Labura mengevaluasi kembali pemborosan anggaran fasilitas pribadi dan mengembalikan fungsi pengawasan dewan agar APBD benar-benar untuk kebutuhan mendasar rakyat. (Fs)