Jangan Persulit Nelayan Saat MelautJangan Persulit Nelayan Saat MelautJanganPersulitNelayanSaatMelaut

JAKARTA (Waspada): Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antar kementerian/lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.

Sebagai informasi, rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin.

Rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Moeldoko menilai, untuk membangun sinergitas antar kementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut. Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan,

bahwa nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkrit dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat.

Pada kesempatan itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyampaikan, bahwa saat ini sedang dipersiapkan sebuah aplikasi untuk pengawasan kapal nelayan di laut, yakni aplikasi SALMON (Sistem Aplikasi Lacak dan Monitor).