Jelang Muktamar ke-35, Kiai Sepuh NU Tolak AHWA Titipan dan PesananJelang Muktamar ke-35, Kiai Sepuh NU Tolak AHWA Titipan dan PesananJelangMuktamarke-35,KiaiSepuhNUTolakAHWATitipandanPesanan

JAKARTA (Waspada.id): Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan tujuh seruan moral menjelang Muktamar Ke-35 NU yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Para kiai menegaskan, Rais Aam yang nantinya terpilih harus lahir dari hati nurani para muktamirin, bukan karena titipan, pesanan, transaksi, maupun tekanan pihak mana pun.

Seruan tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi Para Kiai di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Para kiai meminta Muktamar berlangsung sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat dengan tetap menjunjung tinggi akhlak serta tradisi keulamaan NU. Forum secara langsung dihadiri KH Ma'ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Muadz Thohir, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Muhyiddin Ishaq, dan KH Muhibbul Aman Aly. Sementara KH Said Aqil Siroj, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Anwar Manshur, KH Zuhri Zaini, KH Idris Hamid, dan KH Nuruzzahri mengikuti forum secara daring.

Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) harus menjadi representasi ulama terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas.

“Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih Rais Aam yang lahir dari hati nurani,” kata KH Ma'ruf Amin.

Menurutnya, AHWA tidak boleh menjadi paket pesanan pihak tertentu. “Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi,” ujarnya.

Adapun tujuh seruan moral para kiai sepuh tersebut adalah:

1. Menjaga Muktamar sebagai permusyawaratan para ulama

Muktamar harus menjunjung adab, akhlak, nilai-nilai keulamaan, dan tradisi luhur NU serta bebas dari transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, dan cara-cara yang merendahkan kehormatan ulama.

2. Menghormati kedaulatan muktamirin

Kebebasan dan kedaulatan muktamirin dalam menjalankan amanat harus dihormati. Tidak boleh ada pengondisian atau rekayasa yang membuat keputusan Muktamar telah ditentukan sebelumnya.

3. Menjaga AHWA sebagai maqam keulamaan

AHWA harus mencerminkan integritas, kealiman, keteladanan, kebijaksanaan, dan kewibawaan para kiai. Proses pengusulannya harus dijauhkan dari transaksi, tekanan, dan mobilisasi yang tidak patut.

4. Menyikapi keprihatinan atas penggalangan dukungan calon AHWA

Para kiai menyayangkan adanya penggalangan dukungan terhadap daftar calon AHWA tertentu jauh sebelum Muktamar karena berpotensi mengubah musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.

5. Mengubah mekanisme waktu pengusulan AHWA

Pengusulan nama calon AHWA oleh PWNU, PCNU, dan PCINU diusulkan tidak dilakukan bersamaan dengan pendaftaran peserta Muktamar. Pengusulan hendaknya dilakukan menjelang proses penghitungan dan tabulasi AHWA agar ruang pengondisian dan transaksi dapat dipersempit.

6. Mengajak semua pihak menahan diri.
Para calon, pendukung calon, pengurus NU di semua tingkatan, serta pihak yang berkepentingan dengan hasil Muktamar diminta mengedepankan akhlakul karimah dan menempatkan persaudaraan serta keutuhan jam'iyah di atas kepentingan jabatan.

7. Menjadikan Muktamar sebagai jalan islah dan persatuan.

Muktamar Ke-35 diharapkan menjadi momentum menyembuhkan luka, mengakhiri ketegangan, memperkuat ukhuwah, serta menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat melalui proses yang jujur, adil, terbuka, dan bermartabat.

Para kiai menegaskan, Muktamar yang bermartabat bukanlah Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan Muktamar yang memastikan kehormatan semua pihak dan kemenangan Nahdlatul Ulama.(id11)