Jelang Nataru, Pemerintah Perlu Kendalikan Harga Tiket Pesawat

JAKARTA (Waspada.id/: Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi mendorong pemerintah segera memperkuat kebijakan pengendalian tarif angkutan udara.

Hal ini menyusul kenaikan inflasi tiket pesawat yang mencapai 15,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026.

Menurutnya, langkah cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, saat kebutuhan masyarakat untuk bepergian cenderung meningkat.

Dia menilai kenaikan tarif pesawat berpotensi semakin membebani daya beli masyarakat, terutama mereka yang ingin bepergian untuk berlibur maupun bersilaturahmi bersama keluarga.

Karena itu, Komisi V DPR RI akan mendorong Kementerian Perhubungan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga tiket.

“Ini menjadi warning bagi kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan aksi cepat supaya harga bisa dikendalikan lagi,” ujarnya. di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandung,, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Teguh menegaskan, persoalan kenaikan tarif penerbangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari biaya operasional penerbangan hingga kondisi global.

Dalam hal ini, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi kebijakan, pemantauan tarif di lapangan, serta mendorong dialog bersama pemerintah dan maskapai untuk mencari solusi yang tepat.

Menurutnya, pemberian insentif transportasi juga dapat menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk meringankan beban perjalanan masyarakat.

Selain pengendalian tarif, Ia juga mendorong agar program mudik gratis dan stimulus transportasi diperluas hingga ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa.

Program tersebut harus disertai sosialisasi yang lebih masif dan sistem pendaftaran yang terintegrasi agar tepat sasaran.

Dia juga mengusulkan sistem informasi transportasi terpadu yang menghubungkan Kementerian Perhubungan, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan instansi terkait untuk menyediakan informasi tiket, perjalanan, lalu lintas, hingga kondisi cuaca secara real time. (id10)