Jokowi: Ada Pejabat Kementerian Ditangkap KPK Gegara Matikan Layanan OSSJokowi: Ada Pejabat Kementerian Ditangkap KPK Gegara Matikan Layanan OSSJokowi:AdaPejabatKementerianDitangkapKPKGegaraMatikanLayananOSS

JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, ada pejabat di Kementerian ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gegara mematikan sistem pelayanan online single submission (OSS).

Alhasil, pelayanan perizinan di kementerian tersebut kembali ke sistem manual. Kasus ini bisa muncul karena tidak adanya pengecekan dan kontrol terhadap OSS di kementerian atau lembaga.

"Pejabat yang bersangkutan langsung ditangkap KPK. Saya tahu karena saya datang ke sana," ungkap Jokowi tanpa menyebut nama kementerian dimaksud, dalam peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, yang disiarkan virtual, di kutip Selasa (25/6/2024).

Jokowi menekankan, kehadiran sistem online single submission (OSS) harus bisa memastikan kemudahan dan kecepatan proses perizinan penyelenggaraan berbagai acara atau event di Indonesia.

Digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event tersebut diluncurkan oleh pemerintah di Jakarta, Senin (24/6/2024), sebagai gagasan dari Polri dengan kerja sama dari Kemenko Marves, Kemenpan RB, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, Kemenkeu, Kemenkominfo, dan Kementerian BUMN.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti masalah utama penyelenggaraan event di Indonesia yaitu kepastian izin yang tidak diberikan sejak jauh hari. Karena itu, ia meminta para penyelenggara event untuk mengajukan izin sejak beberapa bulan bahkan satu tahun sebelum hari H.

“Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik, kapan event itu diselenggarakan. Jajaran pemerintah juga tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari untuk beberapa perizinan tadi. Sehingga penyelenggara bisa mempromosikan event-nya, bisa menjual tiketnya dengan baik,” ujar Jokowi.

Potensial Loss

Jokowi menyoroti ruwetnya proses perizinan penyelenggaraan event, yang menyebabkan Indonesia mengalami potensial loss. Seperti konser penyanyi pop Amerika, Taylor Swift yang batal manggung di Indonesia dan beralih ke Singapura.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena sistem perizinan di sini kalah cepat dibandingkan Singapura dalam urusan penyelenggaraan event, kemudahan akses, dan pelayanan untuk mendatangkan artis-artis internasional tersebut.

“Kita tahu, yang baru saja diselenggarakan (konser) Taylor Swift di Singapura pada Maret lalu. Diselenggarakan enam hari di Singapura, dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu,” tutur Jokowi.

Dia pun meyakini bahwa separuh dari total penonton konser Taylor Swift atau sekitar 360.000 penggemarnya adalah warga Indonesia. Akibatnya, terjadi aliran uang keluar Indonesia menuju Singapura, tak hanya untuk tiket konser tetapi juga tiket pesawat dan penginapan.

“Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nontonnya ke Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura. Kita kehilangan. Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tetapi kehilangan uang Indonesia untuk bayar hotel, makan, untuk transportasi,” keluh Jokowi. (J03)