Jokowi Diminta Netral Di Pemilu 2024Jokowi Diminta Netral Di Pemilu 2024JokowiDimintaNetralDiPemilu2024

MEDAN (Waspada): Puluhan elemen massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan berunjukrasa di gedung DPRD Sumut, Rabu (31/5). Salah satu tuntutannya meminta Presiden Jokowi untuk bersikap netral pada pemilihan umum tahun 2024.

Terlihat massa membawa beberapa spanduk yang bertuliskan "Presiden Jokowi harus netral kedaulatan ada di tangan rakyat". Selain itu ada juga spanduk yang berisi tuntutan massa, yakni menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pemilu 2024, menolak politisasi birokrasi dan aparat negara di pemilu 2024.
Kordinator aksi, Roni Alhadi dalam orasinya yang dijaga puluhan personel dari Polrestabes ini mengatakan, aksi damai yang mereka lakukan semata demi terwujudnya pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Karenanya, mereka minta kepada Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

"Sebagai kepala negaa dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik," kata Roni, didampingi Sabar Limbong.
Mereka menyebut bahwa pergantian presiden merupakan hal yang normatif dan pelaksanaan program pemerintahan Jokowi selanjutnya merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan. Sehingga tidak perlu menjadikan presiden Jokowi khawatir pada pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan.

Selanjutnya, mereka juga menolak politisasi birokrasi dan aparat negara dalam pesta demokrasi tahun depan, dan meminta masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas.

"Kami juga menyerukan Pemilu 2024 damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang memiliki kepentingan," ujar Roni.

Selain itu, ia menjelaskan turut menyuarakan agar pemilihan umum dilakukan terbuka, bukan tertutup. Sebab, menurutnya di masa era reformasi jelas pemilu terbuka telah diperjuangkan.

Roni menegaskan bila nanti pemilu jadi tertutup, maka besar kemungkinan pihaknya akan melakukan gerakan untuk boikot pemilu.

"Kalau Pemilu tertutup kita akan mendesak dan memobilisasi massa lebih besar lagi untuk bersuara. Saat ini massa yang hadir banyak dari Deli Serdang," sebutnya.

"Jadi kita bersuara di DPRD Sumut ini agar wakil rakyat mendengar suara rakyat," tambahnya.

Aksi massa itu tidak direspon anggota dewan, karena sebagian besar dari mereka tidak masuk karena tidak ada kegiatan, dan mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan (Sosper) di sejumlah kabupten/kota.

Usai berorasi, peserta aksi meninggalkan gedung dewan dengan tertib, untuk selanjutnya menuju kantor Gubsu Jl Imam Bonjol guna melakukan aksi yang sama. (cpb)