Jokowi Merasa Ngeri Dunia Sedang Menuju Neraka IklimJokowi Merasa Ngeri Dunia Sedang Menuju Neraka IklimJokowiMerasaNgeriDuniaSedangMenujuNerakaIklim

JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa ngeri bahwa dunia sedang menuju neraka iklim, sebagaimana dikatakan Setjen PBB Antonio Guterres beberapa waktu lalu.

Karena itu, Jokowi mewanti-wanti para kepala daerah untuk mewaspadai tantangan perubahan iklim ke depan, yang saat ini ditandai dengan gelombang panas.

"Ngeri, neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi lima tahun ke depan. Satu tahun terakhir kita merasakan betul adanya gelombang panas. Periode terpanas," ujarnya di Istana Kepresidenan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Pengendalian Inflasi, Jumat (14/6/2024), di Jakarta.

Dia menyebut kondisi alam itu bisa berdampak ke tingkat inflasi yang tinggi apabila tidak diantisipasi. Kondisi yang ekstrim tersebut tentu berdampak pada gagal panen dan mempengaruhi stok pangan nasional.

Jokowi mencontohkan, suhu terpanas di India belakangan ini sudah mencapai 50 derajat celsius, sedangkan di Myanmar hingga 45,8 derajat celsius.

"Masyarakat bisa berteduh untuk berlindung dari kondisi cuaca tersebut. Namun, tidak dengan dampaknya terhadap pangan, terhadap pertanian," tuturnya.

Kepala Negara kembali merujuk pada pernyataan lembaga internasional, kali ini FAO, bahwa dunia bisa mengalami kelaparan berat di 2050, apabila kondisi iklim saat ini didiamkan begitu saja.

Oleh sebab itu, di dalam negeri, Jokowi mewanti-wanti pemerintah pusat dan daerah agar mengantisipasi dari sekarang. Terdapat perkiraan bahwa 50 juta petani akan mengalami kekurangan air sehingga bisa berdampak pada kekurangan pangan.

"Artinya apa? Jangan main-main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi kekurangan, artinya harga pasti akan naik otomatis itu. Hukum pasarnya seperti itu," tegas Jokowi.

Untuk itu, dia berpesan ke Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) dan Panglima TNI agar secepatnya memasang dan membangun pompa-pompa hingga berjumlah sekitar 20.000 pompa pada daerah-daerah penghasil utama beras. (J03)