Karpet Merah Markas Baru Tentara

Prabowo janji reformasi besar-besaran, tapi ekspansi struktural TNI justru menguatkan praetorian guard.

JENDERAN TNI Agus Subiyanto tak main-main. Rencana pembentukan 37 Komando Daerah Militer (Kodam), 15 Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), dan delapan Pasukan Marinir (Pasmar) bukan kalkulasi kekuatan biasa—ini adalah game changer fundamental yang akan mengubah peta pertahanan Indonesia selamanya.

Bayangkan, dari 15 Kodam saat ini membumbung menjadi 37. Artinya, hampir setiap provinsi akan memiliki markas tempur sendiri. Ini bukan ekspansi elementer, tapi iron blanket—selimut besi yang menutupi seluruh Nusantara. Di era ketika Laut China Selatan mendidih dan rivalitas AS-China memanas, Indonesia tak mau lagi jadi penonton.

Namun di balik gemerlap modernisasi, bayangan lama mengintai. Data terkini menunjukkan 4.472 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil—dari Sekretaris Kabinet hingga Dirut Bulog. Letkol Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo yang kini jadi Seskab, baru naik pangkat Februari lalu. Mayjen Novi Helmy Prasetya, Komandan Akademi TNI, sekaligus Dirut Bulog. Dan KSAL, Laksamana Muhammad Ali, merangkap Komisaris Utama PT PAL.

Ini bukan cuma double job, tapi konflik kepentingan yang runtut. Padahal, UU TNI jelas: prajurit aktif harus pensiun dulu sebelum masuk sipil. Realitanya, aturan dilanggar dengan “elegan”. Rezim baru Prabowo tampaknya lebih nyaman didampingi "tentara-serba-bisa"—praktik yang berusaha dihapuskan di era reformasi 1998.

Modernisasi senjata memang tengah gencar dilakukan. TNI AU menerima 5 unit C-130J Super Hercules dan 8 helikopter H225M Caracal. Radar G400 dan Ceko—25 unit—siap dibangun di Makassar dan Banjarmasin. Rudal pertahanan udara empat baterai akan berdiri di Pontianak dan IKN pada 2027. F-15 EX dan Rafale dalam pipeline.

Tapi lihat angka MEF Tahap III (2020-2024): baru 60% tercapai. TNI AU butuh 344 pesawat, 32 radar, 72 rudal—masih jauh. TNI AL? Target 182 KRI dan 8 kapal selam. Kenyataan: kita masih impor, masih terlambat. Posisi Indonesia di ranking ke-48 pesawat tempur dunia, di bawah Singapura, Vietnam, bahkan Myanmar.

Indo-Pasifik bukan lagi peta gaib. AS dan China saling jegal, Laut China Selatan jadi arena pertarungan. Indonesia di tengah—punya Poros Maritim Dunia tapi alutsista setengah hati. Prabowo janji reformasi besar-besaran, tapi ekspansi struktural TNI justru menguatkan praetorian guard.

Reformasi TNI pasca-1998 yang digagas Agus Widjojo—memisahkan militer dari sipil, mengembalikan TNI ke barak—kini memudar. Yang muncul: TNI 2.0, lebih modern tapi juga lebih embedded di kekuasaan.

Lihat sekeliling. Myanmar: junta militer menguasai pemerintahan sejak kudeta 2021. Thailand: 13 kudeta sejak 1932, militer selalu kingmaker—terakhir Prayut Chan-o-cha 2014. Mesir: Abdel Fatah al-Sisi, mantan jenderal, menguasai ekonomi dan politik, skor demokrasi di bawah 4. Pakistan: militer mendominasi sejak kemerdekaan, ke-6 terbesar di dunia tapi demokrasi rapuh.

Di Korea Selatan, demokrasi maju, tapi Presiden Yoon Suk-yeol nyaris mengumumkan darurat militer pada Desember 2024. Turki: militer dulu menjaga sekulerisme, kini dikendalikan politik. Lalu di Amerika Selatan, sejarah kelam dirty war dan Pinochet masih menghantui Argentina dan Chile.

Pembentukan 37 Kodam di Nusantara adalah simbol kekuatan, tapi juga biaya monster. Dengan postur APBN yang sempit, apakah ini prioritas tepat? Atau justru overstretch yang mengaburkan masalah fundamental: alutsista tua, personel ganda-jabatan, dan reformasi yang mandeg?

Markas baru tentara Indonesia sedang dibangun—megah, dramatis, dan tentu menghipnotis. Tapi siapa yang mengawasi arsiteknya, ketika kemegahan sering dijadikan tirai paling meyakinkan bagi ambisi yang tak terlihat di balik kekuatan militer itu?