Kebebasan Pers Tak Cukup Dirayakan: Saatnya Membersihkan Diri dan Melawan Tekanan Nyata

Oleh: Lilik Riadi Dalimunthe

SETIAP tanggal 3 Mei, dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Spanduk dibentangkan, pernyataan sikap dirilis, dan ucapan selamat berseliweran. Namun pertanyaannya sederhana: apakah kebebasan pers benar-benar hidup, atau sekadar diperingati?

Di lapangan, jawabannya tidak sesederhana itu. Di Sumatera Utara, jurnalis masih menghadapi tekanan saat menjalankan tugas. Akses terhadap informasi publik belum sepenuhnya terbuka, bahkan untuk isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kritik terhadap kebijakan kerap dipersepsikan sebagai ancaman, bukan bagian dari kontrol dalam sistem demokrasi. Dalam situasi seperti ini, kebebasan pers belum sepenuhnya menjadi realitas—ia masih diperjuangkan.

Namun, tidak jujur jika seluruh persoalan hanya diarahkan ke luar.

Pers juga menghadapi tantangan serius dari dalam. Ledakan media siber di daerah tidak selalu diiringi standar jurnalistik yang memadai.

Sejumlah media hadir tanpa sistem redaksi yang jelas, tanpa proses verifikasi yang ketat, bahkan tanpa komitmen terhadap kode etik. Berita diproduksi cepat, tetapi minim akurasi; judul dibuat menarik, namun kerap menyesatkan.

Ini bukan sekadar persoalan kualitas, melainkan ancaman langsung terhadap makna kebebasan pers itu sendiri.

Gejala yang muncul semakin mengkhawatirkan: publik mulai kesulitan membedakan produk jurnalistik yang kredibel dengan sekadar konten. Ketika kecepatan menjadi orientasi utama, kebenaran sering tertinggal. Ketika klik menjadi tujuan, kepentingan publik perlahan tersingkir.

Lebih jauh, praktik “jurnalisme transaksional” masih menjadi bayang-bayang nyata. Tidak terjadi di semua media, namun cukup untuk merusak wajah pers secara keseluruhan. Ketika pemberitaan dapat dinegosiasikan dan independensi bisa ditawar, yang hilang bukan hanya etika, tetapi juga kepercayaan publik.

Sebagai bagian dari Media Siber Indonesia, kami memandang persoalan ini tidak bisa terus menjadi “rahasia umum”. Diperlukan keberanian untuk melakukan pembenahan dari dalam. Penegakan standar, peningkatan kompetensi, serta disiplin terhadap kode etik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Di sisi lain, negara tidak boleh lepas tangan. Perlindungan terhadap jurnalis harus hadir secara nyata, bukan sekadar normatif. Intimidasi, ancaman, hingga upaya kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik masih terjadi dan menjadi indikator belum optimalnya jaminan kebebasan pers. Regulasi semestinya menjadi pelindung, bukan alat tekanan.

Ekosistem media pun perlu dibenahi. Ketergantungan pada iklan dan kepentingan tertentu membuat sebagian media berada dalam posisi rentan. Independensi tidak hanya diuji oleh kekuasaan politik, tetapi juga oleh tekanan ekonomi yang sering kali lebih senyap, namun berdampak besar.

Hari Kebebasan Pers Sedunia seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar perayaan.

Alarm bahwa kebebasan pers dapat kehilangan makna jika tidak dijaga dengan integritas. Alarm bahwa ancaman terbesar tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam.

Dan alarm bahwa tanpa kepercayaan publik, pers tak lebih dari sekadar industri informasi—bukan pilar demokrasi.

Sudah saatnya kita berhenti merasa nyaman.

Pers harus kembali pada jati dirinya: menyuarakan kebenaran, berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan yang mencederai independensi.

Pada akhirnya, kebebasan pers bukan ditentukan oleh seberapa keras suara disampaikan, melainkan oleh seberapa jujur maknanya dijaga. (Penulis Ketua Forum Pemred Sumatera Utara – Media Siber Indonesia)