Kemendikdasmen Gelar Rakor Pusat dan Daerah, Perkuat Program Revitalisasi serta Digitalisasi Pendidikan 2026

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan Tahun 2026 di Jakarta, 4-6 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan program prioritas di bidang pendidikan.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari di Hotel Grand Sahid Jakarta itu dibuka langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan dihadiri perwakilan kepala dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Kegiatan juga melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, termasuk BPMP, BBPMP, BBPPMPV, serta para PIC program revitalisasi dan digitalisasi.

Dalam laporan kegiatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen ·Gogot Suharwoto mengatakan, program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan 2026 merupakan kelanjutan dari capaian program pada 2025.

"Rapat hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026, sehingga semangat menuntaskan program prioritas Pak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026," ujar Gogot.

Ia melaporkan, sepanjang 2025 Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun. Hasil revitalisasi tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 4,23 juta peserta didik.

Selain revitalisasi sarana dan prasarana, pemerintah juga telah mendistribusikan 288.000 Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada 2025. Pada tahap awal, distribusi tersebut mencakup satu IFP untuk setiap sekolah.

Gogot mengatakan, rakor tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program; memastikan pemanfaatan bantuan pemerintah untuk revitalisasi dan digitalisasi; serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi, pendampingan, pemantauan, dan pengendalian program.

Dalam rakor tersebut juga dibahas mitigasi risiko dan pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Materi mengenai akuntabilitas program disampaikan oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, sementara aspek mitigasi risiko dibahas bersama Inspektorat Jenderal.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan revitalisasi bersama dinas pendidikan serta Berita Acara Serah Terima (BAST) digitalisasi tahun 2025. Penandatanganan dilakukan secara digital oleh PPK atau direktur yang mengampu program bersama kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Gogot turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revitalisasi 2025. Ia berharap dukungan tersebut semakin kuat sehingga program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dapat diselesaikan secara optimal pada 2026.

"Dengan modal semangat ini kita berharap dukungan akan semakin meningkat sehingga program revitalisasi dan digitalisasi bisa kita sukseskan bersama," katanya.(id11)