Kemendikdasmen Siapkan Wajib Belajar PAUD, PIP Diperluas ke Prasekolah

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyiapkan kebijakan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) dan memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga anak-anak prasekolah. Upaya ini perlu didukung pendanaan berkelanjutan agar semakin banyak anak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan berkualitas sejak usia dini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan, kementeriannya sedang membangun koalisi yang kuat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak Indonesia.

“Salah satu inisiatif kebijakan utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), yang selaras dengan prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun,” kata Suharti dalam pembukaan 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Selain menyiapkan kebijakan wajib belajar satu tahun PAUD, Kemendikdasmen memprioritaskan revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk memastikan tersedianya lingkungan belajar yang aman dan memadai.

Pemerintah juga berupaya memperluas PIP agar dapat menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pendidikan bagi anak sejak tahap awal perkembangannya.

Namun, perluasan akses pendidikan anak usia dini tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga dukungan pembiayaan yang memadai, merata, dan berkelanjutan.

Widyaprada Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen Harris Iskandar mengatakan, pendanaan PAUD perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, bukan sekadar pengeluaran negara.

“Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas membutuhkan pendanaan berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. Pendanaan untuk anak usia dini seharusnya dilihat bukan sebagai sebuah pengeluaran, tetapi sebagai sebuah investasi bagi suatu negara,” ujar Harris.

Menurut dia, komitmen pendanaan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan anak-anak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi pemerintah dan filantropi

Pentingnya investasi berkelanjutan juga disoroti Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry. Ia menilai, pengembangan anak usia dini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi filantropi, dan mitra pembangunan.

Menurut Eddy, filantropi dapat melengkapi upaya pemerintah melalui dukungan terhadap penyediaan bukti, inovasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan tersebut diperlukan agar pendekatan yang terbukti efektif dapat diterapkan dan menghasilkan perbaikan berkelanjutan.

“Kami menyambut baik kesempatan untuk belajar bersama pemerintah dan para mitra di Asia Pasifik dalam forum ini,” ujar Eddy.

Sementara itu, Direktur SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) Vina Adriany mengatakan, penguatan sistem pengasuhan dan pendidikan anak usia dini tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kualitas layanan.

Menurut Vina, keberlanjutan pembiayaan perlu ditopang kerangka hukum yang kuat, menjangkau anak-anak dan masyarakat secara merata, serta tidak bergantung pada dukungan donor jangka pendek.

Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam pendidikan anak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.

“Pada saat yang sama, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan anak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga mereka dapat memahami tantangan lingkungan dan upaya pencegahannya,” jelas Vina.

Dibahas dalam forum 16 negara

Berbagai isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20–22 Oktober 2026 di Jakarta.

Forum bertema From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific ini mempertemukan sekitar 150 perwakilan pemerintah, pakar, peneliti, praktisi, mitra pembangunan, dan organisasi filantropi dari 16 negara di kawasan Asia-Pasifik.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) bersama Kemendikdasmen, Tanoto Foundation, SEAMEO CECCEP, dan Koalisi Nasional PAUD Holistik Integratif.

Selain membahas kebijakan dan pembiayaan pendidikan anak usia dini, forum ini menyoroti penguatan sistem PAUD yang responsif terhadap perubahan iklim serta strategi memobilisasi sumber daya secara efektif.(id11)