Kerja Sama Sumatera: Pemerintah Jangan Mengatur Pasar, Bukalah JalannyaKerja Sama Sumatera: Pemerintah Jangan Mengatur Pasar, Bukalah JalannyaKerjaSamaSumatera:PemerintahJanganMengaturPasar,BukalahJalannya

Oleh: Amir Hamdani Nasution
Sumatera tidak kekurangan skala ekonomi

Pemberitaan Waspada.id, mencatat PDRB Sumatera pada 2025 mencapai sekitar Rp5.251 triliun atau 22,05 persen PDB Indonesia. Pada semester I-2026 ekonomi Sumatera dilaporkan tumbuh 5,10 persen. BPS juga menunjukkan bahwa pada triwulan II-2026 Sumatera tetap menjadi penyumbang ekonomi nasional terbesar kedua setelah Jawa.

Angka di atas memang memberi alasan untuk bersikap optimistik. Masalahnya, di dalam Sumatera sendiri, kekuatan ekonominya tersebar. BPS mencatat kontribusi Sumatera Utara terhadap perekonomian Sumatera pada triwulan II-2026 sekitar 23,37 persen, hampir sama dengan Riau 23,33 persen. Ini penting: Sumatera bukan satu pusat dengan sembilan daerah penyangga. Sumatera adalah kumpulan beberapa pusat ekonomi dengan keunggulan yang berbeda-beda.

Karena itu, gagasan menjadikan Sumatera sebagai satu ruang ekonomi tidak seharusnya diterjemahkan sebagai keinginan Pemerintah untuk menentukan di mana pabrik harus berdiri, dari mana perusahaan harus membeli bahan baku, atau pelabuhan mana yang wajib dipakai. Keputusan seperti itu pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh pelaku usaha, harga, teknologi, permintaan, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan keuntungan.

Ruang ekonomi tidak bisa diperintah dari atas

Jika sebuah perusahaan menemukan bahwa lokasi paling efisien untuk pabriknya berada di Riau, maka biarkan saja perhitungan bisnisnya memilih lokasi di Riau. Jika barang dari Aceh lebih murah dikirim melalui pelabuhan tertentu di provinsi lain, jangan dipaksa melewati jalur hanya karena alasan administratif. Jika industri di Sumatera Utara membutuhkan pemasok dari Sumatera Barat atau Jambi, dan secara ekonomi lebih kompetitif, justru hubungan seperti itulah yang perlu dipermudah.

Di titik ini, peran Pemerintah justru menjadi lebih penting, tetapi bentuknya berubah. Pemerintah tidak menjadi pengganti pasar. Pemerintah masuk pada bagian yang sulit diselesaikan oleh pasar sendiri. Misalnya perbaikan jalan umum, kepastian tata ruang, perizinan lintas instansi, data publik, keterampilan tenaga kerja, koordinasi antardaerah, dan hambatan logistik.

Materi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dibahas dalam agenda kerja sama se-Sumatera menggunakan istilah yang tepat: joint debottlenecking. Artinya, pemerintah bersama pelaku usaha mengidentifikasi hambatan nyata pada investasi atau perdagangan, kemudian menyelesaikannya satu per satu. Pendekatan ini jauh lebih realistis daripada pemerintah menyusun daftar panjang proyek lalu berharap swasta datang.

Tempat pemerintah paling bernilai

Bayangkan sebuah industri sebenarnya ingin memperluas pabrik, tetapi jalan menuju kawasan industri tidak memadai. Investor sudah tertarik, tetapi status lahan belum jelas. Pelabuhan tersedia, tetapi koneksinya dengan sentra produksi mahal. Perusahaan membutuhkan teknisi dalam jumlah besar, tetapi program pelatihan tidak sesuai kebutuhan. UMKM lokal sebenarnya bisa menjadi pemasok, tetapi tidak tahu standar yang diminta perusahaan. Masalah-masalah seperti inilah tempat pemerintah paling bernilai.

Anggaran publik sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan menyelesaikan hambatan yang mampu mengungkit investasi swasta lebih besar. Pemerintah tidak perlu membangun pabrik yang belum jelas pembelinya. Lebih baik pemerintah memastikan jalan, air baku, drainase, kepastian lahan, data, dan perizinan siap sehingga pabrik yang memang memiliki pasar menjadi layak dibangun.

Hal yang sama berlaku pada kepastian. Investor dapat menghitung biaya, tetapi sulit menghitung ketidakpastian. Tata ruang yang jelas, waktu perizinan yang pasti, kapasitas listrik yang diketahui, status lahan yang bersih, dan jadwal infrastruktur yang dapat dipercaya sering kali jauh lebih berharga daripada slogan promosi investasi.

"Ruang ekonomi Sumatera akan lahir bukan ketika pemerintah mampu mengaturnya, tetapi ketika pelaku usaha merasa lebih mudah dan lebih untung untuk terhubung."

Mulailah dari kebutuhan dunia usaha, bukan tebakan pemerintah

Forum kerja sama se-Sumatera akan jauh lebih berguna jika setiap tiga bulan ia tidak membahas puluhan tema, tetapi membawa 10 atau 20 hambatan terbesar yang benar-benar dialami dunia usaha. Tanyakan kepada perusahaan, asosiasi, eksportir, operator logistik, kawasan industri, petani, koperasi, dan UMKM: apa yang membuat Anda belum memperluas usaha lintas provinsi? Setelah itu tetapkan siapa yang harus menyelesaikan, batas waktunya, dan ukur hasilnya.

Pemerintah juga dapat menyediakan satu fasilitas penyiapan proyek bagi investasi yang memang sudah memiliki minat pasar. Fungsinya bukan memilih bisnis yang dianggap menarik oleh birokrasi, melainkan membantu proyek yang sudah memiliki calon investor atau pembeli agar status lahan, tata ruang, utilitas, perizinan, kajian, dan pembiayaannya benar-benar siap.

Data pun harus diperlakukan sebagai infrastruktur ekonomi. Informasi tentang produksi, stok pangan, harga, arus barang, kapasitas pelabuhan, kawasan industri, kebutuhan tenaga kerja, dan biaya logistik akan mengurangi ketidakpastian. Swasta tetap mengambil keputusan bisnis, tetapi keputusan itu menjadi lebih cepat dan lebih akurat.

Investasi harus sampai ke lapangan pekerjaan dan UMKM

Kerja sama regional juga harus menjawab pertanyaan sederhana masyarakat: apa manfaatnya bagi saya? Di Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sudah 5,03 persen. Namun pekerja formal baru sekitar 41,92 persen, sedangkan pekerja informal masih 58,08 persen. Tingkat setengah pengangguran juga mencapai 8,96 persen. Artinya, tantangannya bukan sekadar membuat orang tercatat bekerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih produktif, formal, dan cukup penghasilannya.

Karena itu, perusahaan yang berinvestasi sebaiknya diminta menyampaikan lebih awal kebutuhan tenaga kerja dan vendor mereka. Jika dua tahun lagi sebuah pabrik membutuhkan ratusan teknisi, operator, ahli laboratorium, atau pemasok kemasan dan jasa pemeliharaan, informasi itu harus menjadi dasar bagi SMK, BLK, politeknik, universitas, dan UMKM untuk menyiapkan diri.

Urutannya perlu dibalik. Jangan melatih orang lalu berharap ada pekerjaan. Mulailah dari kebutuhan nyata perusahaan, siapkan kompetensinya, sertifikasi, lalu tempatkan. Jangan melatih UMKM secara umum lalu berharap ada pasar. Mulailah dari daftar kebutuhan vendor perusahaan, kemudian bantu UMKM memenuhi standar sampai benar-benar memperoleh kontrak.

Kerja sama harus membantu menutup gap pembangunan

Bagi Sumatera Utara, agenda ini bukan sekadar tambahan diplomasi antardaerah. Ia relevan langsung dengan pekerjaan rumah pembangunan. Semester I-2026 ekonomi Sumut tumbuh sekitar 5,02 persen, sementara target 2026 berada pada kisaran 5,80-6,20 persen. Kemiskinan Maret 2026 masih 7,10 persen, sedangkan target berada pada 5,93-6,55 persen. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mungkin menutup seluruh gap hanya dengan APBD dan program rutin.

Yang dibutuhkan adalah daya ungkit. Setiap rupiah anggaran dan setiap kewenangan pemerintah perlu ditempatkan pada titik yang membuat investasi swasta, perdagangan, produktivitas, dan pekerjaan formal bergerak lebih besar. Kalau kerja sama antardaerah dapat menurunkan biaya logistik, menyelesaikan izin, membuka pasar, menyiapkan tenaga kerja, atau memasukkan UMKM ke rantai pasok, maka kerja sama itu ikut membantu mengejar target pembangunan tanpa pemerintah harus menjadi pemain bisnis utama.

Dari Medan, jangan lahir lebih banyak MoU

Medan mempunyai momentum karena Sumatera Utara menjadi tuan rumah rakor, menindaklanjuti Mufakat Tanah Deli, dan memiliki peran koordinasi dalam kerja sama regional termasuk IMT-GT. Tetapi momentum itu akan bernilai jika Medan tidak hanya menjadi tempat penandatanganan kesepakatan, melainkan menjadi tempat lahirnya cara kerja baru.

Ukuran keberhasilannya seharusnya bukan berapa banyak MoU yang ditandatangani atau berapa panjang daftar proyek. Ukurannya lebih sederhana dan lebih keras: berapa hambatan bisnis yang selesai, berapa hari waktu perizinan dapat dipangkas, berapa investasi swasta yang terungkit, berapa biaya logistik yang turun, berapa UMKM masuk rantai pasok industri, dan berapa pekerjaan formal yang tercipta.

Provinsi-provinsi di Sumatera tidak perlu menyerahkan kendali ekonominya kepada satu forum. Mereka hanya perlu sepakat untuk membuat batas administratif tidak menjadi biaya ekonomi yang tidak perlu. Ketika bahan baku, modal, tenaga kerja, data, barang, dan jasa dapat bergerak lebih mudah menuju tempat yang paling produktif, ruang ekonomi Sumatera akan tumbuh dengan sendirinya.

Pemerintah yang tepat masuk pada titik yang menentukan

Di situlah inspirasi terbesar dari kerja sama se-Sumatera. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang mengatur semua hal, melainkan pemerintah yang tahu mana yang memang harus dikerjakan negara dan mana yang lebih baik diserahkan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah membuka jalan. Swasta mengambil risiko bisnis. Perguruan tinggi menyiapkan pengetahuan dan keterampilan. UMKM masuk sebagai pemasok. Petani memperoleh pasar. Pelabuhan, kawasan industri, dan pusat produksi saling terhubung karena memang lebih efisien, bukan karena diperintah.

Jika semangat ini yang tumbuh dari pertemuan di Medan, kerja sama se-Sumatera tidak akan berhenti sebagai agenda pemerintahan. Ia dapat menjadi gerakan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas. Sumatera tidak kekurangan potensi. Yang diperlukan sekarang adalah keberanian pemerintah untuk mengurangi hambatan, membangun kepercayaan, dan memberi ruang agar potensi itu bertemu dengan pasar.

Pada akhirnya, ruang ekonomi Sumatera menjadi nyata bukan ketika pemerintah mampu mengendalikannya, tetapi ketika semakin banyak orang merasa bahwa terhubung dengan daerah lain membuat usaha mereka tumbuh, pekerjaan bertambah, biaya turun, dan kehidupan menjadi lebih baik. WASPADA.id

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik, Ketua Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Asy-Syafi'iyah Medan