Ketika Gletser Himalaya Runtuh: Belajar Resiliensi dari Bencana Tibet-Nepal untuk Indonesia

Oleh: Dr. Salamuddin, MA

Pada Rabu pagi, 26 Agustus 2026, dunia menyaksikan salah satu bencana hidrometeorologi paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir di kawasan pegunungan tertinggi di bumi. Runtuhnya bagian bawah gletser di kawasan Himalaya, di perbatasan Tibet (Daerah Otonomi Tibet, China) dan Nepal, memicu longsoran es, batu, lumpur, dan puing-puing dalam volume masif yang menghantam Sungai Lhende Khola dan Bhotekoshi secara tiba-tiba.

Dalam hitungan menit, aliran itu berubah menjadi banjir bandang dahsyat yang menyapu Pelabuhan Gyirong di Tibet, Distrik Rasuwa dan Nuwakot di Nepal, menghancurkan permukiman, jalan raya, jembatan, dan proyek pembangkit listrik di sepanjang jalur ziarah dan pendakian yang menghubungkan Kathmandu dengan Lhasa.

Hingga akhir pekan ini, angka korban terus bergerak naik dengan cepat, dari puluhan menjadi ratusan, hingga mendekati lima ratus jiwa meninggal dunia, dengan jumlah orang hilang yang ribuan, termasuk ratusan wisatawan asing yang tengah berziarah ke kawasan suci umat Hindu di sekitar Gunung Kailash. Dan, ancaman itu tampak belum berakhir. Otoritas di kedua negara bahkan harus berhati-hati melaksanakan operasi evakuasi karena munculnya danau bendungan raksasa baru berkapasitas jutaan meter kubik air yang terbentuk pasca banjir bandang dan berisiko jebol, mengancam gelombang banjir susulan ke wilayah hilir yang sudah porak-poranda.

Bencana ini bukan sekadar berita duka dari negeri jauh. Berita bencana ini adalah cermin yang menyodorkan pertanyaan mendesak bagi kita di Indonesia, apa jadinya jika skala bencana seperti ini terjadi di negeri kita yang juga dikepung risiko iklim, gempa dan tsunami, namun dengan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini yang masih jauh dari memadai?

Perubahan Iklim dan Eskalasi Bencana

Berbagai analisis keilmuan muncul untuk mengira penyebab dari bencana ini. Ilmuwan menyebut fenomena yang memicu bencana Tibet-Nepal dengan istilah Glacial Lake Outburst Flood (GLOF), banjir akibat jebolnya danau glasial. Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah geologi pegunungan tinggi. Yang baru, dan yang harus digarisbawahi, adalah frekuensi dan skala kejadiannya yang meningkat tajam seiring pemanasan global.

Gletser Himalaya, yang dikenal sebagai "kutub ketiga" bumi karena menyimpan cadangan es terbesar di luar kutub utara dan selatan, mengalami penyusutan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dalam lebih dari satu dekade terakhir. Ketika suhu global naik, es yang selama ribuan tahun membeku dan menjadi penopang struktur lereng pegunungan mulai melunak, retak, lalu runtuh. Material yang jatuh membendung aliran sungai secara alami, membentuk danau-danau baru yang tidak stabil. Begitu tekanan air melampaui daya tahan bendungan alami, jebollah ia dengan kekuatan destruktif yang jauh melampaui yang pernah tercatat dalam rentang pengamatan manusia modern.

Pergeseran ini punya implikasi serius. Selama ini, banyak negara menyusun sistem mitigasi bencana berdasarkan data historis, seberapa besar banjir terbesar yang pernah terjadi, seberapa tinggi permukaan air tertinggi yang pernah tercatat, seberapa sering siklus kekeringan berulang. Namun perubahan iklim telah mematahkan asumsi dasar itu. Bencana hari ini bukan lagi replikasi dari bencana masa lalu yang sedikit lebih besar, melainkan lompatan skala yang membuat rencana kontingensi lama menjadi usang sebelum sempat diuji.

Fenomena serupa, dengan mekanisme berbeda, juga mengintai Indonesia, seperti kenaikan muka air laut yang mempercepat abrasi dan rob di pesisir utara Jawa, curah hujan ekstrem dalam durasi singkat yang memicu longsor di Sumatera dan Kalimantan, pergeseran pola iklim yang membuat kekeringan dan banjir datang silih berganti dengan intensitas yang sulit diantisipasi oleh model-model lama. Bencana Tibet-Nepal mengingatkan kita bahwa ambang batas “bencana terburuk” yang pernah kita punya perlu ditinjau ulang secara mendasar.

Kesenjangan Prediksi dan Kesiapsiagaan di Negara Berkembang

Persoalan menjadi lebih pelik ketika kita menempatkan eskalasi bencana iklim ini dalam konteks kapasitas negara berkembang dan berpendapatan rendah-menengah. Seperti di Nepal, sistem pemantauan gletser dan danau glasial yang mumpuni membutuhkan investasi besar, diantaranya satelit resolusi tinggi, sensor pemantau di medan ekstrem, model prediksi berbasis kecerdasan buatan yang membutuhkan data historis panjang, serta sumber daya manusia terlatih yang mampu menerjemahkan data teknis menjadi peringatan dini yang dapat ditindaklanjuti di lapangan. Dan Nepal sendiri, meski memiliki ratusan danau glasial berisiko tinggi di wilayahnya, selama bertahun-tahun berjuang dengan keterbatasan anggaran untuk memasang sistem peringatan dini yang menjangkau seluruh titik rawan di medan pegunungan yang sulit diakses.

Indonesia menghadapi tantangan yang sama, meski dengan karakter bencana yang berbeda. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik sekaligus jalur cincin api Pasifik, kebutuhan akan sistem pemantauan multi-hazard yang terintegrasi sangatlah besar. Namun kenyataannya, banyak alat pendeteksi dini tsunami dan banjir di berbagai daerah dilaporkan hilang, rusak atau tidak terawatt. Belum lagi koordinasi data antarlembaga masih menghadapi kendala klasik, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan anggaran daerah, serta minimnya tenaga ahli klimatologi dan geologi yang tersebar merata hingga ke kabupaten-kabupaten rawan bencana.

Membangun sistem prediksi dan kesiapsiagaan dini yang andal bukanlah pekerjaan semalam. Ini membutuhkan investasi infrastruktur bertahun-tahun, transfer pengetahuan, pembangunan kelembagaan lintas sektor. Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen politik serta anggaran yang konsisten dari waktu ke waktu, tidak terputus oleh pergantian rezim atau prioritas pembangunan jangka pendek. Realistisnya, bagi negara-negara seperti Indonesia, proses ini akan memakan waktu, mungkin satu hingga dua dekade ke depan, untuk mencapai tingkat kesiapan sistemik yang memadai menghadapi skala bencana iklim yang terus meningkat. Dan, mungkin itu sudah terlambat.

Pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita andalkan selama masa transisi yang panjang ini, ketika ancaman bencana justru semakin sering datang dan semakin besar skalanya, sementara sistem formal belum sepenuhnya siap?

Resiliensi Masyarakat: Harapan yang Paling Realistis

Ketika resiliensi sistem, dalam arti infrastruktur, teknologi prediksi, dan kelembagaan negara, masih membutuhkan waktu panjang untuk matang, maka resiliensi masyarakat di tingkat akar rumputlah yang menjadi lapisan pertahanan paling realistis dan paling dapat diandalkan saat ini. Resiliensi masyarakat bukan pengganti resiliensi sistem, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda investasi negara dalam mitigasi bencana. Namun dalam kondisi keterbatasan yang nyata, kapasitas masyarakat untuk membaca tanda alam, bergotong royong saat krisis, dan pulih bersama setelah bencana, sesungguhnya adalah aset yang sudah ada, tumbuh secara alammi dari sejarah panjang hidup berdampingan dengan risiko alam di Nusantara.

Indonesia memiliki modal sosial yang, jika dikelola dengan “sengaja dan sistematis”, dapat menjadi penyangga penting menghadapi eskalasi bencana iklim. Ada beberapa bentuk resiliensi masyarakat yang berpotensi besar untuk dibangun dan diperkuat.

Pertama, kearifan lokal dan pengetahuan ekologi tradisional. Di berbagai daerah, masyarakat mewarisi pengetahuan turun-temurun untuk membaca tanda-tanda alam seperti perubahan perilaku hewan, pola angin, warna langit, atau naik-turunnya debit air sungai sebagai isyarat datangnya bahaya. Pengetahuan semacam ini perlu didokumentasikan, dihormati, dan diintegrasikan, bukan dipinggirkan, dengan sistem peringatan dini modern, sehingga keduanya saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, gotong royong dan modal sosial komunitas. Struktur sosial di banyak desa dan kampung di Indonesia menyimpan mekanisme kolektif yang kuat seperti sistem siskamling, kelompok tani, kelompok pengajian, arisan, dan berbagai forum warga lainnya yang sesungguhnya adalah infrastruktur sosial siap pakai untuk kesiapsiagaan bencana. Jaringan-jaringan ini dapat diperkuat fungsinya menjadi kelompok siaga bencana berbasis komunitas, yang bertugas menyebarkan informasi peringatan, mengorganisasi evakuasi mandiri, menyiapkan jalur dan titik kumpul darurat, hingga melakukan gotong royong pemulihan pascabencana tanpa harus menunggu bantuan pemerintah.

Ketiga, desa tangguh bencana dan pelatihan simulasi berkelanjutan. Program semacam Destana (Desa Tangguh Bencana) yang telah dirintis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu diperluas cakupannya dan diperkuat keberlanjutannya. Program ini tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian, melainkan disertai simulasi rutin, penyegaran pengetahuan, dan pelibatan generasi muda desa sebagai kader yang mewarisi peran ini dari waktu ke waktu.

Keempat, resiliensi ekonomi rumah tangga dan komunitas. Kemampuan masyarakat menghadapi bencana juga sangat ditentukan oleh bantalan ekonomi yang mereka miliki seperti lumbung pangan komunitas, tabungan bersama, hingga diversifikasi mata pencaharian yang mengurangi kerentanan tunggal terhadap satu sumber penghidupan yang bisa lenyap seketika akibat bencana. Praktik lumbung padi tradisional di berbagai daerah agraris, misalnya, adalah bentuk resiliensi pangan yang telah teruji lintas generasi dan layak dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih modern.

Peran Aspek Sosial dan Spiritual dalam Resiliensi Kebencanaan

Ada dimensi resiliensi yang sering luput dari perhatian para perencana kebijakan karena sulit diukur dengan indikator kuantitatif, namun perannya sangat nyata dalam pengalaman masyarakat Indonesia menghadapi bencana: dimensi sosial dan spiritual.

Secara sosial, bencana di Indonesia hampir selalu memunculkan gelombang solidaritas yang luar biasa. Kita menyaksikannya berulang kali, dari tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta, erupsi Merapi, gempa Palu, hingga banjir bandang di berbagai daerah belakangan ini:, ketika masyarakat dari daerah lain, bahkan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung, bergerak spontan mengumpulkan bantuan, menjadi relawan, membuka dapur umum, dan menampung pengungsi. Solidaritas semacam ini, yang dalam ilmu sosial disebut sebagai social cohesion atau kohesi sosial, terbukti mempercepat proses pemulihan psikologis dan material korban bencana jauh lebih efektif dibandingkan komunitas yang terkotak-kotak secara sosial, betapapun canggih bantuan teknis yang diterima.

Nilai gotong royong yang berakar dari filosofi hidup bersama masyarakat Nusantara, baik yang berasal dari tradisi adat, agama, maupun percampuran keduanya, menjadi perekat yang memungkinkan proses tanggap darurat berjalan bahkan sebelum aparat resmi tiba di lokasi. Dalam banyak kasus bencana di Indonesia, warga sipil dan relawan lokal justru menjadi responden pertama (first responder) yang menyelamatkan nyawa dalam jam-jam paling kritis, jauh sebelum tim SAR profesional dapat menjangkau lokasi terpencil. Namun, apakah mereka sudah dilatih untuk itu?

Secara spiritual, agama dan kepercayaan memainkan peran ganda yang perlu dipahami secara jernih. Di satu sisi, keyakinan spiritual memberikan kerangka makna bagi masyarakat untuk memahami dan menerima bencana bukan semata sebagai kehancuran tanpa arti, melainkan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang harus dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan doa. Kerangka makna ini terbukti secara empiris membantu proses pemulihan trauma psikologis pascabencana, karena memberikan ruang bagi korban untuk pulih. Ibadah keagamaan bersama, doa bersama, pengajian pascabencana, berfungsi sebagai mekanisme dukungan psikososial kolektif.

Di sisi lain, dimensi spiritual ini perlu dijaga agar tidak berhenti pada sikap memaknai bencana semata, ia tidak boleh melemahkan urgensi dari mitigasi aktif. Di sinilah pentingnya peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai jembatan penting antara pesan-pesan spiritual dan pesan-pesan mitigasi berbasis sains. Ketika seorang tokoh agama atau tokoh adat yang dipercaya masyarakat menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian hutan, tidak menambang pasir sungai secara sembarangan, atau mematuhi jalur evakuasi saat sirine berbunyi, pesan tersebut cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi dibandingkan imbauan teknokratis semata dari lembaga pemerintah yang jarang hadir secara personal di tengah masyarakat.

Modal Lama, Cara Baru: Adaptasi Modal Sosial dan Spiritual Menghadapi Percepatan Bencana

Penting untuk digarisbawahi bahwa modal sosial dan modal spiritual yang dibahas di atas bukanlah artefak statis yang hanya bisa bekerja dengan cara-cara lama sebagaimana diwariskan leluhur. Justru sebaliknya, kekuatan sesungguhnya dari modal sosial dan spiritual masyarakat Indonesia terletak pada kelenturannya untuk terus beradaptasi mengikuti percepatan skala dan frekuensi bencana akibat perubahan iklim, tanpa kehilangan akar nilai yang menjadi sumber kelahirannya. Ia tetap ada karena diwariskan turun-temurun, namun cara ia bekerja hari ini tidak lagi sama persis dengan cara ia bekerja seabad lalu.

Ambil contoh sistem peringatan dini berbasis komunitas. Dahulu, kentongan, bedug, atau pengeras suara masjid dan gereja menjadi alat penyebaran informasi darurat dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung, mengandalkan kedekatan fisik dan kepercayaan antarwarga. Hari ini, jaringan yang sama, kelompok pengajian, kelompok tani, forum warga RT/RW, karang taruna, telah beradaptasi menggunakan grup percakapan digital untuk menyebarkan peringatan dalam hitungan detik ke ratusan bahkan ribuan warga sekaligus.

Yang perlu dipahami dengan jernih di sini adalah relasi antara teknologi dan modal sosial. Teknologi hanyalah tools, alat bantu penyebaran, sementara modal sosial itu sendirilah yang menjadi prasyarat agar hanya “informasi baik dan benar” yang disebar luaskan. Notifikasi peringatan dini secanggih apa pun akan berhenti menjadi pesan yang diabaikan jika tidak disalurkan melalui jaringan kepercayaan yang sudah terbangun, melalui tokoh yang didengar warganya, melalui kebiasaan gotong royong yang membuat satu warga mau repot-repot meneruskan pesan kepada tetangganya yang lain.

Adaptasi serupa juga terjadi, dan perlu terus didorong, pada dimensi spiritual. Kekuatan agama dan intensitas ibadah masyarakat Indonesia, sesungguhnya menyimpan potensi besar untuk diarahkan menjadi landasan teologis bagi sikap proaktif menghadapi krisis iklim. Dalam tradisi Islam misalnya, manusia dipandang sebagai khalifah fil ardh, pemegang amanah untuk menjaga dan mengelola bumi, sebuah kedudukan yang menuntut tindakan aktif, bukan kepasrahan tanpa upaya. Sains dan teknologi sebagai bagian dari anugerah akal yang dititipkan Tuhan kepada manusia justru agar dapat digunakan untuk memahami tanda-tanda alam dan mengantisipasi bahaya sebelum ia datang. Maka membangun dan mematuhi sistem peringatan dini, mempelajari data curah hujan, memasang sensor sederhana di sungai desa, bukanlah tindakan yang bertentangan dengan iman, melainkan justru wujud nyata dari ikhtiar, upaya sungguh-sungguh yang harus mendahului sikap tawakal.

Penafsiran teologis semacam ini perlu terus digaungkan secara aktif oleh para dai, ulama, pendeta, pastor, biksu, dan pemuka adat dalam khotbah Jumat, kotbah minggu, pengajian, maupun forum-forum adat, agar mitigasi bencana tidak lagi dipersepsikan sebagai urusan yang terpisah dari kehidupan spiritual, melainkan menyatu sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab keimanan itu sendiri. Beberapa praktik baik ke arah ini sudah mulai terlihat. Pengurus masjid sudah memanfaatkan pengeras suara, yang semula hanya untuk azan dan pengumuman ibadah, untuk turut menyiarkan peringatan cuaca ekstrem dari BMKG. Forum keagamaan sudah memasukkan materi kesiapsiagaan bencana dan isu perubahan iklim ke dalam materi pengajian dan kegiatan rutin.

Ketika modal sosial menyediakan jaringan kepercayaan, maka modal spiritual menyediakan kerangka makna serta motivasi moral untuk bertindak. Bila keduanya diperkuat dengan alat bantu teknologi masa kini, akan menjadi kombinasi yang jauh lebih tangguh menghadapi bencana yang datang dengan skala dan kecepatan yang terus meningkat, dibandingkan bila keduanya dibiarkan bekerja terpisah, apalagi dibiarkan diam tanpa adaptasi.

Merajut Resiliensi sebagai Gerakan Bersama

Belajar dari tragedi Tibet-Nepal, ada beberapa langkah konkret yang perlu didorong bersama di Indonesia. Pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam dokumen resmi rencana penanggulangan bencana, tidak sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penyusunannya. Kedua, investasi pada penguatan kelembagaan sosial yang sudah ada, seperti karang taruna, kelompok tani, dan organisasi keagamaan, sebagai simpul-simpul kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, jauh lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan membangun lembaga baru. Ketiga, pendidikan kebencanaan berbasis sekolah dan tempat ibadah perlu dijadikan agenda rutin, bukan kegiatan insidental yang hanya muncul setelah bencana terjadi.

Yang tidak kalah penting, masyarakat sipil, media, dan akademisi perlu terus mendorong agar investasi sistem prediksi dan kesiapsiagaan dini negara tetap menjadi agenda prioritas jangka panjang, sementara itu, resiliensi masyarakat diperkuat sebagai lapisan pertahanan yang bekerja hari ini, bukan nanti. Kedua jalur ini, resiliensi sistem dan resiliensi masyarakat, harus berjalan beriringan, saling menguatkan, bukan saling menggantikan.

Bencana yang meluluhlantakkan Tibet dan Nepal adalah peringatan keras bahwa dunia telah memasuki era baru risiko iklim, era di mana skala bencana melampaui semua yang pernah terjadi di masa lalu. Bagi Indonesia, ini momentum untuk introspeksi jujur, seberapa siap kita? Jika sistem negara masih memerlukan waktu untuk benar-benar siap, apakah kita telah cukup serius merawat dan memperkuat kekuatan yang sesungguhnya sudah kita miliki sejak lama, yaitu kegotongroyongan, kearifan lokal, dan kedalaman spiritualitas masyarakat Nusantara dalam menghadapi bencana.

Penulis adalah Dosen FDK UINSU Medan