Ketika Kritik Dijawab Kekuasaan

Oleh: Farid Wajdi

Dalam politik, kritik sering kali bekerja seperti cermin. Fungsinya bukan menyenangkan yang bercermin, melainkan memperlihatkan apa yang mungkin luput dari pandangan. Karena itu, kualitas sebuah pemerintahan tidak hanya terlihat dari keberhasilannya menjalankan program, tetapi juga dari caranya merespons kritik. Pemerintahan yang percaya diri akan menjawab kritik dengan data dan argumentasi. Pemerintahan yang mudah tersinggung cenderung menjawab kritik dengan sentimen dan kecurigaan.

Polemik yang muncul setelah Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menarik dibaca dalam kerangka tersebut. Yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan soal berapa kali presiden naik pesawat menuju negara lain. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kritik diperlakukan dalam ruang demokrasi.

Dino mengemukakan pandangan yang sebenarnya sederhana. Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo perlu dievaluasi. Fokus pemerintahan, menurut pandangannya, sebaiknya lebih banyak diarahkan pada pekerjaan rumah di dalam negeri. Teknologi komunikasi modern, diplomasi digital, serta peran kementerian luar negeri dinilai dapat mengurangi kebutuhan perjalanan yang terlalu sering (Detik, 2026; CNN Indonesia, 2026).

Pandangan itu dapat disetujui atau ditolak. Namun satu hal pasti: kritik tersebut sah. Dalam negara demokrasi, tidak ada kebijakan publik yang berada di luar wilayah kritik. Anggaran negara, prioritas presiden, efektivitas diplomasi, hingga gaya kepemimpinan merupakan konsumsi publik yang memang harus terbuka terhadap evaluasi.

Identitas Pengkritiknya Diperiksa

Masalahnya, dalam banyak kasus, kritik di Indonesia sering mengalami nasib yang sama. Sebelum substansinya dibedah, identitas pengkritiknya lebih dahulu diperiksa.

Pertanyaan yang muncul bukan lagi "apakah kritik itu benar?", melainkan "siapa yang mengkritik?". Bukan lagi "apakah argumennya kuat?", melainkan "apa motif politiknya?". Di sinilah diskusi mulai kehilangan arah.

Respons Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sesungguhnya cukup menarik. Pemerintah menjelaskan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo menghasilkan berbagai capaian strategis. Jumlah rombongan disebut jauh lebih efisien dibanding pemerintahan sebelumnya. Bahkan terdapat penegasan bahwa kelebihan biaya tertentu ditanggung secara pribadi oleh presiden (Kompas, 2026; CNN Indonesia, 2026).

Respons semacam itu berada di jalur yang benar. Kritik dijawab dengan argumentasi.

Keraguan dibalas dengan penjelasan. Pertanyaan dijawab dengan klarifikasi. Begitulah seharusnya demokrasi bekerja. Namun persoalan muncul ketika perdebatan mulai bergeser dari substansi menuju persoalan etika dan kepantasan. Kritik Dino kemudian dinilai kurang etis oleh sebagian pihak. Ada pula yang mengaitkannya dengan posisi Dino sebagai mantan pejabat negara sehingga dianggap kurang tepat menyampaikan kritik secara terbuka (Detik, 2026; CNN Indonesia, 2026).

Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih menarik. Sejak kapan pengalaman dalam pemerintahan menjadi alasan untuk mengurangi hak seseorang mengkritik pemerintahan? Bukankah justru pengalaman tersebut membuat kritik menjadi lebih bernilai? Jika mantan diplomat tidak boleh mengomentari diplomasi, mantan menteri tidak boleh mengomentari kebijakan publik, dan mantan pejabat tidak boleh mengomentari pemerintahan, maka ruang kritik hanya akan diisi oleh mereka yang tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan. Logika semacam itu jelas tidak sehat bagi demokrasi.

Kritik tidak kehilangan validitasnya hanya karena datang dari mantan pejabat. Sebaliknya, kritik juga tidak otomatis benar hanya karena disampaikan oleh seorang diplomat senior. Ukuran yang seharusnya dipakai tetap sama: kekuatan argumen. Masalahnya, ketika perdebatan mulai bergerak ke wilayah etika personal, fokus terhadap substansi perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah pertarungan persepsi dan loyalitas.

Padahal substansi kritik Dino sesungguhnya cukup jelas: apakah frekuensi perjalanan luar negeri tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan energi politik, waktu, dan sumber daya yang digunakan? Pertanyaan itu layak diajukan. Bahkan harus diajukan. Sebab demokrasi tidak pernah menganggap pejabat publik bebas dari kewajiban menjelaskan tindakannya kepada masyarakat.

Namun kritik Dino juga tidak bebas dari kelemahan. Ada kecenderungan melihat frekuensi kunjungan luar negeri sebagai indikator utama efektivitas diplomasi. Padahal diplomasi internasional tidak bekerja dengan logika sesederhana itu. Hubungan antarnegara bukan rapat daring perusahaan yang dapat diselesaikan melalui panggilan video. Politik global masih sangat bergantung pada simbol, kedekatan personal, komunikasi informal, dan kehadiran fisik pemimpin negara.

Banyak kesepakatan strategis lahir bukan dalam forum resmi, melainkan dalam percakapan tertutup yang hanya mungkin terjadi ketika para pemimpin bertemu langsung. Karena itu, banyaknya perjalanan luar negeri tidak otomatis berarti pemborosan. Sebaliknya, sedikitnya perjalanan luar negeri juga tidak otomatis menunjukkan efektivitas.

Data di atas Sentimen

Yang menentukan bukan jumlah perjalanan, melainkan hasil perjalanan. Di sinilah sesungguhnya letak persoalan yang belum sepenuhnya dijawab pemerintah. Ketika pemerintah menyatakan diplomasi Presiden Prabowo menghasilkan banyak manfaat, publik tentu berhak mengetahui ukuran manfaat tersebut. Berapa investasi yang benar-benar masuk? Berapa proyek strategis yang terealisasi? Berapa peluang ekspor yang terbuka? Berapa nilai ekonomi yang berhasil diamankan? Berapa keuntungan geopolitik yang diperoleh Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting dibanding perdebatan mengenai etika kritik. Masalahnya, ruang publik di negeri ini sering tergoda oleh hal-hal yang lebih mudah. Membahas motif lebih sederhana dibanding membahas data. Menyerang pengkritik lebih praktis dibanding menjawab kritik. Menggalang loyalitas lebih cepat dibanding menyajikan argumentasi.

Akibatnya, substansi perlahan tenggelam di tengah riuh tepuk tangan para pendukung dan sorakan para penentang. Padahal demokrasi tidak dibangun untuk menghasilkan keseragaman pendapat. Demokrasi dibangun agar perbedaan pendapat dapat diperdebatkan secara rasional. Dalam konteks itu, Dino Patti Djalal menjalankan fungsi yang sah sebagai warga negara sekaligus mantan diplomat. Kritiknya dapat dipersoalkan, diperdebatkan, bahkan dibantah habis-habisan. Namun kritik tersebut tidak layak didelegitimasi hanya karena membuat penguasa tidak nyaman.

Sebaliknya, pemerintah juga berhak menjelaskan dan membela kebijakannya. Namun pembelaan akan jauh lebih kuat apabila bertumpu pada data yang terukur, bukan pada sentimen terhadap pengkritik. Pada akhirnya, polemik ini menyimpan pelajaran yang lebih besar daripada sekadar soal perjalanan luar negeri presiden. Peristiwa ini memperlihatkan betapa ruang publik Indonesia masih sering terjebak dalam politik loyalitas. Kritik dianggap permusuhan. Pembelaan dianggap kewajiban moral. Akibatnya, yang diperdebatkan bukan kebijakan, melainkan posisi politik masing-masing pihak.

Padahal negara tidak memerlukan warga yang selalu setuju kepada pemerintah. Negara juga tidak memerlukan pengkritik yang merasa selalu benar. Yang dibutuhkan adalah tradisi politik yang menempatkan argumentasi di atas fanatisme, data di atas sentimen, dan substansi di atas identitas.

Sebab demokrasi yang matang bukan demokrasi yang bebas dari kritik. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi bahan bakar perbaikan, bukan alasan untuk mempertanyakan siapa yang menyalakan api.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU