Ketika Negara Terjebak di Jembatan Enang-EnangKetika Negara Terjebak di Jembatan Enang-EnangKetikaNegaraTerjebakdiJembatanEnang-Enang

Oleh: Dr. Usman Lamreung

Tujuh bulan setelah banjir dan longsor menerjang kawasan lintas timur dan tengah Aceh, persoalan yang masih membayangi masyarakat bukan lagi sekadar trauma bencana. Yang kini terasa jauh lebih nyata adalah lambannya pemulihan infrastruktur strategis. Jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas orang, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Dua titik yang paling menentukan saat ini adalah kawasan Tajuk Enang-Enang dan Jembatan Kuta Blang. Keduanya bukan sekadar jalur penghubung antardaerah, melainkan simpul utama yang menopang distribusi barang, perdagangan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di Aceh. Ketika akses di dua titik ini terganggu, dampaknya merambat hingga ke denyut ekonomi masyarakat.

Kasus Tajuk Enang-Enang menjadi potret bagaimana negara justru tertinggal dari inisiatif rakyat. Setelah akses terputus cukup lama, masyarakat bersama para relawan bergerak secara swadaya membuka jalur agar aktivitas ekonomi tidak lumpuh total. Langkah itu patut diapresiasi sebagai wujud solidaritas sosial. Namun, pada saat yang sama, peristiwa tersebut menjadi penanda adanya kekosongan respons cepat dari negara.

Bahkan sempat terjadi ketegangan antara masyarakat dan BPJN ketika pembukaan jalur tersebut dihentikan. Tekanan publik akhirnya membuat akses tetap dibuka demi menjaga roda perekonomian tetap berputar.

Fenomena ini mengajarkan satu hal penting: ketika negara bergerak lambat, rakyat terpaksa mengambil alih. Dari sudut pandang sosial, gotong royong itu patut dibanggakan. Namun dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan mitigasi pascabencana. Infrastruktur strategis seharusnya menjadi prioritas utama sejak masa tanggap darurat hingga fase pemulihan, bukan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.

Persoalan yang lebih kompleks justru terlihat di Jembatan Kuta Blang. Berbeda dengan Tajuk Enang-Enang yang sempat terbuka berkat swadaya masyarakat, pembangunan jembatan ini telah berlangsung sekitar lima bulan. Sayangnya, proses pengerjaannya memunculkan persoalan baru melalui sistem buka-tutup jalur yang tidak tertata secara optimal.

Hampir setiap hari masyarakat harus menghadapi antrean kendaraan yang mengular. Truk logistik tertahan berjam-jam, biaya distribusi meningkat, konsumsi bahan bakar membengkak, dan waktu tempuh menjadi semakin tidak efisien. Gangguan ini tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah berubah menjadi beban ekonomi kolektif. Sopir angkutan menanggung kerugian operasional, pedagang menghadapi keterlambatan pasokan, sementara masyarakat pada akhirnya harus membayar harga yang lebih mahal akibat naiknya biaya distribusi.

Dalam pembangunan infrastruktur, keberhasilan proyek tidak semestinya hanya diukur dari progres fisik konstruksi. Yang tak kalah penting adalah kemampuan menjaga kontinuitas pelayanan publik selama pekerjaan berlangsung. Membangun jembatan sambil membiarkan kemacetan parah terjadi setiap hari menunjukkan lemahnya manajemen proyek.

Seharusnya Kementerian Pekerjaan Umum tidak hanya mengejar target penyelesaian konstruksi, tetapi juga menghadirkan strategi mitigasi lalu lintas yang profesional. Penyediaan jalur alternatif yang layak, pengaturan jam operasional kendaraan berat, hingga pembangunan jembatan darurat yang lebih efektif semestinya menjadi bagian dari solusi. Tanpa langkah-langkah tersebut, pembangunan justru melahirkan penderitaan baru bagi masyarakat.

Yang paling disayangkan adalah absennya sense of urgency. Masyarakat yang sebelumnya menjadi korban banjir dan longsor kini dipaksa kembali menjadi korban kemacetan berkepanjangan. Ini bukan semata soal kenyamanan berlalu lintas, melainkan menyangkut keadilan dalam pelayanan publik. Negara tidak boleh terus meminta rakyat bersabar tanpa menghadirkan solusi yang nyata.

Dalam konteks ini, peran Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi sangat penting. Satgas tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif, tetapi harus tampil sebagai penghubung yang efektif antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat. Satgas perlu mendesak BPJN dan Kementerian Pekerjaan Umum agar segera mengambil langkah-langkah taktis untuk mengurai kemacetan di Jembatan Kuta Blang sekaligus mempercepat penyelesaian proyek.

Percepatan pembangunan harus menjadi prioritas mutlak. Bila terdapat kendala teknis, pemerintah perlu menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Jika dibutuhkan tambahan tenaga kerja, dukungan anggaran, atau percepatan pelaksanaan, seluruh instrumen itu harus segera digerakkan.

Aceh tidak bisa terus membangun narasi tentang kesabaran tanpa batas. Infrastruktur bukan sekadar beton, baja, atau bentang jembatan. Infrastruktur adalah denyut ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta fondasi stabilitas sosial masyarakat.

Jika Tajuk Enang-Enang membuktikan bahwa rakyat mampu bergerak lebih cepat daripada negara, maka Jembatan Kuta Blang seharusnya menjadi pelajaran bahwa negara harus bekerja lebih cepat daripada krisis. Sebab, jika tidak, yang runtuh kelak bukan hanya jembatan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi dan memulihkan kehidupan rakyatnya.