Ketika Pemerintah Berbicara: Antara Narasi, Kepercayaan dan Komunikasi Damai

Oleh: Kamaruddin Hasan

Pemerintah tidak pernah kekurangan saluran komunikasi, Presiden berbicara melalui pidato kenegaraan, konferensi pers, media massa, media sosial, kanal kementerian, influencer, juru bicara, hingga berbagai platform digital. Namun, di tengah banjir informasi tersebut, muncul pertanyaan apakah rakyat benar-benar merasa didengar, dipahami dan dipercaya?

Pertanyaan ini relevan dalam melihat komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua pemerintahannya. Apalagi sejak April 2026 pemerintah memperkuat struktur komunikasi dengan pelantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari satu hal fundamental: kebijakan yang baik tidak cukup hanya dibuat; kebijakan harus dikomunikasikan dengan benar. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital secara terbuka menyebut komunikasi kebijakan sebagai salah satu penentu keberhasilan program pemerintah.

Tetapi di sinilah tantangan sesungguhnya. Pemerintah Tidak Hanya Perlu Satu Narasi. Dalam komunikasi politik dan komunikasi publik, narasi memang penting. Pemerintah membutuhkan konsistensi pesan agar rakyat memahami arah pembangunan. Namun, demokrasi tidak dapat dibangun hanya dengan konsep one-way communication pemerintah berbicara, rakyat mendengar.

Rakyat hari ini bukan lagi sekadar audience. Rakyat juga sebagai komunikator, produsen informasi, pengawas, sekaligus partisipan kebijakan. Ruang digital telah mengubah hubungan komunikasi antara negara dan warga negara. Satu pernyataan pejabat dapat dipotong menjadi video pendek, diberi konteks baru, diperdebatkan, bahkan menjadi viral dalam hitungan menit.

Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya cepat. Tentu mesti akurat, transparan, kontekstual, empatik, dialogis dan dapat diverifikasi. Kementerian Komdigi sendiri pada awal 2026 menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki kemewahan memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan karena keterlambatan informasi dapat menciptakan ruang bagi disinformasi. Hal ini merupakan perubahan besar dalam paradigma komunikasi pemerintahan.

Ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukan lagi seberapa banyak konferensi pers dilakukan atau seberapa banyak konten diproduksi. Ukurannya menjadi apa yang dipahami publik, apakah informasi tersebut dipercaya, apakah rakyat dapat mengakses data dan apakah komunikasi tersebut membuka ruang partisipasi. Memang data menunjukkan ada kemajuan, tetapi masih ada pekerjaan rumah

Pemerintah sebenarnya memiliki alasan untuk melihat komunikasi publik secara lebih optimistis. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 2025 mencatat skor nasional 77,58 dan masuk kategori baik, meningkat dari 71,79 pada 2024. Pengukuran tersebut melibatkan 1.140 publik kunci di 38 provinsi, termasuk rakyat, organisasi rakyat, akademisi, asosiasi profesi dan media. Namun angka baik tidak berarti komunikasi pemerintah sudah selesai.

Dokumen pengukuran KPIP 2025 menunjukkan bahwa kualitas komunikasi publik dinilai melalui prinsip transparansi, integritas, akuntabilitas, partisipasi, sikap kritis, pembelajaran, serta kualitas informasi yang mencakup akurasi, kebenaran, tidak menyesatkan, mudah dipahami, dan tepat waktu.

Maka, pemerintah tidak boleh hanya mengejar visibility, tetapi harus mengejar credibility. Pemerintah dapat memenangkan ruang pemberitaan, tetapi belum tentu memenangkan kepercayaan. Pemerintah dapat menguasai algoritma, tetapi belum tentu menguasai persepsi publik. Pemerintah dapat menghasilkan jutaan konten, tetapi satu informasi yang terlambat, tidak lengkap atau dianggap tidak transparan dapat menggerus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun.

Dalam hal inilah komunikasi pemerintah mesti naik kelas, dari komunikasi informasi menuju komunikasi kepercayaan. Tentu Presiden sebagai Komunikator Utama. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki posisi simbolik dan komunikatif yang sangat kuat. Setiap kata Presiden tidak sekadar menjadi pesan personal, tetapi dapat dipersepsikan sebagai representasi arah negara. Karena itu, komunikasi Presiden membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan empati, antara keberanian mengambil keputusan dan kesediaan mendengar kritik.

Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 14 Agustus 2026, misalnya, menekankan 121 kebijakan transformatif yang telah dijalankan selama 21 bulan pemerintahan. Pendekatan berbasis capaian dan data tentu penting. Negara memang harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan.

Tetapi komunikasi publik tidak boleh berhenti pada; apa yang telah dilakukan pemerintah. Publik juga perlu mengetahui, mengapa kebijakan itu dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mungkin terdampak, apa risikonya, bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan dan apa yang dilakukan ketika sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai harapan.

Di sinilah komunikasi menjadi bagian dari akuntabilitas. Komunikasi yang sehat bukan komunikasi yang hanya menyampaikan keberhasilan. Komunikasi yang matang juga berani menjelaskan keterbatasan, kesalahan, risiko dan proses perbaikannya.

Perspektif Komunikasi Damai, mestinya komuikasi public Pemerintah mendinginkan, bukan malah memanaskan. Komunikasi Damai tidak berarti pemerintah mesti menghindari konflik atau kritik. Sebaliknya, konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Yang menjadi persoalan bagaimana konflik dikomunikasikan dan dikelola dengan baik dan benar.

Bahasa pemerintah seharusnya tidak memperlebar polarisasi, mempermalukan kelompok yang berbeda pandangan, atau membangun logika kami versus mereka. Pemerintah mesti menjadi ruang komunikasi yang mempertemukan, bukan memperuncing perbedaan. Dalam perspektif ini, komunikasi pemerintah sekurang-kurangnya mesti minimal memiliki lima prinsip; kebenaran, transparansi, empati, dialog dan penyelesaian masalah.

Kebenaran berarti informasi mesti dapat diverifikasi. Transparansi berarti publik memperoleh informasi yang relevan. Empati berarti pemerintah memahami pengalaman nyata rakyat. Dialog berarti kritik diperlakukan sebagai masukan, bukan semata-mata ancaman. Penyelesaian masalah berarti komunikasi diarahkan pada solusi, bukan sekadar kemenangan narasi.

Inilah substansi Komunikasi Damai dalam pemerintahan, dengan mengubah komunikasi dari arena pertarungan persepsi menjadi ruang membangun kepercayaan dan penyelesaian persoalan. Dari Government Says Menjadi Government Listens.

Tantangan terbesar komunikasi pemerintah Indonesia ke depan bukan kekurangan juru bicara. Pemerintah sudah memiliki banyak komunikator. Yang dibutuhkan sistem yang mampu mendengar. Pemerintah perlu membangun listening government. Pemerintahan yang mendengar percakapan publik secara sistematis, membaca keluhan rakyat, mengidentifikasi kecemasan sosial, memeriksa data lapangan dan kemudian menjadikan temuan tersebut sebagai bahan perbaikan kebijakan.

Teknologi digital dan kecerdasan buatan dapat membantu membaca jutaan percakapan publik. Tetapi teknologi tidak boleh menggantikan penilaian manusia. Algoritma dapat menunjukkan sentiment, tetapi tidak selalu memahami konteks budaya, sejarah, trauma sosial atau kebutuhan kelompok rakyat tertentu. Karena itu, komunikasi pemerintah Indonesia membutuhkan kombinasi antara data, teknologi, etika, empati dan kebijaksanaan publik.

Presiden sendiri telah mendorong digitalisasi pemerintahan agar pelayanan publik semakin cepat, terintegrasi dan mudah diakses. Namun digitalisasi mesti diikuti transformasi komunikasi. Jangan sampai pemerintah memiliki teknologi komunikasi yang semakin canggih, tetapi hubungan komunikasinya dengan rakyat justru semakin satu arah.

Saatnya Mengubah Paradigma; Pemerintah Indonesia hari ini berada dalam ekosistem komunikasi yang jauh berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Publik semakin kritis, media semakin terfragmentasi, algoritma semakin menentukan visibilitas informasi dan batas antara komunikator dan komunikan semakin kabur. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membangun narasi pemerintah, lebih penting membangun ruang komunikasi publik yang sehat.

Presiden dan seluruh tim komunikasi publiknya perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki ekosistem komunikasi sejak awal, berbasis data, menjelaskan konteks, membuka ruang pertanyaan, menyediakan mekanisme koreksi, mengakui ketidakpastian dan memberikan kanal partisipasi yang nyata. Sebab pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan sekadar persoalan bagaimana negara berbicara kepada rakyat.

Komunikasi pemerintah menjadi tentang bagaimana negara hadir bersama rakyat. Di era digital, kepercayaan tidak dapat diperintahkan. Tidak dapat dibentuk hanya melalui slogan, iklan atau pengulangan pesan. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara kata, kebijakan, tindakan dan pengalaman rakyat.

Dalam hal inilah ukuran paling sederhana sekaligus paling sulit bagi komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan; bukan seberapa keras pemerintah berbicara, tetapi seberapa baik pemerintah mendengar; bukan seberapa banyak narasi yang diproduksi, tetapi seberapa besar kepercayaan yang tumbuh; dan bukan seberapa berhasil pemerintah memenangkan perdebatan di ruang digital, tetapi seberapa mampu komunikasi tersebut menjaga persatuan, martabat demokrasi dan menghadirkan solusi bagi rakyat.

Pada titik inilah Komunikasi Publik bertemu dengan Komunikasi Damai. Komunikasi bukan untuk memenangkan manusia atas manusia lain, melainkan untuk menemukan jalan bersama dalam menghadapi persoalan bangsa.

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Malikussaleh, pegiat Komunikasi Damai