Ketika TNI Ikut Mengelola Dapur MBG dan Siswa di Karo Keracunan, Siapa Berani Usut Dapur SPPG?Ketika TNI Ikut Mengelola Dapur MBG dan Siswa di Karo Keracunan, Siapa Berani Usut Dapur SPPG?KetikaTNIIkutMengelolaDapurMBGdanSiswadiKaroKeracunan,SiapaBeraniUsutDapurSPPG?

Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah niat yang sangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan makanan yang bergizi agar tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Tetapi niat baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik.

Ketika muncul kasus siswa di Kabupaten Karo yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG, publik patut bertanya dengan suara keras: di mana letak pengawasannya? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apabila dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut berada dalam pengelolaan atau keterlibatan institusi militer, siapa yang berani memastikan seluruh prosesnya diperiksa secara objektif?

Pertanyaan ini bukan bentuk kebencian kepada TNI.

Bukan pula upaya mendiskreditkan program pemerintah.

Ini adalah pertanyaan seorang warga negara yang peduli terhadap keselamatan anak-anak dan penggunaan uang negara.

Sebab ketika yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak, tidak boleh ada institusi yang terlalu besar untuk diperiksa.

TNI Terlibat, Akuntabilitas Harus Semakin Kuat

Keterlibatan TNI dalam membantu program pemerintah tentu dapat memiliki sisi positif. TNI mempunyai jaringan hingga pelosok, struktur organisasi yang kuat, serta kemampuan mobilisasi yang tidak dimiliki banyak institusi lain.

Namun, keterlibatan tersebut sekaligus membawa konsekuensi: semakin besar kewenangan dan peran seseorang atau institusi, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pertanggungjawabannya.

Karena itu, jika benar terdapat dapur SPPG yang berada di bawah, dikelola, atau melibatkan Kodim dalam pelaksanaan MBG, maka status dan mekanisme pengelolaannya harus dijelaskan secara terang kepada masyarakat.

Siapa pengelolanya?

Siapa penanggung jawab dapurnya?

Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan?

Siapa yang melakukan pemeriksaan bahan baku?

Siapa yang memastikan makanan dimasak sesuai standar?

Siapa yang memeriksa makanan sebelum didistribusikan?

Dan ketika terjadi dugaan keracunan, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengusut dan mengevaluasi seluruh proses tersebut?

Jangan sampai ada wilayah abu-abu dalam pertanggungjawaban.

Anak-anak Tidak Boleh Menjadi Korban Kelalaian Sistem

Kita harus memahami satu hal yang sangat sederhana: makanan bergizi tidak ada artinya apabila makanan tersebut tidak aman.

Anak-anak sekolah bukan kelinci percobaan.

Mereka bukan angka dalam laporan pencapaian program.

Mereka adalah generasi yang dipercayakan kepada negara.

Setiap makanan yang masuk ke tubuh mereka harus melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahan baku harus jelas.

Kebersihan dapur harus terjamin.

Air yang digunakan harus memenuhi standar.

Peralatan harus bersih.

Petugas harus memahami keamanan pangan.

Penyimpanan harus benar.

Distribusi harus memperhitungkan waktu dan suhu.

Dan setiap kejadian luar biasa harus segera diinvestigasi secara ilmiah.

Kalau semua itu dilakukan secara serius, maka kemungkinan terjadinya keracunan dapat ditekan.

Namun apabila pengawasan hanya bersifat administratif—sekadar mencentang bahwa SOP telah tersedia—maka kita sedang menciptakan bom waktu kesehatan di tengah program yang seharusnya melindungi anak-anak.

Siapa Mengawasi Pengawas?

Inilah pertanyaan yang sering hilang dalam banyak program pemerintah.

Kita sering berbicara tentang siapa pelaksana, tetapi lupa bertanya: siapa mengawasi pelaksana?

Dan lebih jauh lagi: siapa mengawasi pengawas?

Jika sebuah dapur SPPG berada dalam struktur atau keterlibatan institusi tertentu, maka jangan sampai pengawasan dilakukan hanya oleh lingkaran internal yang sama.

Pengawasan harus melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dan independensi.

Dinas kesehatan harus menjalankan fungsi kesehatan masyarakat.

Tenaga ahli keamanan pangan harus dilibatkan sesuai kebutuhan.

Pemerintah daerah harus memastikan standar terpenuhi.

Dan apabila terjadi dugaan keracunan, pemeriksaan harus dilakukan dengan metode yang memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban berdasarkan bukti, bukan sekadar pernyataan pembelaan.

Jangan sampai orang yang diduga memiliki konflik kepentingan justru menjadi pihak utama yang menentukan apakah ada masalah atau tidak.

Jangan Lindungi Institusi, Lindungi Anak-anak

Ada kecenderungan dalam budaya birokrasi kita: ketika sebuah institusi besar tersandung masalah, perhatian justru diarahkan untuk menjaga nama baik institusi.

Menurut saya, cara berpikir seperti itu harus dihentikan.

Nama baik institusi tidak akan hancur karena pemeriksaan.

Sebaliknya, nama baik institusi justru akan semakin kuat apabila mampu menunjukkan keterbukaan.

Kalau tidak ada kesalahan, buktikan.

Kalau ada kelalaian, perbaiki.

Kalau ada pelanggaran, proses.

Kalau ada pihak yang bertanggung jawab, jangan dilindungi.

Yang harus dilindungi bukan citra institusi, melainkan keselamatan anak-anak.

TNI adalah institusi negara yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, saya percaya TNI tidak perlu takut terhadap kritik maupun pemeriksaan.

Justru institusi yang kuat adalah institusi yang mampu berdiri tegak di tengah pemeriksaan dan berkata:

"Silakan periksa. Jika kami benar, tunjukkan buktinya. Jika kami salah, kami siap memperbaikinya."

Itulah sikap kesatria.

Kasus Karo Harus Menjadi Alarm

Peristiwa dugaan keracunan siswa di Karo seharusnya tidak berhenti sebagai berita satu hari.

Jangan sampai setelah kondisi siswa membaik, kasusnya ikut dianggap selesai.

Tidak.

Pertanyaan yang lebih penting justru harus dimulai setelah itu.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Apakah bahan makanan bermasalah?

Apakah proses memasak bermasalah?

Apakah penyimpanan bermasalah?

Apakah distribusi terlalu lama?

Apakah standar kebersihan dilanggar?

Apakah pemeriksaan makanan dilakukan?

Apakah ada kelalaian manusia?

Atau justru ada kelemahan sistem?

Semua harus dijawab berdasarkan pemeriksaan.

Jika diperlukan, sampel makanan harus diuji di laboratorium. Riwayat bahan baku harus ditelusuri. Petugas yang terlibat harus dimintai keterangan. Dokumen pengadaan dan distribusi harus diperiksa.

Jangan hanya mencari siapa yang salah. Cari juga mengapa sistem memungkinkan kesalahan itu terjadi.

Sebab kalau hanya satu orang yang dihukum sementara sistemnya tetap buruk, maka kejadian serupa tinggal menunggu waktu.

Audit Semua Dapur yang Polanya Sama

Jika benar terdapat dapur SPPG yang berada di bawah atau melibatkan Kodim, maka pemerintah seharusnya tidak defensif.

Justru lakukan audit.

Audit kebersihan.

Audit keamanan pangan.

Audit sumber bahan baku.

Audit penyimpanan.

Audit distribusi.

Audit tenaga kerja.

Audit SOP.

Audit mekanisme pengawasan.

Dan audit pertanggungjawaban anggaran.

Bukan hanya satu dapur.

Semua dapur dengan pola pengelolaan serupa harus diperiksa secara berkala.

Lebih baik pemerintah mengeluarkan energi untuk mencegah masalah daripada sibuk memberikan klarifikasi setelah korban berjatuhan.

Kritik Bukan Berarti Anti-MBG

Saya ingin menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan MBG bukan berarti menolak program MBG.

Justru sebaliknya.

Saya ingin program ini berhasil.

Saya ingin anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang bergizi.

Saya ingin orang tua merasa tenang ketika anaknya menerima makanan dari negara.

Saya ingin anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat.

Dan karena itulah kritik diperlukan.

Program yang menggunakan uang rakyat harus bisa diawasi rakyat.

Program yang menyangkut keselamatan anak harus memiliki standar pengawasan yang jauh lebih tinggi.

Program sebesar MBG tidak boleh hanya mengejar jumlah porsi yang dibagikan.

Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa juta makanan yang sampai ke sekolah.

Ukuran keberhasilannya adalah:

berapa banyak anak yang mendapatkan makanan bergizi, aman, sehat, dan tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka.

Jangan Sampai Seragam Menjadi Tembok Pemeriksaan

Ini bagian yang paling sensitif, tetapi justru harus dikatakan.

Kalau ada anggota masyarakat biasa yang mengelola makanan lalu terjadi dugaan keracunan, tentu akan muncul pemeriksaan.

Maka prinsip yang sama harus berlaku ketika pengelolanya melibatkan institusi negara.

Seragam tidak boleh menjadi tembok pemeriksaan.

Pangkat tidak boleh menjadi penghalang pertanggungjawaban.

Institusi tidak boleh menjadi benteng dari transparansi.

Karena hukum dan keselamatan rakyat harus berada di atas semuanya.

Namun kritik ini juga harus dilakukan secara adil: jangan menuduh siapa pun bersalah sebelum hasil pemeriksaan membuktikannya.

Yang kita tuntut bukan penghukuman tanpa bukti.

Yang kita tuntut adalah investigasi yang serius, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Itulah bedanya kritik yang membangun dengan fitnah.

Negara Harus Berani Menjawab

Pemerintah memiliki kesempatan untuk menjadikan kasus Karo sebagai momentum memperbaiki sistem.

Jelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi.

Sampaikan hasil pemeriksaan secara transparan sejauh tidak melanggar hak privasi korban.

Pastikan siswa yang terdampak memperoleh penanganan yang layak.

Evaluasi dapur yang bermasalah.

Dan apabila ditemukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai aturan tanpa melihat siapa yang berada di belakangnya.

Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa ketika pelaksananya masyarakat biasa, pemeriksaan begitu mudah dilakukan, tetapi ketika menyangkut institusi besar, pertanyaannya mendadak menjadi sensitif.

Negara tidak boleh memiliki dua standar pertanggungjawaban.

Pertanyaan Terakhir untuk Kita Semua

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang TNI.

Bukan hanya tentang Kodim.

Bukan hanya tentang SPPG.

Bukan pula hanya tentang MBG.

Ini tentang bagaimana negara memperlakukan keselamatan rakyatnya.

Hari ini yang menjadi korban adalah anak-anak di sekolah.

Besok, kita tidak tahu siapa.

Karena itu, jangan menunggu kejadian berikutnya.

Jangan menunggu korban bertambah.

Jangan menunggu masyarakat marah.

Dan jangan menunggu media terus-menerus bertanya.

Usut sejak sekarang. Audit sejak sekarang. Perbaiki sejak sekarang.

Jika dapur SPPG yang melibatkan atau berada di bawah Kodim memang memenuhi seluruh standar, tunjukkan kepada publik bahwa pengelolaannya profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika ditemukan kesalahan, perbaiki dan proses sesuai aturan.

Tidak ada yang perlu ditakuti dari kebenaran.

Sebab pada akhirnya, kebenaran tidak akan meruntuhkan institusi yang benar.

Justru transparansi akan memperkuat kepercayaan rakyat.

Dan saya percaya, TNI sebagai institusi negara yang besar dan dihormati tidak membutuhkan perlindungan dari pertanyaan publik.

TNI membutuhkan kepercayaan publik.

Kepercayaan itu tidak dibangun dengan menutup kritik.

Kepercayaan dibangun dengan keberanian membuka fakta.

Maka pertanyaannya tetap harus kita letakkan di tengah ruang publik:

"Ketika TNI ikut mengelola dapur MBG dan siswa di Karo mengalami dugaan keracunan, siapa yang berani memastikan dapur SPPG di bawah atau yang melibatkan Kodim diperiksa secara independen, terbuka, dan tanpa pandang bulu?"

Sebab ketika keselamatan anak dipertaruhkan, tidak boleh ada institusi yang terlalu besar untuk diperiksa dan tidak boleh ada kekuasaan yang terlalu tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.

Penulis adalah Aktivis Sosial-Politik