Ketua DPC PPP Apresiasi Caleg Bantu Warga Berobat Tak Punya BiayaKetua DPC PPP Apresiasi Caleg Bantu Warga Berobat Tak Punya BiayaKetuaDPCPPPApresiasiCalegBantuWargaBerobatTakPunyaBiaya

MADINA (Waspada): Ketua DPC PPP Mandailing Natal Mhd Irwansyah Lubis, SH menyebut, aktivitas masyarakat dan calon legislatif (Caleg) membantu masyarakat kesusahan berobat tapi tak punya biaya, pantas diapresiasi.

Maradotang Pulungan dihubungi waspada.id beberapa waktu lalu, menjelaskan, sudah jauh- jauh hari melakukan membantu masyarakat di sejumlah penjuru Madina.

Mulai dari membantu masyarakat menderita sakit tapi tidak punya biaya, bahkan beberapa kali mendampingi pasien sampai ke RSUP H Adam Malik Medan.

Sedangkan Tan Gozali Nasution, aktivis sosial yang juga Caleg DPRD Sumut Dapil VII dari PPP nomor urut 8. Tan Gozali Nasution, beberapa kali berkeliling dari desa ke desa menyerahkan bantuan agar warga sakit segera berobat.

Ketika dimintai komentar di Panyabungan, Sabtu (26/12) malam, Ketua DPC PPP Madina Mhd Irwansyah Lubis, SH mengungkapkan, pihaknya juga memang mengisnstruksikan melalui surat tugas kepada para Caleg membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan menyentuh kepentingan masyarakat.

Irwansyah Lubis mengungkapkan, ke depan, setelah APBD Madina 2024 sudah dialokasikan Rp46 miliar bisa berobat gratis melalui program BPJS UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan kesehatan semesta, diharap jadi solusi bagi madyarakat yang hendak berobat tapi tidak punya biaya.

Alokasikan Rp46 M

Sebelumnya, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mengungkapkan, Insya Allah tahun depan, diperkirakan 95 persen warga Madina bisa berobat gratis melalui program BPJS UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan kesehatan semesta yang biayanya telah dianggarkan Rp46 miliar dari APBD 2024.

“Baru lima daerah di Sumut yang menjalankan program ini dan Madina salah satunya,” kata Sukhairi saat diwawancarai waspada.id dan sejumlah wartawan di kantor Bupati Madina, Kamis (14/12) sore.

Sukhairi menjelaskan, untuk teknis pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan dalam penyempurnaan program ini masih dirapatkan oleh instansi terkait sebelum launching Januari 2024. (irh)