Ketua DPD RI : Segera Selesaikan Konflik Lahan Masyarakat KecilKetua DPD RI : Segera Selesaikan Konflik Lahan Masyarakat KecilKetuaDPDRI:SegeraSelesaikanKonflikLahanMasyarakatKecil

JAKARTA (Waspada): Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai penanganan konflik lahan sejauh ini belum terlalu maksimal.

Untuk itu LaNyalla meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kalangan bawah.

"Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut," kata LaNyalla dalam relisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Sebagaimana diketahui, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia. Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 Kepala Keluarga (KK).

Berkaca dari hal itu, LaNyalla mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil.

Sedangkan aksi penyerobotan lahan yang diduga banyak dilakukan PTPN atau sektor perkebunan lainnya tidak tersentuh hukum, bahkan masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalisasi.

"Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan," tegasnya.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian.

Fakta itu menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan.

"Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mendorong dan menggenjot masyarakat, dalam hal ini petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, petani dihadapkan pada faktanya lahan mereka yang digusur," ujar LaNyalla.(J05)