Komisi VIII DPR RI Dorong Pemerataan Manfaat Program Kemaslahatan BPKH 2027


JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong pemerataan manfaat Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2027 agar semakin menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga di wilayah terpencil. Dengan usulan anggaran sebesar Rp260 miliar, program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program Kemaslahatan BPKH memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Saya ingin manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ujar Hetifah dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pelaksana BPKH membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam usulan RKAT 2027, BPKH mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 miliar untuk program kemaslahatan yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU). Alokasi tersebut mencakup tujuh bidang, yakni pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta tanggap bencana.
Menurut Hetifah, cakupan program tersebut relevan dengan berbagai kebutuhan masyarakat Kaltim. Mulai dari penguatan pesantren dan majelis taklim, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengembangan usaha kecil berbasis komunitas.
Ia menilai, kelompok masyarakat yang selama ini aktif menggerakkan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah perempuan yang tergabung dalam majelis taklim, yang kerap menjadi penggerak kegiatan sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat.
“Ketika saya turun ke masyarakat, saya bertemu banyak ibu-ibu majelis taklim yang sangat aktif membantu sesama dengan sumber daya yang terbatas. Ada yang membantu anak-anak agar tetap bersekolah, mendampingi keluarga kurang mampu, hingga menggerakkan kegiatan ekonomi umat. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Program Kemaslahatan BPKH bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkuat gerakan-gerakan baik ini,” ungkap legislator Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan pentingnya pemerataan penyaluran program melalui pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data. Selain itu, transparansi dalam penyaluran anggaran serta kolaborasi dengan mitra BPKH dan organisasi kemasyarakatan yang memahami kondisi di lapangan dinilai menjadi faktor penting agar bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan Program Kemaslahatan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari dampak dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat penerima manfaat.
“Saya ingin program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu melahirkan kemandirian. Anak-anak bisa terus bersekolah, perempuan semakin berdaya, pesantren semakin berkualitas, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Hetifah berharap sinergi antara DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan terus diperkuat agar pengelolaan nilai manfaat keuangan haji dapat memberikan manfaat yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan.
“Dana umat harus kembali memberikan manfaat bagi umat. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikelola dengan amanah mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya. (id10)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda