Konflik Geopolitik Jadi Tantangan Industri PerbankanKonflik Geopolitik Jadi Tantangan Industri PerbankanKonflikGeopolitikJadiTantanganIndustriPerbankan

JAKARTA (Waspada.id): Kondisi dunia yang masih dibayangi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak, hingga ancaman perubahan iklim menjadi tantangan yang harus dihadapi industri perbankan bersama melalui sinergi pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku usaha.

Konflik geopolitik yang masih berlangsung, termasuk ketegangan di Timur Tengah, telah memengaruhi harga minyak dunia. Ditambah dampak fenomena iklim seperti El Nino yang mengganggu produksi pangan, berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global.

Aslan Lubis, Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (DPMK OJK), mengatakan tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi industri jasa keuangan. Pasalnya, tantangan yang ada tidaklah ringan, baik yang berasal dari tingginya ketidakpastian di pasar global maupun juga situasi domestik.

“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," katanya dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (29/7/2026).

Aslan berpandangan, dengan tantangan yang sedemikian besar, tentu saja tidak mudah buat kita dan tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengklaim dirinya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oleh karena, sinergi antara para pemangku kepentingan mutlak diperlukan.

Bank Indonesia contohnya, sudah menaikkan suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2026. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, juga telah melakukan efisiensi anggaran, terututama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun depan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah dan kekuatan fiskal.

“Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambah Aslan

Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob Ananta menambahkan, naiknya harga minyak dan terganggunya produksi pangan ak8bat perubahan cuaca akan berdampak pada meningkatnya biaya hidup dan mendorong terbentuknya keseimbangan ekonomi baru. Kondisi seperti ini harus diantisipasi oleh seluruh pelaku ekonomi, termasuk sektor perbankan.

Di dalam negeri, lanjut Bob, aktivitas manufaktur yang tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) masih berada di bawah level ekspansif, menunjukkan kapasitas produksi industri belum sepenuhnya pulih. Selain itu, penjualan ritel serta tingkat keyakinan konsumen juga mengalami perlambatan.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih tetap terjaga berada di kisaran 5 persen lebih dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta belanja pemerintah.

"Belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Harapannya, belanja tersebut mampu memicu aktivitas ekonomi di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian," ujar Bob.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Falianty menimpali. penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya tekanan dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan.

Harmonisasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) harus berjalan secara seimbang tanpa ada dominasi salah satu pihak, sebab jika ada dominasi salah satu sektor maka berisiko memicu ketidakstabilan pada perekonomian nasional.

"Antara Kemenkeu dan BI harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Telisa, pergerakan kebijakan fiskal juga menghadapi tantangan transmisi ke daerah. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pengalihan ke program prioritas nasional dinilai memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang mulus (smooth) antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga moment pelayanan publik dasar tidak terganggu.

Dari sisi transmisi ke sektor riil, meskipun pertumbuhan kredit secara makro menunjukkan pemulihan, penyalurannya dinilai masih terkonsentrasi pada sektor korporasi besar seperti industri sawit, nikel, CPO, dan kredit investasi proyek-proyek unggulan pemerintah.v

Sedangkan pertumbuhan kredit UMKM dan kredit modal kerja masih belum signifikan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang tercermin dari pergeseran perilaku keuangan.

“Terlihat mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja,” terang Telisa.

Pentingnya Hedging

Piter Abdullah, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, menekankan pentingnya langkah mitigasi risiko (hedging) bagi korporasi dan lembaga keuangan di tengah volatilitas nilai tukar yang dipicu oleh eskalasi geopolitik global.

Sebab, menurutnya, ketidakpastian pasar global telah berdampak pada kenaikan credit default swap (CDS) domestik serta tekanan terhadap mata uang rupiah.

"Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar," jelas Piter.

Piter melanjutkan, sistem keuangan dan perbankan domestik saat ini telah menyediakan berbagai instrumen lindung nilai yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Antara lain Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, hingga Interest Rate Swap.

“Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji,” tutur Piter. (Id88)