KPU Tebingtinggi Gelar FGD Bersama Jurnalis; 'Politik Uang Budaya Atau Tradisi’KPU Tebingtinggi Gelar FGD Bersama Jurnalis; 'Politik Uang Budaya Atau Tradisi’KPUTebingtinggiGelarFGDBersamaJurnalis;'PolitikUangBudayaAtauTradisi’

TEBINGTINGGI (Waspada): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi menggelar FGD (Forum Group Discusion) berasama Jurnalis se – Kota Tebingtinggi dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Wali Kota dan wakil Wali Kota pada 27 November 2024, Jumat (2/8). di Pondok Bali Lestari Kota Tebingtinggi.

FGD tersebut mengangkat masalah ‘Politik uang dalam Pilkada budaya atau tradisi’ dihadiri Pj. Wali Kota Tebingtinggi Murtaqirin, mewakili Kapolres Kasat Intel dan nara sumber Antropolog dan Pembangunan Dekan I Fak Ilmu Sosial Unimed DR Tappil Rambe MSi.

Ketua KPU Tebingtinggi Emil Sofyan, mengatakan FGD tersebut merupakan hasil pemikiran apa yang pantas dilakukan terhadap Wartawan dalam mensukseskan Pilkada di Kota Tebingtinggi. Politik uang sudah sering terjadi, dikhawatirkan akan semakin memperburuk demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu.

Disebutkannya, tahapan krusial dalam melakukan pencoklitan sudah selesai, kini tinggal menetapkan hasil Coklit menjadi DPHS dan pada 27 Agustus 2024 KPU membuka pendaftaran calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Tebingtinggi.

Pj. Wali Kota Dr. Moettaqien Hasrimi yang membuka kegiatan tersebut berharap KPU dan media massa dapat bersinergi mensukseskan Pilkada Kota Tebingtinggi. Medsos saat ini banyak membunuh karakter yang harus diantisipasi melalui pemberitaan media massa yang benar.

“Sangat senang kegiatan dilakukan bersama Wartawan dan diharapkan dapat mensukseskan Pilkada di Kota Tebingtinggi,” pinta Pj. Wali Kota.

Sementara, nara sumber DR Tappil Rambe sesuai topik FGD mengungkapkan bahwa sepanjang sistim Politik Indonesia menganut proporsional terbuka, ‘money politik’ akan tetap ada. Akan tetapi jika proporsional tertutup akan meminimalisir terjadinya money politik.

Dekan Unimed ini juga mengatakan bahwa untuk menghilangkan politik uang, harus dimulai dari atas terlebih partai politik harus benar benar menerapkan pendidikan politik bagi masyarakat dan ‘mahar’ untuk partai politik dihilangkan.

“Sepanjang masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan, politik uang pasti ada,” tegas Rambe dalam FGD yang dipandu anggota Komisioner Syahri Ramadhan Damanik.(a37)