Lahirnya Ditjen Pesantren, Momentum Menjawab Persoalan Pendidikan dan Guru

JAKARTA (Waspada.id): Pengakuan terhadap peran pesantren perlu diikuti pelayanan dan keberpihakan nyata dari negara. Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama pun menjadi momentum untuk menjawab berbagai persoalan pesantren, mulai dari kualitas pendidikan hingga kesejahteraan guru.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kaukab, Bogor, KH Dr. Khoirul Huda Basyir, mengatakan pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah penting untuk memperkuat peran negara terhadap lembaga pendidikan yang selama berabad-abad berkontribusi dalam pendidikan, dakwah, dan pembentukan karakter bangsa.

Menurutnya, pesantren telah menjalankan fungsi pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren juga berperan melahirkan pejuang kemerdekaan serta menjaga nilai-nilai moral dan keagamaan di tengah masyarakat.

Karena itu, kehadiran Ditjen Pesantren tidak semestinya dipandang sekadar sebagai penambahan struktur birokrasi, tetapi menjadi kesempatan membangun sistem pelayanan yang lebih terarah sesuai kebutuhan pesantren di berbagai daerah.

“Direktorat Jenderal Pesantren harus menjadi perubahan nyata dari sekadar pengakuan menjadi pelayanan dan dari perhatian menjadi keberpihakan serta kehadiran negara,” kata Khoirul dalam wawancara Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa (27/10/2026) malam.

Ia menegaskan, nilai strategis Ditjen Pesantren terletak pada kemampuannya menjembatani kebutuhan nyata lembaga pendidikan pesantren dengan kebijakan dan dukungan pemerintah. Dengan demikian, penguatan pesantren tidak hanya bertumpu pada inisiatif masyarakat, tetapi juga ditopang pelayanan negara yang berkelanjutan.

Memperkuat Ekosistem Pesantren

Khoirul menjelaskan, ekosistem pesantren mencakup berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari pengasuh, tenaga pendidik, santri, sarana pembelajaran, tata kelola kelembagaan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Pembenahan ekosistem tersebut membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab keragaman kondisi pesantren. Lembaga pendidikan di perkotaan dengan sumber daya memadai memiliki kebutuhan berbeda dari pesantren kecil di pelosok yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan pendanaan.

Menurutnya, Ditjen Pesantren perlu memastikan dukungan pemerintah menjangkau berbagai skala lembaga pendidikan, tanpa mengabaikan pesantren yang selama ini bertahan dengan sumber daya terbatas.

Penguatan ekosistem juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Pesantren tidak hanya dituntut mempertahankan pendidikan keagamaan dan tradisi keilmuan, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

“Dunia sekarang kan tidak hanya sebatas membutuhkan pada kualitas pengembangan pendidikan keagamaan, tapi sudah multi karena tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, layanan pendidikan pesantren juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini,” ujarnya.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pesantren diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan sehingga santri memiliki bekal keagamaan sekaligus kompetensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Guru Pesantren Masih Bergaji di Bawah Rp500 Ribu

Salah satu agenda penting dalam pembenahan ekosistem pesantren adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui penguatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Khoirul menyoroti kondisi sebagian guru swasta di pesantren dan madrasah yang berada di lingkungan pesantren, yang masih menerima honor di bawah Rp500 ribu per bulan.

“Sampai sekarang saja, misalnya, bisa dicek di beberapa pesantren. Ada beberapa guru swasta di pesantren, di madrasah-madrasah yang ada di lingkungan pesantren, hanya menerima per bulannya kurang dari Rp500 ribu,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap kesejahteraan guru. Tenaga pendidik memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran, membentuk karakter santri, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Karena itu, penguatan Ditjen Pesantren diharapkan membuka ruang bagi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memperbaiki layanan pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas SDM di berbagai wilayah.

Selain aspek SDM, perbaikan sarana dan prasarana juga perlu berjalan beriringan. Khoirul mencontohkan kondisi asrama pesantren di sejumlah tempat yang masih belum memenuhi standar, baik dari sisi kualitas bangunan maupun kelengkapan fasilitas.

Jaminan keamanan dan kenyamanan santri juga menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut. Dengan pendekatan menyeluruh, penguatan pesantren tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan lembaga, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan santri.

Negara Hadir Tanpa Menghilangkan Kemandirian Pesantren

Meski membutuhkan dukungan pemerintah, Khoirul mengingatkan bahwa pesantren memiliki karakter historis yang berbeda dari lembaga pendidikan lainnya. Sebagian besar pesantren tumbuh dari inisiatif masyarakat dan berkembang melalui pengabdian para kiai serta dukungan lingkungan sekitarnya.

Karakter tersebut melahirkan tradisi keilmuan, kepemimpinan kiai, keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian yang menjadi bagian penting dari identitas pesantren.

Menurutnya, penguatan tata kelola melalui Ditjen Pesantren harus tetap menghormati keragaman tersebut. Regulasi dan pelayanan pemerintah semestinya membantu pesantren berkembang, bukan menyeragamkan seluruh model pendidikan atau menghilangkan tradisi yang telah mengakar.(id11)