Langgar Aturan Organisasi, Pengurus Harian Minta Pimpinan Pusat Berhentikan Ketua PWPM SumutLanggar Aturan Organisasi, Pengurus Harian Minta Pimpinan Pusat Berhentikan Ketua PWPM SumutLanggarAturanOrganisasi,PengurusHarianMintaPimpinanPusatBerhentikanKetuaPWPMSumut

Medan (Waspada) Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera utara minta Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, agar memberhentikan Amrizal dari jabatannya sebagai Ketua PWPM Sumatera Utara.

Wakil Ketua PWPM Sumatera Utara, Mora Harahap menegaskan hal itu di Medan, Senin (21/5/2023).

Menurut Mora, adapun alasan permintaan ini sesuai dengan mosi tidak percaya yang disampaikan secara tertulis dan ditandatangani sebagian besar pengurus harian Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara.

Di antaranya pemaksaan Amrizal untuk masuk ke dalam kepengurusan PP Pemuda Muhammadiyah.

Padahal, yang bersangkutan secara aturan organisasi tidak bisa lagi duduk di kepengurusan, berhubung sudah melewati batas usia.

"Hal ini, dipastikan akan mencederai AD/ ART organisasi dan akan menjadi catatan buruk bagi pemuda Muhammadiyah ke depan," kata Mora.

Selain itu, tambah Mora, berbagai kebijakan yang dilakukan Amrizal akhir-akhir ini tidak melalui mekanisme organisasi yang benar.

Seperti melakukan reshuffle kepengurusan tanpa proses rapat pimpinan, membekukan kepengurusan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tapanuli Selatan secara arogan sekaligus membentuk Pelaksana Tugas dari pengurus wilayah.

"Hal ini sangat mencederai proses berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selama ini sudah berjalan dengan baik," sebut Mora Harahap.

Sementara, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Labusel, Khairuddin Nasomarsik Siregar atau akrab disapa Aci, juga memberikan tanggapannya terkait polemik di pimpinan wilayah, seraya meminta agar saudara Amrizal dapat menahan diri.

Amrizal sebaiknya fokus untuk mempersiapkan musyawarah wilayah sebagai kewajiban periode PWPM saat ini yang sudah habis masa tugasnya.

"Janganlah memperkeruh suasana dengan mengacak-acak pimpinan daerah hanya demi kepentingan pribadi," tegas Aci. (cpb/rel)