LIMS, Telinga Negara, dan Bayang-Bayang Oligarki

Oleh: Dr Usman Lamreung

Kedaulatan negara tidak hanya terancam oleh tekanan asing, tetapi juga oleh penyalahgunaan kekuasaan dari dalam institusi negara sendiri. Ketika perangkat negara yang seharusnya melindungi kepentingan publik diduga digunakan untuk mengumpulkan informasi secara ilegal, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur.

Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang mengendalikan informasi negara, untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan, dan siapa yang mungkin memperoleh keuntungan?

Kasus dugaan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting, harus dibaca dalam kerangka tersebut. Perkara ini membuka persoalan serius tentang integritas institusi, penyalahgunaan kewenangan, dan kemungkinan terbentuknya jaringan kepentingan di dalam negara.

Perkembangan penyidikan menunjukkan perkara ini bukan persoalan kecil. Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan prosedur semestinya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan kronologi rantai komando. Menurut pemaparannya, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Kapolri juga mengungkap dugaan bahwa tim teknis memasukkan nomor telepon ke sistem LIMS tanpa memverifikasi keterkaitannya dengan perkara pro justitia. Rekaman kemudian didengarkan, diekspor, dan ditranskripsikan. Hasilnya diduga dilaporkan secara berjenjang. Bahkan, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah salah seorang tersangka.

Pemaparan tersebut merupakan bagian dari konstruksi penyidikan, bukan putusan pengadilan. Namun, jika rangkaian itu terbukti, persoalannya sangat serius. Kewenangan penyadapan yang semestinya menjadi instrumen penegakan hukum diduga berubah menjadi mesin pengumpulan informasi di luar prosedur hukum.

Persoalan berikutnya adalah cakupan sasaran. Informasi yang disampaikan dalam perkembangan penyidikan menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Ini memperluas dimensi persoalan. Penyadapan terhadap kepala negara saja sudah merupakan masalah serius. Namun, jika komunikasi berbagai kelompok strategis juga dikumpulkan, publik berhak mempertanyakan tujuan, skala, dan penggunaan data tersebut.

Pertanyaan terpenting bukan hanya siapa yang memerintahkan, melainkan ke mana hasil penyadapan itu mengalir. Siapa yang memiliki akses? Siapa yang mengunduh dan menyimpan rekaman? Apakah data hanya digunakan oleh pihak yang terlibat dalam proses teknis atau ada pihak lain yang menerima dan memanfaatkannya?

Di sinilah penyidikan harus melampaui pemeriksaan terhadap pelaksana teknis. Audit forensik digital perlu menelusuri log akses, riwayat unduhan, perangkat penyimpanan, komunikasi elektronik, serta aliran transaksi keuangan yang mencurigakan. Enam orang yang disebut mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK juga menunjukkan pentingnya menjamin keamanan saksi dan keterbukaan proses pemeriksaan.

Dalam politik modern, informasi merupakan sumber kekuasaan. Informasi mengenai keputusan pemerintah, kebijakan strategis, perubahan regulasi, proyek pembangunan, perizinan, hingga arah investasi memiliki nilai ekonomi yang besar.

Richard Robison, dalam kajiannya mengenai hubungan negara dan kapital di Indonesia, menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dan kepentingan bisnis dapat saling berkelindan. Jeffrey Winters melalui Oligarchy menjelaskan bahwa konsentrasi kekayaan dapat memberi kelompok elite kemampuan mempertahankan pengaruh politik dan ekonominya.

Kerangka tersebut relevan untuk melihat risiko penyalahgunaan informasi negara. Jika informasi rahasia mengenai kebijakan atau keputusan pemerintah diperoleh dan digunakan pihak tertentu sebelum diketahui publik, hal itu berpotensi menciptakan keuntungan ekonomi yang tidak adil.

Informasi dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi keputusan, mengamankan proyek, mengatur persaingan usaha, atau mengantisipasi kebijakan yang berdampak terhadap kepentingan bisnis.

Namun, perlu ditegaskan: sampai saat ini belum ada bukti publik yang memastikan bahwa data LIMS telah dijual kepada konglomerat, perusahaan tambang, pelaku usaha sawit, importir, atau pihak asing. Dugaan perdagangan data dan keterlibatan jaringan oligarki harus diuji melalui bukti digital dan transaksi keuangan, bukan dibangun dari spekulasi.

Konteks ekonomi politik juga penting diperhatikan. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang berlaku sejak 1 Juni 2026. Regulasi ini mengatur penetapan komoditas strategis, tata kelola ekspor, serta pembinaan dan pengawasan.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa negara sedang memperkuat pengendalian atas tata kelola ekspor sumber daya alam. Perubahan kebijakan semacam ini tentu dapat memengaruhi distribusi keuntungan dan posisi pelaku usaha. Akan tetapi, adanya kepentingan bisnis yang terdampak tidak otomatis membuktikan terjadinya sabotase atau makar.

Justru karena itu, penyidik perlu menguji apakah terdapat hubungan nyata antara informasi yang dikumpulkan melalui LIMS dan kepentingan bisnis tertentu. Jika ada dugaan transaksi data, harus ditelusuri siapa pembeli dan perantaranya, berapa nilai transaksinya, serta informasi apa yang dipertukarkan.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyidikan juga mendalami kemungkinan tindak pidana makar. Namun, dugaan tersebut masih berada dalam proses pendalaman. Penetapan tersangka dan dugaan penerapan pasal tidak sama dengan pembuktian kesalahan di pengadilan.

Negara harus tegas terhadap penyadapan ilegal dan upaya melumpuhkan pemerintahan apabila unsur pidananya terbukti. Namun, kritik media, demonstrasi, pendapat akademisi, oposisi politik, dan pengawasan masyarakat tidak boleh otomatis dicurigai sebagai operasi untuk menjatuhkan pemerintah. Demokrasi membutuhkan kritik dan kontrol publik.

Menyamakan kritik dengan makar justru berbahaya. Sikap semacam itu dapat mempersempit ruang demokrasi dan melemahkan pengawasan terhadap kekuasaan.

Ada tiga hal yang harus menjadi prioritas penyidikan.

Pertama, mengungkap rantai komando secara utuh, termasuk siapa yang memberi perintah, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang mengendalikan hasil penyadapan.

Kedua, menelusuri seluruh sasaran dan penerima data, termasuk kemungkinan pemanfaatannya untuk kepentingan politik maupun bisnis.

Ketiga, memastikan ada atau tidaknya transaksi, aliran dana, dan hubungan dengan pihak di luar institusi.

Pengawasan Komisi III DPR RI, Kompolnas, LPSK, dan lembaga pengawas lainnya harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Pemeriksaan juga perlu memastikan bukti elektronik tidak hilang, dimanipulasi, atau digunakan untuk menekan saksi.

Pada akhirnya, kasus LIMS bukan semata-mata persoalan perlindungan terhadap Presiden. Ini menyangkut perlindungan seluruh warga negara dari penyalahgunaan perangkat kekuasaan. Presiden harus dilindungi, tetapi negara tidak boleh disamakan dengan kepentingan pribadi atau kelompok yang sedang berkuasa.

Oligarki tidak dapat dibongkar hanya melalui retorika. Ia harus dilawan dengan transparansi, penegakan hukum, pengawasan institusi, dan penutupan ruang rente.

Negara tidak membutuhkan konspirasi untuk membongkar kejahatan. Negara membutuhkan bukti, keberanian, transparansi, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik