MA Diapresiasi Ubah Vonis Dua Terdakwa Korupsi Rp39,5 MMA Diapresiasi Ubah Vonis Dua Terdakwa Korupsi Rp39,5 MMADiapresiasiUbahVonisDuaTerdakwaKorupsiRp39,5M

MEDAN (Waspada): Pengamat hukum dari Pusat Study Hukum Pembaharuan dan Peradilan (PUSHPA) Sumut Muslim Muis SH mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang mengubah vonis bebas dan ringan terdakwa kasus korupsi Rp39,5 miliar.

"Kita apresiasi MA yang sudah menghukum Mujianto dan mengubah vonis ringan notaris Elviera dalam perkara korupsi yang merugikan negara hingga puluhan miliar ini," kata Muslim Muis, Kamis (4/1).

Muslim Muis mengungkapkan, di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Medan Mujianto divonis bebas. Namun, MA menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Begitu juga dengan notaris Elviera yang dihukum 1 tahun 6 bulan di PN Medan dan 2 tahun di Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan di tingkat MA dihukum 8 tahun penjara.

"Itu membuktikan kalau pemerintah, khususnya MA serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Patut kita apresiasi," tegasnya.

Muslim Muis juga berpendapat bahwa hukuman yang diberikan MA kepada Mujianto dan Elviera dapat menjadi efek jera, baik bagi kedua terdakwa maupun orang yang bakal melakukan tindak pidana korupsi.

"Ini bisa menjadi contoh yang baik. Jadi, mafia-mafia tanah itu takut untuk melakukan perbuatan seperti ini lagi, karena ada hukum yang tegas dan adil," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Muslim, vonis MA kepada kedua terdakwa korupsi itu juga membuktikan bahwa MA mempunyai integritas yang tinggi dalam menangani perkara korupsi. Sebab, vonisnya sangat berbeda dari tingkat PN Medan dan PT Medan.

"Kita berharap MA selalu menjaga integritasnya dalam menangani perkara, khususnya korupsi. Karena pelaku korupsi itu perbuatan yang merugikan banyak orang," pungkasnya.

Sebelumnya, di tingkat PN Medan konglomerat asal Medan itu divonis bebas. Tak terima dengan vonis bebas hakim, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Alhasil, Mujianto alias divonis 9 tahun penjara.

Sedangkan notaris Elviera divonis oleh hakim PN Medan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jaksa pun mengajukan banding, dan PT Medan mengubah vonis PN Medan itu menjadi 2 tahun penjara.

Masih tidak terima dengan vonis PT Medan yang dianggap jauh berbeda dari tuntutan 6 tahun penjara, jaksapun melanjutkan upaya hukum ke MA. Alhasil, MA menjatuhkan vonis 8 tahun penjara.

Sementara dalam kasus ini sendiri berawal dari, Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kec Labuhandeli, Kab Deliserdang.

Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan direkturnya Canakya Suman mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di bank plat merah, dengan plafon Rp39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jl Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kemudian, dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 miliar. (m32)

Waspada/ist
Persidangan Mujianto di PN Medan beberapa waktu lalu.