Mendagri : Sistim Administrasi Pemerintah Berpeluang Korupsi.Mendagri : Sistim Administrasi Pemerintah Berpeluang Korupsi.Mendagri:SistimAdministrasiPemerintahBerpeluangKorupsi.

BINJAI ( Waspada) : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kerja pencegahan korupsi diselenggarakan Kemendagri, KPK dan LKPP dilakukan secara virtual,Senin( 24/1) menegaskan sistem administrasi pemerintah juga kerap memberikan peluang untuk tindak pidana korupsi. Menurutnya, birokrasi yang berbelit dan regulasi yang panjang membuat kontak fisik menjadi lebih sering melahirkan embuat korupsi menjadi transaksional dengan dalih percepatan regulasi.

Itu sebabnya, digitalisasi diberlakukan untuk mempermudah administrasi dan mengurangi kontak fisik, dan akhirnya menginisiasi terbentuknya e-government. Selain penyederhanaan birokrasi administrasi, hal lain yang dapat mengurangi tindak korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah minimnya integritas perorangan. Mendagri menyatakan praktik korupsi di kalangan penyelenggara negara berpengaruh pada kepercayaan publik kepada pemerintah.

Tito Karnavian menyinggung pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan pada awal tahun ini. Menurutnya, tindak pidana korupsi memang harus ditekan seminimal mungkin guna mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. "Saya berharap kepada Kepala Daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya, agar kepercayaan publik dapat kembali sehingga dapat mengubah bangsa ini menjadi lebih lagi kedepannya," ucapnya.

Raker secara virtual dipimpin Mendagri Tito Karnavian juga menghadirikan Ketua KPK Firli Bahuri, Ka LKPP Azwar Anas diikuti Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos., Asisten II Pemko Binjai Affan Siregar, Inspektorat Kota Binjai Eka Edi Sahputra, Kepala Bappeda Majid Ginting, Kepala Dinas Kominfo Kota Binjai Sofyan Siregar.

Kadis Kominfo Binjai Sofyan Siregar menjelaskan Selasa( 25/1) dalam raker, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan, korupsi bukan hanya tindak pidana, juga pelanggaran hak asasi manusia . Sebab, pelaku korupsi pada dasarnya merampas hak orang lain. Disamping itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa tujuan dan tugas kepala daerah menjamin stabilitas politik dan keamanan karena program-program pemerintah tidak akan terwujud tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.Peran Kepala Daerah juga harus menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan bencana alam maupun non alam.(a12/B)

Teks foto :
Wali Kota Amir Hamzah saat mengikuti raker yang dipimpin Kemendagri Tito Karnavian melalui virtuail di ruang BCC.
(Waspada/ Ist)