Mendikdasmen Abdul Mu'ti Apresiasi Peran Pemda Dukung Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di berbagai wilayah Indonesia.

Abdul Mu’ti menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang tidak hanya mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga ikut memperkuatnya melalui kebijakan dan dukungan anggaran daerah.

Dukungan tersebut, antara lain, terlihat di Provinsi Banten yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi sekolah.

Pada 2025, program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pembelajaran.

“Alhamdulillah tahun 2025 revitalisasi 16.167 satuan pendidikan berjalan dengan lancar, demikian pula distribusi IFP ke sekolah-sekolah,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurut dia, revitalisasi sarana pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan kebijakan Kemendikdasmen dalam rangka menumbuhkan iklim belajar yang humanis, inklusif, dan partisipatif. Dan program revitalisasi juga merupakan bagian dari fasilitas yang tidak terpisahkan dengan gerakan yang dicanangkan Bapak Presiden yaitu membangun budaya ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah),” katanya.

Dukungan pemerintah daerah tersebut semakin penting karena pelaksanaan program berlangsung di tengah kondisi geografis dan tantangan pendidikan yang berbeda-beda. Di sejumlah wilayah, revitalisasi menjawab persoalan ruang belajar yang rusak atau tidak memadai, sedangkan digitalisasi membuka akses terhadap sumber dan pengalaman pembelajaran yang sebelumnya sulit diperoleh.

Dampak tersebut dirasakan di Kabupaten Keerom, Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom Deivy Regar mengatakan program revitalisasi menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman bagi guru dan peserta didik.

“Program revitalisasi pendidikan ini sangat bermanfaat dan sangat terasa sekali untuk satuan pendidikan yang ada di kabupaten kami. Program ini menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman untuk guru maupun peserta didik di sekolah kami,” ujar Deivy.

Menurut dia, digitalisasi juga memberikan pengalaman baru bagi peserta didik di wilayah 3T yang selama ini lebih banyak menjalani pembelajaran secara konvensional.

“Dengan adanya bantuan digitalisasi ini membuat peserta didik kami lebih belajar dan membuka akses serta suasana baru. Yang selama ini pembelajarannya bersifat konvensional, sekarang dengan adanya digitalisasi anak-anak kami bisa lebih mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi,” katanya.

Deivy menilai keberlanjutan digitalisasi perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas guru. Dengan demikian, perangkat teknologi yang telah tersedia tidak hanya menjadi fasilitas tambahan, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memperkaya proses pembelajaran.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, digitalisasi juga dikembangkan untuk menjawab persoalan keterbatasan tenaga pendidik, terutama di wilayah pedalaman.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengatakan revitalisasi dan digitalisasi menjadi harapan baru untuk memperkecil kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah di perkotaan, pedesaan, dan pedalaman.

“Program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan ini adalah harapan baru bagi kita, khususnya anak-anak pedalaman di Kalimantan Tengah. Dengan adanya program revitalisasi dan digitalisasi itu bisa menyamaratakan kualitas pembelajaran antara yang di kota, pedesaan, maupun pedalaman,” ujar Reza.

Salah satu praktik yang dikembangkan adalah Kelas Digital Huma Betang yang memanfaatkan pembelajaran hibrida untuk mengatasi keterbatasan guru. Dengan dukungan konektivitas internet dan perangkat Starlink yang diberikan pemerintah provinsi, guru dapat mengajar peserta didik dari lokasi berbeda.

Skema tersebut juga memungkinkan mata pelajaran yang sebelumnya terkendala keterbatasan tenaga pengajar tetap diberikan kepada peserta didik di daerah pedalaman.

Sementara itu, di Provinsi Banten, perubahan program revitalisasi terlihat dari kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan atau belum memiliki ruang kelas yang memadai.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Jamaluddin mengatakan sebanyak 110 sekolah di wilayahnya menjadi penerima manfaat program revitalisasi pada 2025.

“Provinsi Banten alhamdulillah di tahun kemarin mendapatkan 110 sekolah penerima manfaat revitalisasi. Saya cukup bangga melihat sekolah-sekolah yang tadinya di daerah selatan seperti Lebak, Pandeglang, termasuk di kota juga, sekolah yang rusak, tidak punya RKB (Ruang Kelas Baru), sekarang anak-anak kita sekolah dengan nyaman dan kondusif,” ujar Jamaluddin.

Jamaluddin mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Banten turut memperkuat pelaksanaan program tersebut, termasuk melalui dukungan APBD. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh sekolah dan peserta didik.

Pemanfaatan IFP juga turut mendukung pembelajaran yang lebih interaktif di sekolah-sekolah Banten. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menghadirkan materi pembelajaran secara lebih menarik sekaligus menghubungkan guru dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dari rumah.

Tantangan berbeda dihadapi Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Ertinus mengatakan revitalisasi menjadi harapan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, terutama setelah daerah tersebut menghadapi konflik berkepanjangan.

Menurut Ertinus, pembangunan kembali dan perbaikan fasilitas pendidikan menjadi penting untuk memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Namun, pengembangan digitalisasi di Intan Jaya masih menghadapi tantangan jaringan internet dan ketersediaan listrik. Kondisi tersebut membuat pemanfaatan perangkat digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Karena itu, Ertinus menilai dukungan digitalisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Penyediaan perangkat teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan jaringan internet, listrik, serta kesiapan guru agar fasilitas yang diberikan pemerintah benar-benar dapat digunakan secara optimal.

Berbagai pengalaman daerah tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi dan digitalisasi pendidikan tidak hanya menyangkut pembangunan ruang kelas atau penyediaan perangkat teknologi. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.

Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan investasi pada sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan dapat berkelanjutan serta benar-benar memberi manfaat bagi peserta didik, termasuk mereka yang belajar di wilayah pedalaman dan 3T.(id11)