Menggugat Sentralisasi Komoditas: Ketika Ambisi “Satu Pintu” Danantara Mencekik Akar Rumput Sawit Nasional

Oleh: Haikal Kurnia Maulana Ritonga

Kebijakan ekonomi yang sehat seharusnya tidak diukur dari seberapa megah pidato yang dikumandangkan di podium kekuasaan, melainkan dari seberapa jauh ia mampu menjaga keberlangsungan hidup rakyat kecil yang menggantungkan napas ekonominya pada sektor riil. Negara boleh berbicara tentang hilirisasi, kedaulatan pangan, penguatan aset strategis nasional, hingga restrukturisasi ekonomi makro. Namun pada akhirnya, seluruh jargon besar itu akan kehilangan makna apabila di tingkat tapak justru lahir tangisan, kepanikan, dan kehancuran ekonomi keluarga-keluarga kecil.

Ironisnya, inilah situasi yang kini dirasakan oleh jutaan masyarakat yang hidup dari ekosistem kelapa sawit nasional. Di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui proyek ambisius pembentukan superholding Danantara, negara mulai mendorong skema sentralisasi tata niaga komoditas strategis melalui sistem “satu pintu” yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT SDI). Narasi resminya terdengar begitu patriotik: memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, mengonsolidasikan aset nasional, dan mengurangi dominasi pihak asing terhadap ekspor komoditas strategis.

Namun di balik narasi besar tersebut, realitas di lapangan justru memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih pahit dan brutal. Kebijakan yang rencananya efektif diberlakukan mulai 1 Juni 2026 itu telah memicu kepanikan luar biasa di sektor sawit. Harga Tandan Buah Segar (TBS) anjlok drastis hingga menyentuh kisaran Rp1.000-an per kilogram di sejumlah wilayah sentra perkebunan. Bagi sebagian elit birokrasi di Jakarta, angka itu mungkin hanya statistik. Namun bagi petani sawit swadaya, buruh panen, sopir lansir, pemilik truk kecil, hingga pekerja bongkar muat di pelosok daerah, angka itu adalah penentu apakah anak mereka bisa makan hari ini atau tidak.

Ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa. Ini adalah krisis psikologis dan ekonomi yang lahir akibat kegagalan negara mengelola transisi kebijakan secara matang.

Ambisi Sentralisasi yang Melahirkan Ketakutan Pasar

Pemerintah tampaknya terlalu percaya diri bahwa pasar akan langsung tunduk pada desain besar sentralisasi ekspor yang mereka susun. Padahal industri sawit bukanlah sektor yang bisa digerakkan hanya dengan instruksi politik atau romantisme nasionalisme ekonomi. Sawit adalah industri yang hidup dari kecepatan, kepastian, dan efisiensi.

Ketika pemerintah mengumumkan bahwa jalur ekspor strategis akan dipusatkan melalui PT SDI, pasar membaca pesan yang berbeda. Bukan stabilitas yang terlihat, melainkan ketidakpastian. Para pelaku industri melihat potensi lahirnya birokrasi baru yang panjang, mahal, dan rentan menjadi pusat rente ekonomi baru.

Kekhawatiran itu bukan paranoia tanpa dasar. Dalam sejarah ekonomi Indonesia, terlalu banyak institusi “super” yang akhirnya berubah menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Ketika negara terlalu dominan mengontrol arus perdagangan tanpa kesiapan sistem yang matang, yang lahir bukan efisiensi, melainkan bottleneck birokrasi. Dunia usaha sangat memahami bahwa satu hambatan administratif saja dapat menghancurkan margin keuntungan dalam bisnis komoditas yang sangat kompetitif.

Akibatnya, respons pasar terjadi secara brutal dan instan.

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mulai melakukan panic selling dan defensive maneuver. Mereka membatasi pembelian TBS, menekan harga serendah mungkin, serta mengurangi eksposur risiko sebelum kebijakan baru benar-benar berlaku. Dalam logika korporasi, tindakan itu dianggap rasional demi menjaga arus kas dan meminimalkan potensi kerugian.

Namun masalahnya, seluruh risiko tersebut akhirnya dilempar ke lapisan masyarakat paling bawah.

Dan seperti biasa dalam sejarah ekonomi Indonesia, pihak yang paling lemah selalu menjadi korban pertama.

Ketika Negara Berbicara Kedaulatan, Rakyat Justru Kehilangan Penghidupan

Di ruang rapat kementerian, kebijakan ini mungkin dipresentasikan sebagai langkah besar menuju “kedaulatan ekonomi nasional.” Tetapi di kebun-kebun rakyat, yang dirasakan justru kehilangan penghidupan secara nyata.

Harga TBS di kisaran Rp1.000-an per kilogram adalah mimpi buruk bagi petani swadaya. Harga tersebut bahkan tidak lagi mampu menutup biaya operasional dasar.

Biaya pupuk nonsubsidi terus melambung. Biaya perawatan kebun meningkat. Biaya tenaga panen tetap berjalan. Biaya transportasi tidak pernah turun.

Namun hasil penjualan buah justru runtuh.

Banyak petani kini mulai menghadapi dilema tragis: memanen buah dengan risiko merugi, atau membiarkan buah membusuk di pohon demi menghindari ongkos panen yang lebih besar daripada nilai jualnya sendiri.

Fenomena ini sangat berbahaya. Ketika petani mulai menunda pemupukan dan perawatan akibat krisis pendapatan, dampaknya tidak hanya terasa hari ini. Produksi sawit nasional dalam beberapa tahun ke depan berpotensi mengalami penurunan kualitas dan produktivitas. Artinya, kebijakan yang diklaim ingin memperkuat sawit nasional justru berpotensi merusak fondasi produksi sawit itu sendiri.

Yang lebih menyedihkan lagi, kerusakan ekonomi ini tidak berhenti di level petani.

Buruh Sawit Menjadi Korban Sunyi

Dalam diskursus kebijakan nasional, buruh sawit sering kali nyaris tidak pernah dibicarakan. Padahal merekalah tulang punggung riil industri ini.

Buruh egrek. Pemanen. Pengangkut buah. Buruh bongkar muat. Sopir truk lansir. Pekerja timbang.

Mereka hidup dari ritme harian industri sawit.

Ketika harga jatuh dan PKS membatasi serapan, maka aktivitas panen otomatis berkurang. Ketika panen berkurang, para buruh kehilangan pendapatan harian mereka. Tidak ada pesangon. Tidak ada perlindungan sosial memadai. Tidak ada skema mitigasi dari negara.

Yang ada hanyalah dapur rumah tangga yang mulai kesulitan mengepul.

Banyak keluarga buruh sawit hidup dengan margin ekonomi yang sangat tipis. Pendapatan harian digunakan langsung untuk membeli kebutuhan makan hari itu juga. Ketika pekerjaan berhenti selama beberapa hari saja, dampaknya langsung terasa brutal.

Dan inilah yang membuat kemarahan masyarakat begitu besar.

Karena mereka merasa negara sedang bereksperimen dengan hidup mereka.

Efek Domino terhadap Ekonomi Daerah

Pemerintah pusat mungkin melihat sawit hanya sebagai angka ekspor dan devisa negara. Tetapi di daerah-daerah sentra sawit, komoditas ini adalah denyut ekonomi utama.

Ketika harga TBS jatuh:

warung-warung kecil kehilangan pembeli,

bengkel sepi,

toko pupuk macet pembayaran,

cicilan kendaraan mulai menunggak,

koperasi desa kehilangan arus kas,

hingga UMKM lokal ikut lumpuh.

Uang berhenti berputar.

Efek domino ini sangat nyata dan berbahaya. Krisis sawit bukan hanya krisis petani, tetapi dapat berubah menjadi krisis sosial-ekonomi daerah apabila dibiarkan terlalu lama.

Ironisnya, pemerintah justru tampak terlambat membaca eskalasi situasi. Hingga hari ini, publik belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar transparan mengenai:

bagaimana mekanisme teknis PT SDI,

bagaimana skema distribusi keuntungan,

bagaimana perlindungan terhadap petani kecil,

bagaimana jaminan bahwa monopoli ini tidak menciptakan rente baru,

dan bagaimana mitigasi jika terjadi disrupsi pasar.

Ketidakjelasan ini menjadi bahan bakar kepanikan. Pasar tidak takut pada perubahan. Pasar takut pada ketidakpastian. Dan pemerintah saat ini justru menciptakan ketidakpastian dalam skala masif.

Bahaya Monopoli Berkedok Nasionalisme

Pemerintah boleh saja menggunakan istilah “konsolidasi nasional” atau “penguatan kontrol negara.” Namun apabila seluruh arus perdagangan dipusatkan pada satu institusi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, maka risiko monopoli menjadi sangat nyata.

Masalah terbesar dari monopoli bukan hanya soal kekuasaan ekonomi, tetapi soal hilangnya kompetisi.

Ketika kompetisi hilang:

efisiensi menurun,

transparansi melemah,

potensi rente membesar,

dan pelaku usaha kecil kehilangan posisi tawar.

Inilah yang paling ditakutkan oleh pelaku industri sawit saat ini.

Jangan sampai PT SDI berubah menjadi “gerbang tunggal” yang justru memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang permainan baru bagi elite tertentu. Karena apabila itu terjadi, maka petani kecil hanya akan menjadi objek eksploitasi dari struktur ekonomi yang semakin tersentralisasi.

Lebih parah lagi, negara berisiko mengulangi kesalahan klasik pembangunan Indonesia: terlalu fokus membangun kekuatan makro, tetapi gagal menjaga stabilitas mikro.

Kita tidak boleh lupa bahwa kekuatan ekonomi nasional sejatinya tidak berdiri di atas gedung-gedung kementerian atau laporan investasi triliunan rupiah.

Ia berdiri di atas keringat petani. Ia hidup dari tenaga buruh. Ia bertahan dari ekonomi desa.

Ketika lapisan bawah dihancurkan, maka fondasi ekonomi nasional sebenarnya juga sedang diruntuhkan secara perlahan.

Negara Tidak Boleh Absen

Pemerintah tidak bisa sekadar mengatakan bahwa ini hanyalah “fase penyesuaian pasar.” Kalimat seperti itu terdengar sangat dingin dan tidak manusiawi bagi masyarakat yang saat ini benar-benar sedang menahan beban hidup.

Negara harus hadir. Dan kehadiran itu harus konkret.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah wajib segera melakukan langkah darurat:

Menghentikan sementara kebijakan sentralisasi apabila kesiapan teknis belum matang.

Membuka seluruh skema kerja PT SDI secara transparan kepada publik.

Menjamin adanya harga dasar TBS yang melindungi petani swadaya.

Menindak PKS yang memainkan harga secara semena-mena di tengah kepanikan pasar.

Menyusun skema subsidi atau bantuan sementara bagi buruh sawit terdampak.

Membentuk mekanisme pengawasan independen agar PT SDI tidak berubah menjadi pusat rente baru.

Melibatkan asosiasi petani sawit dan serikat pekerja dalam proses pengambilan kebijakan.

Karena kebijakan sebesar ini tidak boleh lahir hanya dari meja birokrasi dan kepentingan elite ekonomi semata.

Tangisan di Daerah Tidak Boleh Dikalahkan oleh Tepuk Tangan di Pusat

Mungkin di Jakarta, proyek sentralisasi ini dipandang sebagai langkah visioner yang revolusioner. Namun di banyak daerah sentra sawit, masyarakat justru melihatnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Dan yang paling menyakitkan, banyak dari mereka merasa tidak pernah benar-benar diajak bicara.

Mereka hanya mendengar keputusan sudah dibuat. Mereka hanya melihat harga tiba-tiba runtuh. Mereka hanya merasakan pendapatan menghilang.

Sementara di televisi, negara terus berbicara tentang masa depan besar ekonomi Indonesia.

Pemerintah harus memahami satu hal penting:

Tidak ada kedaulatan ekonomi yang bisa dibangun di atas penderitaan rakyat kecil.

Tidak ada nasionalisme ekonomi yang pantas dirayakan apabila petani menangis di kebunnya sendiri.

Dan tidak ada ambisi besar negara yang layak dipertahankan apabila harga yang harus dibayar adalah hancurnya dapur jutaan keluarga yang hidup dari kebun kelapa sawit di Indonesia.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa besar institusi superholding yang berhasil dibentuk, melainkan seberapa banyak rakyat kecil yang tetap bisa hidup dengan layak di bawah kebijakan tersebut.

Penulis adalah Alumni Hubungan Internasional Universitas Airlangga dan Pemerhati Kebijakan Sosio-Politik Indonesia.