Menghidupkan Liang Sunyi Samudera Pasai: Masterplan Radikal DPP-PWA untuk Bupati Aceh Utara

Oleh: Maimun Asnawi, S.HI.,M.Kom.I

Suksesi kepemimpinan di Kabupaten Aceh Utara kini memasuki babak baru di bawah kendali H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayah Wa. Selaku Bupati Aceh Utara definitif ke-19 (atau bupati ke-24 jika menghitung penjabat transisi), figur yang lahir dari rahim politik pilihan rakyat melalui jalur Pilkada ini langsung menggebrak dengan gebrakan yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya: menetapkan dan merayakan Hari Milad ke-800 tahun Aceh Utara.

Malam puncak pembukaan yang digelar megah di Landing, Lhoksukon, pada Senin (7/9/2026) malam, menjadi bukti sahih bahwa Ayah Wa adalah sosok pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap akar sejarah daerahnya. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari sinergi taktis bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Dr. Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., serta dukungan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Partai Aceh (PA) Muhammad Jhony, Ketua Umum PNA Misbahul Munir, hingga jajaran Forkopimda meliputi Kapolres Aceh Utara dan Lhokseumawe, Danrem, Dandim, serta Kajari.

Namun, agar pencetusan perayaan Milad Aceh Utara yang direncanakan bergulir setiap tanggal 7 September ini tidak berjalan hambar, monoton, dan sekadar seremonial di tahun-tahun mendatang, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Aceh (DPP-PWA), Maimun Asnawi, S.HI., M.Kom.I., melayangkan sebuah pemikiran strategis dan visioner langsung kepada sang orang nomor satu di Aceh Utara.

Maimun mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera melakukan pemugaran total dan menghidupkan Situs Sejarah Islam Asia Tenggara tersebut melalui konsep kebudayaan dan ekonomi terintegrasi yang berpusat di Gampong Beuringen, Kecamatan Samudera.

Pentas Budaya Harian dan Mobilisasi Pelajar Lintas Generasi

Guna memecahkan masalah klasik situs sejarah yang kerap sepi pasca-acara besar, DPP-PWA meminta Bupati melalui Kadisdikbud, Dr. Jamaluddin, untuk membangun pentas budaya permanen di lokasi situs. Melalui panggung ini, pekan budaya harus dihidupkan setiap hari dengan menampilkan berbagai karya seni, sastra, dan tradisi Aceh.

Target massanya sudah tersedia di depan mata. Aceh Utara memiliki modal ribuan unit sekolah dari jenjang TK hingga SMP. Jika disinergikan dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Aceh Utara untuk tingkat SMA/SMK, serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk jenjang MTsN dan MA, pemerintah daerah dapat membuat jadwal kunjungan dan performa seni bergilir harian bagi para pelajar.

Langkah taktis ini akan memastikan lokasi makam situs sejarah selalu ramai dikunjungi setiap hari oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Lebih dari itu, generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alfa di Aceh tidak akan tumbuh dalam "amnesia sejarah". Mereka tidak hanya tahu bahwa usia daerahnya sudah 800 tahun, tetapi paham secara mendalam siapa sosok pendiri Kerajaan Samudera Pasai, Meurah Silu atau Sultan Malikussaleh, hingga generasi penerusnya seperti Malikah Sultanah Nahrasiyah.

Megaproyek "Miniatur Haji" Terbesar di Indonesia

Terobosan paling radikal yang ditawarkan oleh Maimun Asnawi adalah merancang seluruh areal situs sejarah Islam Samudera Pasai menjadi pusat "Miniatur Haji" regional. Gagasan ini bertumpu pada legitimasi historis kuat bahwa dari Samudera Pasai lah syiar Islam pertama sekali menyebar ke seluruh Nusantara hingga Asia Tenggara.

Maimun mengutip testimoni emosional dari seorang wisatawan asal Johor, Malaysia, yang pernah ditemuinya langsung. Wisatawan tersebut berujar, "Tidak sah kami berhaji kalau tidak ke Makkah, tidak elok kami berislam jika belum berkunjung ke Samudera Pasai." Ungkapan ini menegaskan betapa besarnya utang budi spiritual bangsa-bangsa Melayu terhadap perjuangan Sultan Aceh.

Melalui konsep Miniatur Haji, lokasi situs akan dilengkapi fasilitas manasik yang representatif—menghadirkan replika Safa, Marwah, serta tata letak menyerupai fasilitas di Makkah dan Madinah. Kegiatan manasik haji tidak perlu lagi tersebar di masjid-masjid kecamatan secara parsial, melainkan dipusatkan secara komunal di tempat ini.

Jika berhasil dibangun, kompleks ini diyakini akan menjadi pusat manasik haji terbesar di Indonesia. Pemkab Aceh Utara bahkan dapat menjalin kerja sama dengan 23 bupati/wali kota se-Aceh untuk memusatkan kegiatan manasik calon jamaah haji mereka di Samudera Pasai. Efek domino ekonominya (multiplier effect) akan luar biasa: sektor penginapan, wisata kuliner, transportasi, hingga kerajinan tangan UMKM lokal Aceh Utara akan hidup makmur. Calon jamaah haji akan memanfaatkan manasik sebagai momentum wisata religius sekaligus memperkuat ingatan kolektif terhadap Sultan Malikussaleh dan keturunannya.

Proteksi Aset Daerah dan Strategi Sinema Internasional

Terkait wacana penyerahan aset ke pemerintah pusat, Maimun Asnawi memberikan catatan kritis yang sarat kehati-hatian. Ada kalkulasi untung-rugi yang nyata. Keuntungannya memang pemugaran situs bisa berjalan lebih cepat karena kecukupan anggaran APBN. Namun ruginya, jika sewaktu-waktu terjadi pergeseran anggaran di tingkat pusat, pemugaran terancam mangkrak dan pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena hak kelola sudah dicabut.

Lebih mengkhawatirkan lagi, seluruh pendapatan (PAD) dari aktivitas wisata tersebut sepenuhnya akan ditarik ke kas negara. Aceh Utara dan rakyat Aceh secara umum hanya akan menjadi "penonton yang budiman" di tanah indatunya sendiri. Oleh sebab itu, proteksi aset daerah harus dipertahankan, atau setidaknya dikelola lewat skema kemitraan yang adil di mana daerah memegang kendali penuh atas PAD.

Sebagai pelengkap dari ekosistem pariwisata internasional ini, DPP-PWA juga mengusulkan ide brilian berupa pembangunan sebuah Bioskop Eksklusif di area situs. Bioskop ini dirancang khusus untuk memutar film layar lebar bergenre kolosal yang mengisahkan sejarah Kerajaan Samudera Pasai, mulai dari era Sultan Malikussaleh hingga Sultanah Nahrasiyah.

Agar memiliki daya tawar mendunia, Pemerintah Aceh bersama Pemkab Aceh Utara dapat menggalang konsorsium atau dukungan anggaran dari negara-negara se-Asia Tenggara yang memiliki keterikatan sejarah dengan Pasai. Film ini harus digarap oleh sutradara kelas dunia dengan menggandeng aktor-aktor papan atas internasional. Aturan ketat wajib diberlakukan: bioskop tersebut tidak diperkenankan memutar film apa pun selain film sejarah tersebut. Melalui loket tiket bioskop khusus inilah, pundi-pundi PAD baru bagi daerah akan lahir sekaligus menjadi media edukasi visual yang paling efektif bagi dunia.

Dari situs sejarah Malikussaleh ini, paket perjalanan wisata islami para pelajar dan wisatawan dapat dilanjutkan secara terkoneksi menuju Rumah Pahlawan Nasional Cut Meutia. Sebuah skenario pariwisata terpadu yang sangat menguntungkan bagi masa depan Aceh Utara.

“Ini adalah sebuah pemikiran dan sumbang saran dari kami di DPP-PWA untuk dapat dipertimbangkan oleh Ayah Wa. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan regulasi lainnya, namun kita harus selalu ingat: sejarah Malikussaleh dan objek wisata ini bukan hanya milik Indonesia, melainkan warisan peradaban masyarakat Asia Tenggara,” pungkas Maimun Asnawi. WASPADA.id

Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat-Persatuan Wartawan Aceh (DPP-PWA) dan juga Kepala Biro Waspada.id.