Menkeu Pertanyakan Akurasi DTSEN Dibuat BPSMenkeu Pertanyakan Akurasi DTSEN Dibuat BPSMenkeuPertanyakanAkurasiDTSENDibuatBPS

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan anggaran sebesar Rp 7 triliun, sekaligus pelaksanaan sensus tahun 2026.

Dari data tersebut, menurut Menkeu, masih ditemukan ketidaktepatan pada DTSEN seperti ada warga yang masuk dalam Desil 9 dan 10, tetapi disebut masih menerima manfaat atau fasilitas tertentu dari pemerintah.

Bahkan, pedagang kaki lima seperti penjual pentol hingga pegawai dengan penghasilan tertentu yang masuk dalam kelompok Desil 9 dan 10.

Menkeu menyayangkan masih terdapat data yang tidak akurat, padahal pemerintah sebelumnya memenuhi permintaan tambahan anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin akurat.

"Jadi mereka minta di awal-awal tahun penambahan anggaran. Kita penuhi untuk memastikan DTSRN-nya bagus. Kalo nggak salah anggarannya Rp 7 triliun lebih sedikit ya, cukup banyak termasuk BPS. Jadi tahun depan seharusnya sih akan lebih baik," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Tapi Purbaya memaklumi kemungkinan masih ditemukan sejumlah kesalahan dalam pendataan. Namun dia harapkan kualitas DTSEN pada tahun depan bisa menjadi lebih baik lagi dan rapi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah mengkaji data Desil yang digunakan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS.

Menko Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kajian mengenai Desil berkaitan dengan proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Saat ditanya mengenai bentuk kajian yang sedang dilakukan pemerintah, Airlangga meminta publik menunggu hasil sensus ekonomi yang tengah dikerjakan BPS.

"Itu kan ditangani BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya," tutur dia.

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.

Dalam DTSEN, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Selanjutnya, keluarga tersebut dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan bahwa desil harus dipahami sebagai pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," jelas Amalia melalui keterangan tertulisnya.

Dengan demikian, angka desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang digunakan dalam pemeringkatan. (Id88)