Modal Bangsa dan Misi Besar Menjemput Anak Putus SekolahModal Bangsa dan Misi Besar Menjemput Anak Putus SekolahModalBangsadanMisiBesarMenjemputAnakPutusSekolah

Oleh: Dr. Usman Lamreung

Keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan SMA Negeri Modal Bangsa sebagai satu-satunya sekolah induk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Aceh merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan, sekaligus mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pemerataan layanan pendidikan bermutu.

Dari perspektif kebijakan publik, keputusan ini menandai perubahan paradigma yang penting. Pendidikan tidak lagi berpusat pada sekolah (school-centered), melainkan pada kebutuhan peserta didik (learner-centered). Negara tidak lagi menunggu anak datang ke ruang kelas, tetapi menghadirkan layanan pendidikan kepada mereka yang selama ini terhambat oleh persoalan ekonomi, geografis, sosial, maupun budaya.

Bagi Aceh, kebijakan ini memiliki relevansi yang sangat besar. Luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta masih tingginya angka anak putus sekolah menjadikan PJJ sebagai salah satu solusi strategis untuk memperluas kesempatan belajar. Program ini juga membuka jalan bagi santri, anak-anak yang membantu orang tua mencari nafkah, maupun lulusan SMP yang sempat berhenti sekolah agar tetap dapat memperoleh ijazah SMA tanpa harus meninggalkan aktivitas utama mereka.

Penunjukan SMA Negeri Modal Bangsa sebagai sekolah induk sekaligus menjadi pengakuan pemerintah pusat terhadap kualitas lembaga tersebut. Status ini tidak diberikan secara sembarangan. Kementerian menetapkan sejumlah indikator, mulai dari mutu akademik, kompetensi tenaga pendidik, kesiapan infrastruktur digital, kualitas jaringan internet, hingga kapasitas tata kelola sekolah. Dengan demikian, SMA Negeri Modal Bangsa dinilai layak menjadi pusat pengelolaan pendidikan digital di Aceh.

Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh tidak sepenuhnya bertumpu pada SMA Negeri Modal Bangsa. Kementerian juga menunjuk sejumlah sekolah mitra yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan sekolah induk di berbagai daerah. Kehadiran sekolah mitra menjadi elemen penting dalam memberikan layanan tutorial tatap muka, pendampingan akademik, pembinaan karakter, pemantauan kehadiran peserta didik, hingga membantu menyelesaikan berbagai kendala selama proses pembelajaran.

Model ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pendidikan. Dengan adanya sekolah mitra, peserta didik tetap memperoleh pendampingan yang dekat dengan domisilinya, sementara efektivitas implementasi program dapat ditingkatkan melalui pembagian peran yang lebih proporsional.

Meski demikian, efektivitas kemitraan tersebut sangat bergantung pada kejelasan pembagian tugas, koordinasi yang intensif, serta dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai. Tanpa tata kelola yang baik, sekolah mitra berpotensi hanya menjadi pelengkap administratif, bukan pusat layanan pembelajaran yang benar-benar mampu menopang keberhasilan program.

Di sisi lain, penunjukan SMA Negeri Modal Bangsa juga membawa konsekuensi yang tidak ringan. Dalam perspektif kebijakan publik, setiap kebijakan baru selalu menghadirkan manfaat sekaligus konsekuensi (policy trade-off). Persoalannya bukan apakah kebijakan ini baik atau buruk, melainkan apakah kapasitas kelembagaan sekolah mampu mengelola tanggung jawab tambahan tersebut.

Sebagai sekolah unggulan, SMA Negeri Modal Bangsa selama ini dikenal karena prestasi akademik, kualitas lulusan, dan sistem pembinaan peserta didik yang disiplin. Kini, sebagai pusat pengelolaan PJJ Aceh, tanggung jawabnya semakin luas. Guru tidak hanya mengajar siswa reguler, tetapi juga harus menyusun modul digital, memproduksi materi pembelajaran, mengelola Learning Management System (LMS), melakukan evaluasi, serta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah mitra yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Apabila beban tersebut tidak diimbangi dengan penambahan tenaga pendidik, penguatan administrasi, dan dukungan anggaran yang memadai, maka potensi overload kelembagaan sulit dihindari. Dalam teori manajemen pendidikan, peningkatan tugas tanpa peningkatan kapasitas organisasi akan menurunkan efektivitas layanan. Dampaknya bukan hanya pada penyelenggaraan PJJ, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pembelajaran reguler yang selama ini menjadi keunggulan SMA Negeri Modal Bangsa.

Tantangan berikutnya justru berada di luar lingkungan sekolah. Keberhasilan PJJ sangat bergantung pada kesiapan ekosistem digital Aceh. Masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan akses internet, pasokan listrik yang belum stabil, serta kemampuan ekonomi masyarakat yang belum memadai untuk menyediakan perangkat belajar seperti laptop maupun telepon pintar. Tanpa intervensi pemerintah daerah, kesenjangan digital akan tetap menjadi hambatan utama.

Selain infrastruktur, keberhasilan PJJ juga ditentukan oleh budaya belajar peserta didik. Sistem ini menuntut kedisiplinan, kemandirian, dan kemampuan mengelola waktu. Karakter tersebut tidak mudah dibangun, terutama bagi peserta didik yang sebelumnya telah putus sekolah. Karena itu, peran sekolah mitra menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pusat layanan akademik, tetapi juga sebagai penguat motivasi dan karakter belajar.

Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, keberhasilan PJJ tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang mendaftar. Ukuran sesungguhnya terletak pada tingkat retensi, angka kelulusan, keberhasilan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta meningkatnya kompetensi dan daya saing lulusan di dunia kerja.

Pemerintah Aceh juga tidak boleh menjadikan PJJ sebagai solusi tunggal untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah. Program ini harus diiringi dengan bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, penyediaan akses internet di daerah terpencil, bantuan perangkat belajar bagi peserta didik miskin, serta penguatan sekolah-sekolah reguler agar mampu mencegah lahirnya ATS baru.

Pada akhirnya, penetapan SMA Negeri Modal Bangsa sebagai sekolah induk Pendidikan Jarak Jauh merupakan kebijakan yang progresif dan layak didukung. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam menyediakan sumber daya yang memadai. Jangan sampai amanah besar ini justru menjadi beban yang menggerus kualitas SMA Negeri Modal Bangsa sebagai sekolah unggulan. Sebaliknya, jika dikelola secara profesional dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak transformasi pendidikan di Aceh—mengurangi angka putus sekolah sekaligus mempercepat pemerataan kualitas pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik