Mualem Sedang Investasi SDM dan Masa Depan Aceh

Oleh: Fahrul Razi

Jalan, jembatan, dan gedung penting sebagai bukti pembangunan. Namun, ada investasi yang jauh lebih menentukan masa depan Aceh, yakni peningkatan kualitas manusia. SDM yang unggul mampu mengelola sumber daya, menciptakan peluang ekonomi, serta membangun pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Tanpa itu, manfaat infrastruktur berisiko tidak optimal. Infrastruktur membuka akses, tetapi manusialah yang mengubah peluang menjadi kesejahteraan.

Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menempatkan pembangunan SDM sebagai agenda strategis. Sejumlah terobosan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh menunjukkan arah tersebut, mulai dari persiapan akademik generasi muda, peningkatan kompetensi guru SMK, hingga pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

Langkah itu sejalan dengan visi Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya harus diukur dari peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan harus mampu membentuk fondasi produktivitas, mobilitas sosial, dan daya saing. Kajian Su, Ji, dan Li (2025) menunjukkan keterkaitan investasi pendidikan dan teknologi dengan pembangunan ekonomi berkualitas. Artinya, peningkatan kemampuan manusia perlu berjalan bersama adaptasi teknologi.

Hari ini, Aceh menghadapi tantangan kompleks, mulai mutu pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan akses antardaerah, pemulihan pascabencana, dan tuntutan pelayanan publik. Karena itu, kebijakan pengembangan SDM tidak boleh berhenti pada kuantitas semata. Namun sejauh mana kualitas dan kesempatan belajar serta peningkatan keterampilan menjadi ujung tombak dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Investasi manusia memang jelas tidak langsung terlihat perubahan seperti pembangunan jalan atau gedung. Justru membutuhkan waktu dan konsistensi lintas pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan SDM perlu menjadi prioritas jangka panjang yang tidak mudah berubah ketika program atau kepemimpinan berganti. Kesinambungan kebijakan akan menentukan apakah kemampuan generasi muda benar-benar tumbuh menjadi kekuatan pembangunan Aceh.

Salah satu inisiatif BPSDM Aceh ialah program Language Training for Academic Purpose Test (LTAPT) 2026. Penguatan bahasa dan persiapan akademik penting karena keterbatasan kemampuan bahasa asing masih menghambat sebagian generasi muda mengakses pendidikan tinggi dan beasiswa internasional. Meski demikian, keberhasilan program tidak boleh berhenti semata pada kelulusan tes. Harapan besarnya generasi Aceh dapat melanjutkan pendidikan berkualitas dan kelak memberikan kontribusi bagi Aceh.

Karena itu, program persiapan akademik perlu dihubungkan dengan pendampingan pendidikan dan jejaring alumni. Ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan akan membantu memastikan investasi tersebut memiliki hasil terukur, tidak hanya menjadi catatan capaian administratif. Pendampingan juga diperlukan setelah peserta diterima di perguruan tinggi. Hubungan dengan alumni dapat membuka akses informasi, pengalaman, dan kolaborasi yang bermanfaat bagi peserta berikutnya. Dengan cara ini, manfaat satu program menjadi ekosistem yang berdampak secara meluas ke sekolah, komunitas, dan lembaga di daerah asalnya.

Selain jalur akademik, pendidikan vokasi perlu diperkuat. Program Beasiswa Guru SMK Produktif Dalam Negeri 2026 dengan kuota 20 peserta menjadi salah satu langkah positif. Bidang pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT), pengelasan, serta kelistrikan industri minyak dan gas berkaitan dengan kebutuhan keterampilan dan potensi ekonomi Aceh. Kompetensi guru menentukan kemampuan SMK menghubungkan teori, teknologi, dan praktik kerja. Namun, pelatihan guru harus dibarengi pembaruan fasilitas praktik, kurikulum yang sesuai kebutuhan, dan kemitraan dengan industri. Keterampilan lulusan hanya bermanfaat jika relevan dengan pasar kerja.

Penelitian Piyasena dan Takahashi (2026) di Sri Lanka menunjukkan bahwa pendidikan vokasi dapat memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pada tahap awal, namun tidak menjamin kestabilan kerja dan peningkatan pendapatan. Di sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan vokasi tidak bergantung pada sertifikat. Lulusan harus mampu memasuki dunia kerja, mempertahankan pekerjaan layak, meningkatkan produktivitas, bahkan membangun usaha.

Bagi Aceh, pendidikan vokasi harus terhubung dengan sektor pertanian, perikanan, energi, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi digital. Kerja sama SMK, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha diperlukan agar keterampilan yang diajarkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Dimensi berikutnya ialah kualitas birokrasi. Program pembangunan yang baik dapat kehilangan manfaat jika pelaksananya tidak responsif atau lemah berkoordinasi. Karena itu, pengembangan Aceh Corporate University dan sosialisasi aplikasi Human Capital Development Plan (HCDP) menjelang Musrenbangkom 2026 merupakan langkah relevan untuk merencanakan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan organisasi.

Tantangan utamanya adalah penerapan hasil pelatihan. Selama ini, banyaknya pelatihan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas aparatur. Eksperimen Haunstrup dan Jensen (2024) terhadap manajer sektor publik di Denmark menunjukkan bahwa pelatihan kepemimpinan dengan pengingat tepat waktu dapat membantu penerapan perilaku kepemimpinan. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN Aceh perlu dikaitkan dengan kinerja perangkat daerah, mutu pelayanan, penyelesaian masalah masyarakat, dan akuntabilitas pemerintahan.

Berbagai inisiatif BPSDM Aceh layak diapresiasi karena menyentuh tiga kebutuhan penting: akses pendidikan, keterampilan kerja, dan kapasitas birokrasi. Keterbukaan informasi program juga memberi masyarakat kesempatan mengakses peluang sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Namun, apresiasi tetap harus disertai evaluasi objektif agar manfaat dan keberlanjutan program dapat dipertanggungjawabkan.

Setidaknya ada tiga agenda yang perlu dijaga. Pertama, akses program SDM harus dibuka seluas-luasnya secara adil bagi masyarakat di seluruh Aceh. Kedua, pemerintah perlu melacak perkembangan alumni, kelanjutan pendidikan, penerapan keterampilan, peluang kerja, dan perubahan kinerja ASN. Ketiga, program yang terbukti efektif harus didukung secara berkelanjutan, sedangkan program yang belum berhasil perlu diperbaiki melalui evaluasi terbuka.

Agenda tersebut penting agar pembangunan manusia tidak terjebak dalam target jangka pendek. BPSDM Aceh berpeluang menjadi penggerak pengembangan kompetensi dengan tata kelola yang transparan, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata. Laporan keberhasilan harus lebih modern tidak lagi hanya jumlah peserta semata, harus mengarah kepada perubahan yang terjadi setelah program selesai. Informasi semacam ini membantu pemerintah menentukan prioritas anggaran, serta memperbaiki desain kegiatan, dan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap investasi pendidikan.

Sadar atau tidak, Aceh merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi ekonomi, dan generasi muda yang dapat berkembang bersama kemajuan teknologi. Akan tetapi, potensi tidak serta-merta menjadi kemakmuran. Dunia pendidikan harus mampu menghubungkan kebutuhan ekonomi, dengan keterampilan dan kesempatan kerja, serta profesionalisme birokrasi dengan kualitas pelayanan publik.

Terobosan BPSDM Aceh akan lebih bermakna jika dilaksanakan konsisten, inklusif, dan didukung oleh Anggota DPR yang Terhormat, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat. Pembangunan Aceh tidak boleh terfokus hanya pada infrastruktur. Namun pengembangan dan kesempatan belajar manusia juga harus diperhatikan, sehingga generasi Aceh mampu bekerja produktif, dan berkontribusi. Di situlah investasi SDM menjadi investasi masa depan Aceh yang beradab dan berakhlakul karimah.

Penulis adalah Pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik Aceh