Mudik Lebaran 2026 Lebih Lancar, Tapi Rest Area Dan Pelabuhan Masih BermasalahMudik Lebaran 2026 Lebih Lancar, Tapi Rest Area Dan Pelabuhan Masih BermasalahMudikLebaran2026LebihLancar,TapiRestAreaDanPelabuhanMasihBermasalah

JAKARTA (Wasoada.id): Di tengah lonjakan mobilitas hingga 147 juta orang, pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran 2026 dinilai lebih terkendali dengan penurunan angka kecelakaan, meski sejumlah titik kepadatan masih menjadi catatan evaluasi.

Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya, mengatakan data sementara dari Kementerian Perhubungan menunjukkan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat dibanding tahun sebelumnya, namun diikuti tren penurunan fatalitas kecelakaan.

“Pergerakan mencapai sekitar 147 juta orang, dan alhamdulillah tingkat fatalitas menurun,” ujarnya, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Catatan Evaluasi Arus Mudik 2026" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan DPR tetap mendorong target zero accident dalam penyelenggaraan mudik nasional, meski capaian tahun ini dinilai positif.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, ditopang kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Perhubungan sebagai koordinator, Kementerian Pekerjaan Umum dalam infrastruktur, BMKG untuk informasi cuaca, hingga pengaturan lalu lintas oleh Korlantas Polri.

Namun, Danang menyoroti kepadatan di ruas Tol Trans Jawa, khususnya wilayah Cirebon, yang dipicu keterbatasan kapasitas rest area hingga menyebabkan antrean kendaraan ke badan jalan.

“Rest area di Cirebon perlu ditingkatkan karena menjadi titik tengah krusial bagi pemudik,” katanya.

Selain itu, kepadatan juga terjadi di sejumlah lintasan penyeberangan, termasuk rute Gilimanuk–Ketapang yang tahun ini dipengaruhi momentum Hari Raya Nyepi. Meski sempat terjadi antrean, ia mengapresiasi respons cepat petugas di lapangan.

Danang juga menilai kebijakan work from anywhere (WFA) efektif mengurai kepadatan dengan menyebar puncak arus perjalanan. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan mudik nasional.(id89)