MUI Miliki Peran Strategis Membangun Politik KebangsaanMUI Miliki Peran Strategis Membangun Politik KebangsaanMUIMilikiPeranStrategisMembangunPolitikKebangsaan

MEDAN (Waspada): Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'amah dan cendekiawan muslim, tapi juga memiliki peran strategi bidang siyasah (politik). Dimana peran-perannya yakni Himayatul Ummah (melindungi umat), Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah dan Qiyadatul Ummah (kepemimpinan).

Hal ini dikatakan Ketua Umum MUI Kota Medan, Dr Hasan Matsum diacara Workshop Mengenal Perlrkembangan Politik Masa Kini: Mengukur Kualitas Demokrasi Indonesia Dalam Agenda Nasional Pemilu 2024 diselenggarakan oleh Komisi Hukum, HAM dan Anti Narkoba MUI Medan, Kamis (2/11) di aula kantor MUI Kota Medan. Hadir juga sebagai narasumber Ketua Komisi Hukum, HAM dan Anti Narkoba MUI Kota Medan, Majda El Muhtaj dan
Kaban Kesbangpol Kota Medan, Andy Mario Siregar.

Dijelaskan Hasan Matsum, berdasarkan fatwa MUI dalam keputusan ijtima' Komisi Fatwa tahun 2009 tentang politik kebangsaan dinyatakan pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Kemudian memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Dalam memilih pemimpin harus yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpecaya (amanah), tabliq, dan fathanah. "Dinyatakan juga memilih pemimpin tidak memenuhi syarat-syarat itu, maka hukumnya haram," kata Hasan.

Sedangkan keputusan Ijtima' Komisi Fatwa tahun 2018, jelas Hasan Matsum, hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Negara Indonesia dibentuk dengan kesepakatan menempatkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, berarti seluruh aktivitas politik kenegaraan harus dibingkai dan sejalan dengan norma agama.

"Jadi tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan semata tetapi harus dijadikan sarana pendidikan dan dakwah Islam termasuk masalah politik, keumatan dan bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan agama," ucapnya. (h01)

Teks
Ketua Umum MUI Kota Medan, Dr Hasan Matsum beserta narasumber dan pengurus diacara Workshop Mengenal Perlrkembangan Politik Masa Kini: Mengukur Kualitas Demokrasi Indonesia Dalam Agenda Nasional Pemilu 2024, Kamis (2/11) di aula kantor MUI Kota Medan. Waspada/Yuni Naibaho