Mundurnya Gibran dan Kursi Nomor Dua: Pilar Kepemimpinan atau Sekadar Pelengkap Koalisi?

Oleh: Dr. Salamuddin, MA

Kamis, 12 November 2026, menjadi catatan baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR. Ia menjadi wakil presiden pertama hasil pemilihan langsung yang meninggalkan jabatan sebelum masa lima tahunnya selesai.

Untuk sementara, keputusan itu menutup berminggu-minggu polemik. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA, meski Mahkamah tidak dapat mendiskualifikasinya. Desakan agar Gibran mundur menguat, usulan hak menyatakan pendapat bergulir di DPR, dan akhirnya pintu keluar itulah yang dipilih.

Banyak yang akan sibuk membahas sosoknya. Siapa yang keliru? Siapa yang diuntungkan? Siapa penggantinya? Namun tulisan ini menyoroti hal lain. Bukan orangnya, melainkan kursinya. Sejarah kita menunjukkan bahwa kursi nomor dua, dari Istana hingga kantor bupati, tidak selalu diperlakukan sebagai bagian penting dari kepemimpinan. Tidak jarang ia lahir dari hitung-hitungan koalisi untuk memenangkan pemilihan.

Maka pertanyaannya sederhana. Seberapa siap kita, sistem politik kita, memperlakukan kursi nomor dua sebagai pilar kepemimpinan, bukan sekadar pelengkap koalisi?

Tahun yang Penuh Badai

Pengunduran diri itu datang lima pekan setelah putusan MK dibacakan. Namun polemik Keputusan MK ini tidak berdiri sendiri, kita perlu melihat rentetan persoalan yang menumpuk sepanjang 2026.

Semuanya berawal dari soal yang tampak remeh, yaitu ijazah. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bergulir di banyak forum. Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa salinan ijazah dan dokumen akademiknya sebagai informasi terbuka, dan PTUN Jakarta kemudian menguatkannya pada Juli 2026. Ada lagi gugatan warga di PN Solo dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menyatakan ijazah itu asli atau palsu, di saat pihak yang menuding ijazah itu palsu juga sedang disidang. Masalah yang sama kemudian menimpa wakil presiden. Soalnya bukan karena publik menolak ijazah luar negeri, melainkan karena publik sudah terbiasa menaruh curiga pada dokumen pendidikan pejabat. Kecurigaan itu pun bukan tanpa alasan, sangat banyak kasus ijazah palsu di kalangan pejabat yang diberitakan.

Lalu datang skandal yang lebih mengguncang. Pada 3 November, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal. Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang 2025–2026, lalu menghapus jejaknya. Salah satu dari perwira tinggi itu diberitakan mantan Kapolri. Presiden memerintahkan proses hukum yang tegas dan objektif, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun bayangkan apa yang dirasakan warga biasa. Jika telepon presiden saja bisa disadap, siapa yang aman?

Rasa tidak aman itu sudah tumbuh sejak Maret, ketika Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, disiram air keras seusai merekam siniar tentang remiliterisme. Empat prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya dibawa ke peradilan militer. Namun masyarakat sipil masih menuntut aktor intelektualnya diungkap lewat pengadilan umum yang lebih terbuka.

Di atas semua itu, dompet rakyat makin tipis. Survei Poltracking mencatat kepuasan terhadap pemerintah merosot dari 78,1 persen pada Oktober 2025 menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026. SMRC mencatat penurunan serupa, dari 81,2 persen menjadi 51,1 persen, dengan persepsi ekonomi sebagai pemicu utama. Ketika kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua menyelimuti kota-kota dengan asap, kesabaran pun habis. Pada 28 Oktober, ribuan orang turun ke jalan di Jakarta menyuarakan kesulitan ekonomi, dugaan korupsi, dan kabut asap.

Dari Tumpukan Masalah ke Kursi Kosong

Lalu, apa kaitan rentetan persoalan itu dengan pengunduran diri wakil presiden?

Isu ijazah Gibran tidak datang tiba-tiba. Keraguan sudah menguat sejak September 2025, ketika gugatan pertama diajukan ke PN Jakarta Pusat, di tengah polemik ijazah Jokowi yang tak kunjung reda. Maka ketika MK bersuara pada Oktober, publik langsung menangkap maknanya.

Putusan itu pun jatuh pada saat yang paling buruk, ketika modal politik pemerintah sedang menipis. Parlemen ikut bergerak. Sedikitnya 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat, pintu menuju pemakzulan. Pada situasi seperti ini, memang bertahan berarti menyeret negara ke proses politik yang panjang, justru ketika kabut asap, demonstrasi, dan skandal penyadapan menuntut perhatian penuh. Maka mundur pun tampak menjadi jalan keluar yang paling efisien.

Kursi yang Penting tetapi Sunyi

Seberapa penting kursi nomor dua di republik ini? Jawabannya berawal dari konstitusi. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebut presiden “dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, tanpa merinci apa tugasnya. Namun Pasal 8 ayat (1) memberinya peran yang paling menentukan, yaitu bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, wakil presidenlah yang menggantikan sampai masa jabatan habis.

Di sinilah paradoksnya. Sehari-hari, peran wakil presiden bergantung pada seberapa banyak presiden mau berbagi tugas. Namun dalam keadaan darurat, kursi inilah yang menjamin negara tetap dipimpin oleh orang yang sah dan kompeten. Bobotnya besar, perannya kecil. Penting, tetapi sunyi.

Apakah kita pernah sungguh-sungguh bertanya, untuk apa sebenarnya kursi ini, dan bagaimana kita menyiapkan orang yang mendudukinya?

Perkara kursi nomor dua, di daerah ia justru lebih gaduh. Sejak pilkada langsung digelar pada 2005, kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu paket. Di atas kertas, keduanya berangkat dari visi yang sama. Kenyataannya, Kementerian Dalam Negeri pernah mencatat sekitar 94 persen pasangan hasil pilkada akhirnya pecah kongsi. Meskipun angka itu disampaikan lebih dari satu dekade lalu, tetapi masih mudah dikenali hari ini.

Tahun pertama masih mesra. Tahun kedua, friksi muncul diam-diam. Menjelang tahun keempat, perpecahan tampak terang-terangan karena masing-masing menyiapkan diri untuk pilkada berikutnya, dan wakil yang semula pembantu berubah menjadi pesaing. Ia punya panggung, akses ke birokrasi, dan peluang naik di pemilu berikutnya. Plot yang sangat mudah diterka oleh masyarakat.

Rapuh dari Hulu sampai Hilir

Akar paling dasar sudah tertanam sejak pencalonan, di saat pasangan dirakit untuk menang, bukan untuk memerintah. Yang dihitung adalah gabungan kursi partai, basis suara, keseimbangan wilayah, dan popularitas. Pertanyaan apakah keduanya sanggup bekerja bersama selama lima tahun jarang masuk hitungan. Wakil pun kerap dipilih karena nilai elektoralnya. Itu bukan pelanggaran, tetapi justru membuat kursinya cepat goyah. Lebih jauh, tawar-menawar semacam ini rawan bergeser menjadi tawar-menawar kekuasaan. Pendukung dan penyandang dana yang merasa berjasa memenangkan pasangan itu datang menagih imbalan, maupun kebijakan yang menguntungkan mereka.

Saringan di hulu pun lemah. MK menyatakan surat penyetaraan yang hanya menyebut “dinilai memiliki pengetahuan setara” tidak sama dengan syarat “tamat sekolah menengah atas atau sederajat” dalam UU Pemilu, dan dokumen pendukungnya tidak lengkap. Artinya, persoalan itu sudah ada di berkas sejak pendaftaran 2023, tetapi lolos karena verifikasi lebih banyak memeriksa kelengkapan ketimbang keabsahan.

Proses pencalonannya juga meninggalkan catatan etik. Majelis Kehormatan MK menyatakan Ketua MK saat itu melanggar etik berat dalam perkara syarat usia calon, dan DKPP menjatuhkan sanksi kepada pimpinan KPU. Pencalonan itu tetap sah, dan rakyat memilihnya dengan suara mayoritas.

Begitu pemilu usai, segala kerapuhan pasangan ini menjadi celah yang mudah diobrak-abrik oleh siapa saja yang ingin melanggengkan kekuasaan. Partai koalisi bisa menekan dengan ancaman menarik dukungan, penyandang dana bisa menagih balas jasa, dan lawan politik cukup memanfaatkan dengan mengungkit cacat lama untuk mengadu keduanya. Sedikit saja guncangan, kongsi yang sejak awal tidak kokoh itu pun retak. Masalah yang dibiarkan di hulu akhirnya ditagih di hilir, dengan ongkos politik yang jauh lebih mahal.

Cermin Politik yang Miskin Empati

Persoalan kursi nomor dua sesungguhnya cermin dari wajah politik kita yang miskin empati. Elite sibuk dengan kepentingannya, sementara kesulitan rakyat baru dilirik setelah meledak. Agustus 2025 menjadi pengingat paling keras. Video anggota DPR berjoget seusai Sidang Tahunan MPR atau pernyataan anggota dewan terhormat yang menyakiti rakyat, viral bersamaan dengan kabar tunjangan perumahan mereka sekitar Rp50 juta per bulan. Setelah pengemudi ojek daring Affan Kurniawan tewas terlindas kendaraan taktis aparat, amarah meledak menjadi kerusuhan dan penjarahan rumah sejumlah anggota DPR serta Menteri Keuangan. Penjarahan tetaplah kejahatan, dan para anggota dewan sudah meminta maaf.

Namun mengapa simbol sekecil joget bisa menyulut amarah sebesar itu? Karena jarak antara kehidupan elite dan kesulitan rakyat sudah lama menganga. Jarak itu diperlebar oleh komunikasi pemerintah yang buruk, dan blunder komunikasi pejabat kabinet selama dua tahun.

Meski begitu, gambaran ini juga belum layak disebut krisis total. Poltracking menyebutnya “alarm waspada”. Masih ada waktu untuk berbenah, asalkan alarm ini didengar. Publik hanya butuh empati yang melahirkan kebijakan pro rakyat, bukan buang-buang anggaran, bukan bantahan, dan bukan pembelaan.

Setelah Kursi Kosong

Ujian pertama sudah di depan mata. Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden. Godaannya besar untuk kembali memakai hitungan lama, siapa yang mengamankan koalisi, siapa yang menjaga peta menuju 2029. Jika itu yang terjadi, kita hanya mengganti orang tanpa memperbaiki kursinya.

Sementara itu, ruang publik akan riuh lebih dulu. Dalam hitungan hari, media sosial akan dibanjiri analisis, tafsir, dan perdebatan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di balik surat pengunduran diri itu. Mana yang benar mungkin tak akan pernah terang sepenuhnya.

Namun, apa pun tafsirnya, satu hal yang sulit dibantah adalah politik di Indonesia hari ini masih tentang cara berkuasa. Dari elite pusat yang bermain dengan strategi halus, kepala daerah yang sibuk mengamankan periode berikutnya, hingga kepala desa yang bertarung memperebutkan kursi dan anggaran. Waktu lima tahun dan energi politik habis untuk merebut, mempertahankan, dan mewariskan kembali kekuasaan. Politik kita belum tentang cara memerintah, apalagi tentang cara mengelola sumber daya alam yang melimpah untuk menyejahterakan rakyat. Selama itu belum berubah, melawan satu oligarki hanya akan melahirkan oligarki berikutnya. Yang tersisa bagi rakyat hanyalah pembodohan, mereka disajikan drama, sementara para elite sibuk dengan permainannya sendiri.

Para elite semestinya berkaca. Kegelisahan tentang kepemimpinan bukan hal baru, dan jawabannya sudah lama tersedia dalam khazanah yang dekat dengan kita. Ketika diutus menghadapi Firaun, Nabi Musa memohon agar Harun dijadikan wazir, pendamping yang meneguhkan kekuatannya dan menjadi sekutu dalam urusannya. Sejak awal, kursi nomor dua dipahami sebagai penopang, bukan pelengkap. Berabad kemudian, al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah merinci jenis-jenis wazir beserta syarat dan batas kewenangannya, sehingga pendamping pemimpin tahu persis apa tugasnya dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Syarat kecakapan pun tidak ditawar. Rasulullah mengingatkan, bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Prinsip syura memastikan keputusan lahir dari musyawarah, bukan dari bisikan segelintir orang. Abu Bakar, dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, meminta rakyat meluruskannya bila ia menyimpang, tanda bahwa kritik adalah bagian dari amanah, bukan ancaman.

Hal-hal itulah yang selama ini tidak terlihat dalam tata politik di Indonesia. Tanpa semua itu, kursi nomor dua, bahkan kursi nomor satu, akan terus diperlakukan sebagai alat untuk berkuasa, bukan amanah untuk memerintah.

Penulis adalah Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara