Negara Bangsa Dalam Ujian Besar (Ketika Kekuasaan, Keamanan dan Keadilan Kehilangan Arah)

Oleh Dr. Kamaruddin Hasan, S.Sos., M.Si.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; kekuasaan, keamanan dan keadilan merupakan tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan diperlukan untuk mengatur kehidupan bersama, keamanan dibutuhkan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan bangsa negara. Sedangkan keadilan menjadi landasan moral sekaligus konstitusional dalam menjalankan keduanya.

Namun, ketika ketiga pilar tersebut kehilangan keseimbangan, negara dapat menghadapi persoalan serius, bukan hanya dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan demokrasi dan kepercayaan Rakyat.

Perkembangan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional yang mencuat pada awal November 2026 menjadi salah satu peristiwa yang patut mendapat perhatian serius.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Presiden meminta proses hukum dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Perkembangan penyidikan juga memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan tindak pidana lain, termasuk dugaan makar, yang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Masalah ini tentu tidak boleh disederhanakan sebagai persoalan teknis penyadapan atau konflik internal institusi. Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, terdapat persoalan mendasar mengenai penggunaan kewenangan, perlindungan informasi strategis, tanggung jawab kelembagaan dan integritas penyelenggara negara. Sebaliknya, penanganannya juga tidak boleh menjadi instrumen untuk membangun ketakutan, membatasi kritik atau mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Ujian Integritas Kekuasaan Dalam Negara Hukum

Dalam perspektif ilmu komunikasi, politik dan ketatanegaraan, kekuasaan negara harus selalu dibatasi oleh hukum. Max Weber menjelaskan bahwa negara modern memiliki legitimasi dalam menjalankan kewenangan yang bersumber dari sistem hukum dan aturan yang berlaku. Bagi, Lord Acton mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Perspektif John Locke tentang pembatasan kekuasaan dan pemisahan fungsi pemerintahan juga relevan untuk memahami pentingnya mekanisme checks and balances. Tidak boleh ada institusi negara yang merasa memiliki kewenangan tanpa batas, termasuk lembaga yang menjalankan fungsi keamanan, intelijen maupun penegakan hukum.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada individu, pejabat, institusi, bahkan Presiden sekalipun yang berada di atas konstitusi dan hukum. Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, sementara penegakan hukum harus berjalan independen, profesional dan tidak diskriminatif.

Dugaan penyadapan ilegal juga memperlihatkan pentingnya perlindungan hak konstitusional. Dalam UUD 1945 juga menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan rasa aman setiap orang. Karena itu, perlindungan privasi bukan hanya persoalan Presiden atau pejabat negara, melainkan hak seluruh warga negara.

Maka, persoalan menjadi lebih luas, apabila kewenangan pengawasan dan penyadapan tidak diatur secara jelas, transparan, serta memiliki mekanisme kontrol yang efektif, maka teknologi yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara justru berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Keamanan nasional merupakan kepentingan strategis yang harus dijaga. Namun, keamanan tidak boleh dimaknai sebatas perlindungan terhadap individu pemegang kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Keamanan negara sejatinya merupakan perlindungan terhadap kedaulatan, konstitusi, masyarakat, wilayah dan keberlangsungan kehidupan bangsa.

Pemikiran Jürgen Habermas mengenai ruang publik dan komunikasi deliberatif memberikan pelajaran bahwa legitimasi demokrasi membutuhkan keterbukaan, argumentasi rasional, dan partisipasi masyarakat. Negara yang sehat bukan negara yang meniadakan kritik, melainkan negara yang mampu mengelola perbedaan pendapat secara dewasa dan konstitusional.

Karenanya, pengusutan dugaan penyadapan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat. Namun, seluruh proses tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah, asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah dan DPR juga perlu memberikan perhatian serius terhadap pembentukan regulasi penyadapan yang komprehensif. Pengaturan tersebut harus menjelaskan batas kewenangan, persyaratan hukum, otorisasi independen, pengawasan, perlindungan data serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan.

Mengembalikan Nurani dalam Penyelenggaraan Negara

Persoalan bangsa negara sesungguhnya tidak hanya terletak pada kelemahan regulasi atau kelembagaan, tetapi juga pada persoalan moralitas dan orientasi kekuasaan. Negara dapat memiliki undang-undang yang lengkap, teknologi keamanan yang canggih, sumber daya manusia yang terdidik dan anggaran yang besar. Namun, semua itu tidak menjamin terciptanya keadilan apabila tidak disertai integritas, tanggung jawab dan kesadaran kemanusiaan.

Perspektif Islam, prinsip keadilan dan amanah merupakan fondasi utama kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.

Ayat ini memberikan pesan fundamental bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan hak istimewa untuk bertindak sewenang-wenang. Keadilan harus menjadi prinsip dalam setiap keputusan dan tindakan penyelenggara negara.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim: bahwa, setiap hamba merupakan pemimpin dan setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Menegaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup diukur dari kemampuan mengendalikan kekuasaan, tetapi juga dari tanggung jawab moral terhadap manusia yang dipimpinnya.

Gagasan Negara dengan Potensi Hati atau The State with Heart Potential menjadi relevan untuk ditawarkan sebagai perspektif pembangunan negara bangsa ke depan. Gagasan ini menempatkan potensi hati sebagai orientasi moral yang mengarahkan potensi kognitif atau akal, imajinasi, ilmu pengetahuan, teknologi, motorik dan seluruh sumber daya kekuasaan.

Negara tidak boleh hanya cerdas secara intelektual, kuat secara politik, maju secara teknologi dan besar secara ekonomi, tetapi juga harus memiliki hati dalam menjalankan kekuasaan. Hati dalam konteks ini bukan sekadar dimensi emosional atau keagamaan, melainkan kesadaran moral yang melahirkan keadilan, integritas, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Belum Terlambat Membenahi Negara Bangsa Secara Menyeluruh

Setidaknya terdapat lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, menuntaskan setiap dugaan pelanggaran hukum secara independen, transparan, profesional dan tanpa intervensi kepentingan politik. Kedua, memperkuat pengawasan terhadap institusi keamanan, intelijen dan penegak hukum melalui mekanisme konstitusional yang efektif.

Ketiga, membangun regulasi penyadapan yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi privasi dan hak asasi manusia. Keempat, mengembangkan budaya komunikasi pemerintahan, pubik yang terbuka, bertanggung jawab dan tidak manipulatif agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kelima, memperkuat pendidikan etika, integritas dan kepemimpinan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh institusi negara.

Untuk itu, Presiden, DPR, lembaga peradilan, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun konsolidasi nasional berdasarkan kepentingan negara bangsa, bukan kepentingan kelompok maupun pertarungan kekuasaan. Stabilitas nasional harus dibangun melalui keadilan, kepercayaan, dan kepastian hukum, bukan sekadar melalui kekuatan dan pengendalian.

Sehingga, persoalan terbesar sebuah bangsa negara bukan semata-mata ketika pemimpinnya menghadapi ancaman. Melainkan ketika institusi-institusi negara kehilangan integritas, hukum kehilangan independensi, kekuasaan kehilangan kendali moral dan kepentingan rakyat kehilangan tempat utama dalam penyelenggaraan negara.

Bangsa ini membutuhkan negara yang kuat, dengan kekuatannya harus dibatasi oleh konstitusi; negara yang aman, tetapi keamanannya harus menjamin kebebasan dan martabat manusia; serta negara yang berdaulat, tetapi kedaulatannya harus diwujudkan melalui keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Momentum ini seharusnya tidak berhenti pada pengungkapan sebuah kasus, tetapi menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi dan pembenahan mendasar terhadap tata kelola negara. Sebab, tujuan bernegara bukanlah mempertahankan kekuasaan semata, melainkan menghadirkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, bermartabat dan manusiawi.

Negara yang besar bukan hanya negara yang mampu melindungi kekuasaannya, tetapi negara yang mampu mengendalikan kekuasaan dengan hukum, mengarahkannya dengan nurani dan mengabdikan seluruh kekuatannya untuk kemaslahatan manusia. Semoga

Penulis adalah Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh Pegiat: Peace Communication