OTT BNPB Dan Ujian Ketegasan Prabowo: Menjaga Uang Bencana, Memulihkan Kepercayaan Rakyat

Oleh: Hendro Susanto

DI TENGAH bencana, rakyat menggantungkan harapan kepada negara. Ada keluarga yang menunggu pertolongan, petugas yang berjuang memadamkan api, dan warga yang membutuhkan udara bersih serta tempat berlindung. Dalam keadaan seperti itu, anggaran penanggulangan bencana membawa tanggung jawab kemanusiaan yang besar. Setiap rupiah harus sampai pada tujuan: menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Karena itu, dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) patut mendapat perhatian serius. Perkara ini menyangkut integritas pengelolaan uang publik sekaligus kemampuan negara menjaga kepercayaan warga ketika mereka sedang berada dalam keadaan paling rentan.

Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB pada 15 Oktober 2026, menggantikan Suharyanto. Pergantian tersebut berlangsung ketika penanganan perkara di lingkungan BNPB sedang menjadi sorotan publik.

Menurut saya, keputusan itu dapat menjadi awal pembenahan yang penting. Namun, keberanian mengganti pimpinan harus diikuti keberanian mengevaluasi cara lembaga bekerja. Publik perlu melihat pengawasan yang diperbaiki, proses hukum yang berjalan independen, serta pertolongan kepada korban bencana yang tetap cepat.

Di situlah ketegasan Presiden akan memperoleh makna yang lebih dalam.

Kita juga perlu cermat membaca hubungan antara pergantian jabatan dan proses hukum. Kedekatan waktu keduanya tidak dengan sendirinya membuktikan alasan di balik seluruh keputusan Presiden. Apresiasi merupakan penilaian politik dan tata kelola; penetapan kesalahan seseorang tetap menjadi urusan pembuktian hukum.

Ketelitian semacam ini justru memperkuat kritik. Kritik yang bertumpu pada fakta akan lebih sulit dipatahkan dan lebih berguna untuk mendorong perbaikan.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Salah satunya adalah adik mantan Kepala BNPB yang juga disebut sebagai tenaga ahli. Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian dipulangkan setelah pemeriksaan dengan status saksi. Perbedaan kedudukan hukum ini harus dijaga dalam setiap pembicaraan publik.

Saksi tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah menjadi tersangka. Tersangka pun tetap memiliki hak untuk membela diri dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum proses peradilan membuktikannya. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap hak seseorang harus berjalan bersama pengusutan yang menyeluruh.

Penjelasan KPK pada 16 Oktober memperlihatkan persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh. Penyidik mengungkap dugaan keterkaitan sejumlah penyedia dengan tenaga ahli tersebut, dengan nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar. KPK juga menjelaskan dugaan penggunaan aliran dana untuk pembelian saham melalui perusahaan lain, dengan nilai kepemilikan sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.

Angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai pengertiannya. Nilai pengadaan menunjukkan besaran pekerjaan yang diperiksa. Nilai saham menggambarkan nilai kepemilikan pada waktu tertentu. Keduanya tidak otomatis sama dengan kerugian negara dan tidak boleh dijumlahkan untuk menghasilkan angka kerugian. Ketepatan menyampaikan angka merupakan bagian dari tanggung jawab kepada publik.

Bagi saya, persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana pengaruh terhadap keputusan pengadaan terbentuk, bagaimana hubungan dengan penyedia diperiksa, dan seberapa jauh pengawasan mampu bekerja sebelum penyimpangan terjadi.

Apabila dugaan afiliasi dan penyalahgunaan pengaruh itu terbukti, pembenahan harus menjangkau seluruh rangkaian keputusan. Pemeriksaan perlu menelusuri siapa yang menentukan kebutuhan, mengusulkan penyedia, menyetujui harga, memeriksa pekerjaan, dan mengesahkan pembayaran. Dengan cara itulah tanggung jawab dapat ditempatkan secara adil dan celah penyimpangan dapat ditutup.

Tantangan Khusus

Pengelolaan dana darurat memang memiliki tantangan khusus. Keputusan sering harus diambil dalam waktu singkat, kondisi lapangan berubah cepat, dan kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu proses yang berlarut-larut. Keluwesan diperlukan agar pertolongan segera bergerak.

Namun, keluwesan harus disertai jejak keputusan yang jelas. Alasan pemilihan penyedia, dasar penetapan harga, bukti pelaksanaan pekerjaan, dan pihak yang menyetujui pembayaran perlu dapat diperiksa. Semakin besar ruang diskresi, semakin penting keterlacakan penggunaannya.

Keadaan darurat tidak boleh menjadikan hubungan pribadi sebagai jalan memperoleh pekerjaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyedia dipilih karena kemampuan memenuhi kebutuhan lapangan, dengan harga dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, hubungan keluarga di sekitar pimpinan memerlukan pengendalian benturan kepentingan yang sungguh-sungguh. Hubungan keluarga sendiri tidak membuktikan tindak pidana. Namun, ketika seseorang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan sekaligus diduga berhubungan dengan penyedia, pengawasan wajib memberikan perhatian lebih.

Dasar penugasan, batas kewenangan, akses terhadap informasi pengadaan, serta keterlibatan dalam proses keputusan harus jelas. Pejabat yang mempunyai kepentingan terhadap suatu penyedia perlu mengungkapkan hubungan tersebut dan tidak ikut menentukan keputusan terkait. Pemeriksaan juga harus menjangkau pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati manfaat perusahaan.

Tanpa langkah itu, aturan formal dapat terlihat lengkap sementara pengaruh terhadap keputusan berlangsung di luar struktur resmi. Inilah risiko yang perlu diuji melalui audit dan penyidikan, dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suharyanto tidak boleh dianggap bersalah semata-mata karena hubungan keluarga dengan tersangka. Namun, evaluasi terhadap kepemimpinannya tetap relevan. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai cara pengawasan dijalankan pada periode yang diperiksa.

Tanggung jawab pidana, administratif, dan kepemimpinan memiliki ukuran masing-masing. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti keterlibatan. Evaluasi administratif menilai pelaksanaan kewenangan dan kewajiban. Penilaian kepemimpinan mencakup kemampuan membangun pengendalian, membaca tanda masalah, dan mengambil tindakan korektif.

Pembedaan tersebut penting agar evaluasi berlangsung adil sekaligus tuntas. Pergantian pejabat perlu membuka ruang pemeriksaan, penyelamatan dokumen, dan perbaikan tata kelola.

Bagi Presiden Prabowo, perkara ini menjadi ujian atas konsistensi pemberantasan korupsi. Arahan keras kepada jajaran pemerintah harus diterjemahkan menjadi pemilihan pejabat yang tepat, pengawasan yang efektif, serta konsekuensi yang jelas ketika terjadi pelanggaran.

Presiden dapat memperkuat komitmen itu dengan memastikan seluruh jajaran mendukung kebutuhan penyidikan. Dokumen harus tersedia, saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, dan pegawai yang melaporkan dugaan penyimpangan memperoleh perlindungan. Perkembangan perkara harus mengikuti bukti, termasuk apabila bukti mengarah kepada pihak yang memiliki kedudukan atau kedekatan dengan kekuasaan.

Ketegasan akan lebih meyakinkan ketika aturan berlaku konsisten.

Kepala BNPB yang baru juga memikul pekerjaan berat. Kristomei perlu memulihkan kepercayaan melalui keputusan yang dapat diperiksa hasilnya. Pernyataannya untuk menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum patut diikuti kerja sama kelembagaan yang nyata.

Menurut saya, pembenahan perlu dimulai dari pengamanan dokumen dan data transaksi, peninjauan kewenangan pada titik yang berisiko, serta audit terhadap pengadaan yang menjadi perhatian. Langkah ini harus dilakukan secara terarah agar pelayanan tetap berjalan dan pegawai yang bekerja dengan benar mendapatkan kepastian.

Audit juga harus melampaui kelengkapan berkas. Dokumen pembayaran perlu dicocokkan dengan barang atau jasa yang benar-benar diterima. Dalam pekerjaan pemadaman, misalnya, pemeriksaan dapat menelusuri kesesuaian tagihan dengan catatan operasi, waktu pelaksanaan, lokasi, serta konfirmasi petugas lapangan. Untuk bantuan masyarakat, pemeriksaan perlu sampai kepada penerima manfaat.

Ukuran keberhasilan belanja kebencanaan adalah pertolongan yang benar-benar diterima warga. Tingginya penyerapan anggaran baru bermakna apabila menghasilkan perlindungan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Pengawasan pun perlu bergerak lebih awal. Saya mengusulkan pemeriksaan transaksi berisiko dilakukan sedekat mungkin dengan waktu pelaksanaan. Konsentrasi pekerjaan pada penyedia tertentu, perubahan rekening pembayaran, harga yang menyimpang, atau hubungan antara penyedia dan pejabat dapat dijadikan tanda untuk diperiksa lebih lanjut.

Tanda tersebut merupakan dasar pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa korupsi telah terjadi. Dengan pendekatan ini, pengawasan dapat membantu menemukan masalah ketika masih tersedia kesempatan untuk menghentikan pembayaran yang keliru atau memperbaiki pelaksanaan pekerjaan.

Presiden juga dapat meminta rencana pembenahan dengan tenggat dan ukuran hasil yang jelas. Dalam 30 hari pertama, prioritasnya mengamankan bukti dan memastikan keberlanjutan layanan. Dalam 60 hari, pemetaan risiko serta pemeriksaan awal atas pengadaan prioritas perlu menghasilkan tindakan korektif. Dalam 90 hari, publik sepatutnya memperoleh penjelasan mengenai perbaikan yang telah dilaksanakan, sepanjang tidak mengganggu penyidikan.

Rencana tersebut merupakan usulan saya agar pembenahan memiliki arah yang dapat dinilai. Laporan kemajuan perlu menunjukkan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, kelemahan yang masih terbuka, dan kondisi pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan Operasi

Pada saat yang sama, jangan sampai perkara korupsi melahirkan kelumpuhan pengambilan keputusan. Petugas tetap membutuhkan dukungan operasi. Warga tetap membutuhkan bantuan. Pejabat pelaksana memerlukan pedoman yang jelas, pendampingan yang tepat, dan kepastian bahwa keputusan yang sah akan mendapat dukungan kelembagaan.

Pemerintah harus mampu menindak penyimpangan sekaligus menjaga keberanian aparatur yang bekerja benar. Masyarakat tidak boleh menanggung penderitaan tambahan akibat bantuan terlambat.

Saya mendukung langkah Presiden Prabowo mengganti Kepala BNPB. Dukungan itu disertai harapan agar pergantian pimpinan menghasilkan perubahan yang nyata: pengadaan yang lebih terbuka, benturan kepentingan yang dikendalikan, pengawasan yang bekerja lebih awal, serta penegakan hukum yang konsisten.

Kepercayaan rakyat akan pulih ketika mereka melihat uang bencana dijaga dan pertolongan datang pada waktunya. Di tengah musibah, negara harus hadir dengan kemampuan, kecepatan, dan kejujuran.

Uang bencana membawa harapan hidup masyarakat. Siapa pun yang diberi kewenangan mengelolanya wajib menjaga amanah itu dengan sungguh-sungguh. (Penulis Analis Kebijakan, Tokoh Muda Sumut)