Pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 Dilanjutkan Ke Rapat ParipurnaPembahasan RUU RPJPN 2025-2045 Dilanjutkan Ke Rapat ParipurnaPembahasanRUURPJPN2025-2045DilanjutkanKeRapatParipurna

JAKARTA (Waspada): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045 ke tahap Rapat Paripurna (Tingkat II) dilanjutkan.

Keputusan ini diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI, Wihadi Wiyanto, Senin, ( 19/8/ 2024) di Gedung DPR RI Jakarta.

Sembilan fraksi DPR RI menyatakan persetujuan pada rapat yang dihadiri Menteri BPN/Kepala Bappenas mewakili pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, yang juga Ketua Panja (Panitia Kerja), menyampaikan laporan hasil kerja Panja terkait RUU RPJPN.

Dalam laporannya, Baidowi mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini telah dilakukan melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum dengan para pakar pada 13 Maret 2024 dan rapat kerja bersama Pemerintah pada 1 Juli 2024. Setelah itu, Panja melanjutkan pembahasan secara intensif dalam beberapa rapat pada bulan Juli 2024.

RUU RPJPN ini merupakan usulan inisiatif dari pemerintah dengan tujuan menyusun kerangka pembangunan jangka panjang nasional hingga tahun 2045. RUU ini terdiri atas enam bab, 21 pasal, dan lampiran yang mengatur berbagai aspek pembangunan nasional.

Dalam pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya RUU ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti ketahanan pangan dan degradasi lingkungan, meskipun mereka juga menggarisbawahi beberapa hal yang perlu dioptimalkan.

Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya Ibu Kota Negara (IKN) sebagai target nasional, sementara Fraksi Partai Gerindra menyoroti visi Indonesia Emas 2045.

Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi, Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto mengesahkan keputusan untuk membawa RUU RPJPN ke dalam rapat paripurna. (j05)