Pemerintah Integrasikan Data Calon Jamaah Haji, Cegah Manipulasi Antrean dan Tekan Biaya Kesehatan

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji melalui integrasi data calon jamaah, penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan, serta pengetatan persyaratan istitha’ah kesehatan. Langkah ini ditempuh untuk mencegah manipulasi antrean keberangkatan, menutup celah

penyalahgunaan prioritas jamaah lanjut usia (lansia), dan memastikan biaya pelayanan lebih terukur menjelang penyelenggaraan haji 2027.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Kesehatan. Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan jajaran kementerian terkait dalam membenahi pelayanan haji di wilayah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, integrasi data kependudukan dengan data calon jamaah haji menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan keberangkatan sesuai dengan identitas dan hak calon jamaah yang sebenarnya.

Menurut Tito, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri diperlukan untuk memverifikasi data calon jamaah yang tercatat dalam sistem penyelenggaraan haji.

“Dengan hanya menampilkan wajah, kita sudah bisa mengetahui identitas seseorang, mulai dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, hingga data keluarga. Ini akan membantu memastikan orang yang berangkat benar-benar tepat sasaran dan berhak sesuai waktunya,” ujar Tito dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

Ia menjelaskan, basis data kependudukan Kemendagri telah mencakup lebih dari 280 juta penduduk Indonesia, dengan sekitar 98 persen data telah masuk ke sistem. Data tersebut didukung teknologi biometrik, meliputi pengenalan wajah, sidik jari, serta pemindaian iris mata.

Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencocokkan identitas calon jamaah dengan data kependudukan sekaligus mengungkap ketidaksesuaian dalam daftar tunggu keberangkatan.

Tito mencontohkan, persoalan yang perlu diantisipasi antara lain penggunaan identitas orang lain, pencatatan ganda, hingga perubahan data yang membuat calon jamaah memperoleh kesempatan berangkat lebih cepat dari jadwal semestinya.

“Validasi ini akan membuat orang yang berangkat benar-benar tepat sasaran dan berhak pada waktunya. Di samping itu, juga akan menghilangkan moral hazard, misalnya permainan calo yang menaikkan harga dengan menjanjikan percepatan keberangkatan,” katanya.

Selain integrasi data, pemerintah juga mendorong penataan tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi calon jamaah haji. Menurut Tito, kerja sama lintas kementerian diperlukan agar pelayanan di daerah berjalan lebih tertib, transparan, dan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas.

Manipulasi Data Lansia dan Ahli Waris Jadi Perhatian

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, pemadupadanan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data Dukcapil diperlukan untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan dalam proses keberangkatan.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah pola manipulasi yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk penyalahgunaan mekanisme penggantian jamaah meninggal dunia oleh ahli waris.

Dalam mekanisme tersebut, menurut Irfan, terdapat potensi penyimpangan berupa pengakuan hubungan keluarga yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pemerintah juga menemukan persoalan terkait perubahan usia calon jamaah. Irfan mencontohkan, calon jamaah yang sebenarnya berusia sekitar 50 tahun dapat mengubah data usianya menjadi mendekati 70 tahun untuk memperoleh prioritas keberangkatan sebagai jamaah lansia.

Perubahan tersebut juga berpotensi membuka kesempatan mendapatkan pendamping haji.

“Kalau data ini sudah klop dan terpadu dengan baik, tentu tidak akan ada lagi upaya permainan atau akal-akalan agar bisa berangkat lebih cepat,” kata Irfan.

Karena itu, ia berharap integrasi data antarlembaga dapat memperkuat proses verifikasi sekaligus meningkatkan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Tarif Pemeriksaan Kesehatan Diatur Rp800 Ribu hingga Rp1,3 Juta

Di sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan pengaturan rentang tarif pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji agar perbedaan biaya antarfasilitas pelayanan kesehatan tidak terlalu besar.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemeriksaan istitha’ah kesehatan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan haji karena ibadah tersebut membutuhkan kesiapan fisik yang memadai.

Menurut Dante, jenis pemeriksaan kesehatan telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), mencakup pemeriksaan klinis, kesehatan mental, dan laboratorium. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mengikuti ketentuan pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Terkait biaya, pemerintah menyiapkan dua rentang tarif pemeriksaan kesehatan. Opsi pertama berada pada kisaran Rp800 ribu hingga Rp900 ribu, sedangkan opsi kedua berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta.

Dante menjelaskan, perbedaan tarif tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan karakteristik fasilitas pelayanan kesehatan. Tarif rumah sakit daerah ditetapkan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, sedangkan tarif rumah sakit vertikal ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan.

“Pengaturan tarif ini menjadi sangat penting supaya tidak rancu dan perbedaannya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, rentang tarif tersebut tidak mencakup pemeriksaan tambahan yang diperlukan berdasarkan kondisi kesehatan calon jamaah. Pemeriksaan seperti CT scan, tuberkulosis (TBC), dan ekokardiografi dapat dikenakan biaya tersendiri apabila memang dibutuhkan.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah berharap calon jamaah memperoleh kepastian biaya pemeriksaan tanpa mengabaikan kebutuhan medis masing-masing.

Selain pemeriksaan kesehatan, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan pengaturan biaya vaksinasi bagi calon jamaah haji.

Dante menyebutkan, paket vaksinasi meningitis dan polio direncanakan berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp600 ribu. Sementara itu, paket yang mencakup meningitis, polio, dan influenza musiman diperkirakan berkisar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu.

Pengaturan tersebut ditujukan untuk membatasi disparitas tarif antarpenyedia layanan kesehatan sekaligus memberikan gambaran biaya yang lebih jelas kepada calon jamaah.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Kematian Jamaah Haji 2026 Turun, Istitha’ah Diperketat

Dante mengungkapkan, jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci pada 2026 tercatat sekitar 340 orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2025, yang menurut pemaparannya berada pada kisaran 400-an orang.

Meski terjadi penurunan, pemerintah menilai upaya perlindungan kesehatan jamaah masih perlu diperkuat, terutama melalui pemeriksaan istitha’ah yang lebih ketat sebelum keberangkatan.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi risiko kesehatan sejak dini sehingga kesiapan fisik jamaah dapat dinilai secara lebih menyeluruh.

Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Kesehatan akan memperkuat koordinasi agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan sesuai standar, sementara pemerintah daerah diharapkan mendukung penerapan kebijakan tarif di wilayah masing-masing.(id11)