Pemprov Sumut Perkuat Pengelolaan Pengaduan demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan PublikPemprov Sumut Perkuat Pengelolaan Pengaduan demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan PublikPemprovSumutPerkuatPengelolaanPengaduandemiTingkatkanKualitasPelayananPublik

MEDAN (Waspada.id) : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik diskriminasi.

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Smart Province Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/7/2026).

Sulaiman menegaskan, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

"Pemprov Sumut berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap masukan, keluhan, maupun pengaduan menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan penjelasan, klarifikasi, serta penyempurnaan pelayanan," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi pengelolaan pengaduan merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut, lanjut Sulaiman, akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan publik semakin efektif, responsif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ia berharap evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemprov Sumut.

Kegiatan evaluasi tersebut diikuti secara daring dari Ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, bersama jajaran perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah. (Humas Diskominfo)_