PT DBUS Somasi RSU Hadi Husada, Tagihan Obat Rp52 Juta Diduga Belum Dibayar


MEDAN (Waspada.id): Persoalan dugaan belum dibayarkannya tagihan pengadaan obat-obatan senilai Rp52.067.312 kepada PT Duta Bintang Utama Selaras (DBUS) menyeret manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Hadi Husada, Kota Tanjungbalai. Melalui kuasa hukumnya, perusahaan tersebut telah melayangkan somasi pertama kepada pihak rumah sakit untuk menuntut penyelesaian kewajiban pembayaran.
Berdasarkan dokumen somasi tertanggal 12 November 2026, tagihan tersebut berasal dari sejumlah pemesanan obat-obatan oleh RSU Hadi Husada dalam periode Juni hingga September 2025.
Dalam keterangannya diterima di Medan, Rabu (18/11), PT DBUS melalui kuasa hukumnya menyatakan telah memenuhi pesanan dan mengirimkan obat-obatan tersebut menggunakan jasa ekspedisi. Perusahaan juga mengklaim memiliki bukti resi pengiriman serta dokumen tagihan atau invoice atas transaksi tersebut.
Namun, hingga somasi dilayangkan, pembayaran atas sejumlah tagihan tersebut disebut belum diselesaikan oleh pihak rumah sakit.
Kuasa hukum PT DBUS, Ayu Noverita Sari Limbong, SH, MH, bersama Hardian Maulana Putra, SH, mengatakan somasi tersebut merupakan upaya meminta kepastian penyelesaian kewajiban kliennya sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.
"Kami datang bukan untuk mencari kegaduhan, apalagi menghambat pelayanan kesehatan. Kami hanya meminta agar hak klien kami dibayarkan. Barang sudah dipesan, obat-obatan sudah dikirimkan, dan tagihan sudah disampaikan," demikian pernyataan kuasa hukum.
Pertanyakan Kondisi Rumah Sakit
Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa ketika mendatangi RSU Hadi Husada untuk menyampaikan somasi sekaligus meminta penjelasan mengenai pembayaran, mereka memperoleh informasi dari salah seorang perawat bahwa rumah sakit sedang tutup karena proses pengurusan perizinan.
Mereka juga memperoleh informasi bahwa bangunan rumah sakit baru saja menjalani rehabilitasi atau renovasi.
Informasi tersebut menjadi perhatian kuasa hukum karena di tengah adanya dugaan tunggakan pembayaran kepada penyedia obat, pihak rumah sakit disebut telah melakukan pembenahan fasilitas bangunan.
Meski demikian, hubungan antara kegiatan renovasi, kondisi keuangan rumah sakit dan belum diselesaikannya tagihan PT DBUS masih memerlukan penjelasan dari pihak manajemen.
Kuasa hukum menegaskan, pihaknya tetap mengutamakan penyelesaian secara baik-baik dan profesional. Namun, apabila tidak ada kepastian pembayaran, mereka mempertimbangkan menempuh gugatan perdata maupun langkah hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam somasi pertama tersebut, PT DBUS memberikan tenggat waktu tiga hari kalender sejak surat diterima untuk menyelesaikan pembayaran melalui rekening resmi perusahaan.
Direktur RSU Hadi Husada Beri Tanggapan
Sementara itu, Direktur RSU Hadi Husada, dr. Isma Wahyuni, M.K.M., ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tagihan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena sedang membuka komunikasi dengan PT Duta Bintang Utama Selaras.
"Waalaikumsalam. Saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan karena kami sedang membuka komunikasi dengan pihak DBUS. Terima kasih," demikian jawaban Isma melalui pesan tertulis.
Dengan adanya komunikasi tersebut, penyelesaian persoalan tagihan senilai Rp52 juta itu masih terbuka melalui pembicaraan antara kedua belah pihak.
Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan secara profesional dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sekaligus memberikan kepastian atas transaksi pengadaan obat-obatan yang dipersoalkan. (Id142)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda