Penerapan Zona Integritas Bukan Sekadar Pemenuhan Dokumen Administratif

JAKARTA (Waspada.id): Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) guna memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berjalan optimal.

Pengawasan tersebut juga mencakup penerapan Zona Integritas di seluruh instansi pemerintah agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, penerapan Zona Integritas harus diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Komisi II DPR, katanya, ingin memastikan bahwa penerapan zona integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen.

"Ini yang jadi penting. Karena kadang-kadang dari sisi dokumen terpenuhi apa adanya, baik wilayah bebas korupsi, tapi tiba-tiba OTT KPK terjadi,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan data Ombudsman RI yang disampaikan dalam pertemuan pada 7 September 2026, tercatat 6.456 laporan pengaduan masyarakat hingga 31 Agustus 2026.

Mayoritas laporan ditujukan kepada pemerintah daerah, dengan persoalan terbanyak meliputi sektor agraria, pendidikan, dan kepegawaian. Bentuk maladministrasi yang banyak ditemukan antara lain tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut-larut, serta penyimpangan prosedur.

Sementara itu, data Kementerian PANRB pada 2026 menunjukkan, dari 546 instansi pemerintah, baru 160 instansi atau 29,30 persen yang telah menerapkan Zona Integritas. Adapun 386 instansi atau 70,70 persen lainnya belum menerapkannya. Secara nasional, terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan rata-rata 150 jenis layanan.

Agun juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil. Pelayanan yang baik, menurutnya, tidak cukup hanya didukung fasilitas, tetapi juga membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan memiliki empati.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan upaya pemerintah kota meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan integrasi layanan. (id10)