Pengamat Soroti Sikap PDIP Terkait Kenaikan BBMPengamat Soroti Sikap PDIP Terkait Kenaikan BBMPengamatSorotiSikapPDIPTerkaitKenaikanBBM

JAKARTA (Waspada): Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul
M. Jamiluddin Ritonga menyoroti sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dinilaimya membiarkan pemerintah menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Sikap dan tindakan PDIP itu tampak berbeda saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), katanya melalui keterangan tertulisnya kepada Waspada, Minggu (4/9/2022), di Jakarta.

Saat itu, ungkapnya M. Jamiluddin Ritonga, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan petinggi PDIP mencucurkan air mata.

Mereka terkesan teramat sedih karena kenaikan harga BBM akan membuat wong cilik semakin terpuruk.

PDIP juga turun ke jalan menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Mereka seolah terdepan membela wong cilik.

Namun, M. Jamiluddin Ritonga melihat, argumen pembelaan wong cilik sudah tidak mengemuka saat Jokowi menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Megawati, Puan, Sekjen PDIP, dan Petinggi PDIP sudah tidak galak dan srolah pasrah atas keputusan petugas partainya,

Sudah tidak ada tangis dan demo ke jalan dari PDIP. Mereka ibarat paduan suara, sudah tak terdengar suara lantangnya, ujar M. Jamiluddin Ritonga

Jadi, tambah mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, masyarakat menanyakan air mata Megawati, Puan, dan petinggi PDIP saat menentang kenaikan harga BBM di era SBY murni membela wong cilik atau air mata politis?

Saat ini kiranya masyarakat sudah dapat menjawabnya.

Kepentingan politik kiranya yang membuat perbedaan sikap elite PDIP tersebut, tandasnya

Saat mereka menjadi oposisi, jelas Ritonga, mereka terkesan partai yang paling lantang membela wong cilik.

Namun setelah mereka menjadi bagian dari kekuasaan, persoalan wong cilik sudah jarang didengungkan.

Semua itu, menurut Ritonga, tentunya menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menilai partai politik, termasuk tentunya terhadap PDIP.

Masyarakat kiranya sudah mengetahui kelayakan PDIP sebagai partai wong cilik atau tidak. Penilaian masyarakat itu akan terlihat pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, pungkas M. Jamiluddin Ritonga(J05)