Pergeseran Kiblat Kekuasaan: Prabowo, Jokowi, dan Guncangan PSI

Oleh: Dr Usman Lamreung

Dinamika politik nasional memasuki babak yang semakin menarik sekaligus mengkhawatirkan. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, perubahan konfigurasi kekuasaan di lingkaran pemerintahan, serta pengunduran diri sejumlah elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukanlah peristiwa yang bisa dilihat secara terpisah. Ketiganya memperlihatkan satu masalah mendasar: sedang terjadi perubahan relasi kekuasaan, loyalitas politik, dan pengaruh elite dalam pemerintahan.

Membaca dinamika ini jangan terjebak pada spekulasi konspirasi. Tidak setiap peristiwa yang terjadi berdekatan pasti memiliki hubungan sebab-akibat. Yang harus dilihat adalah pola, kepentingan, perubahan posisi aktor, serta konsekuensi politiknya terhadap stabilitas pemerintahan dan demokrasi.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi persoalan serius karena menyangkut keamanan negara dan integritas institusi pemerintahan. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Presiden meminta proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Persoalan ini juga mencakup dugaan penghapusan bukti elektronik dan akses ilegal terhadap sejumlah tokoh negara.

Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran hukum oleh individu. Ini menyangkut kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, tata kelola informasi negara, serta integritas institusi keamanan. Negara tidak boleh membiarkan aparat atau jaringan tertentu memiliki ruang untuk menggunakan instrumen pengawasan di luar mekanisme hukum.

Dalam negara demokrasi, penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan mekanisme pengawasan. Prinsip ini penting agar instrumen keamanan tidak berubah menjadi alat perebutan pengaruh atau intimidasi politik.

Persoalan berikutnya adalah posisi politik Joko Widodo setelah berakhirnya masa jabatan presiden. Jokowi memang tidak lagi memegang kekuasaan formal sebagai kepala pemerintahan, tetapi warisan politik, jaringan elite, serta pengaruh personalnya tidak otomatis hilang setelah meninggalkan Istana.

Dalam politik Indonesia, pengaruh mantan presiden dapat bertahan melalui jaringan partai, hubungan dengan elite pemerintahan, dukungan publik, dan posisi keluarga dalam struktur kekuasaan. Karena itu, masalah Jokowi bukan hanya apakah ia masih berpengaruh, melainkan sejauh mana pengaruh tersebut masih menentukan arah keputusan politik pemerintahan baru.

Di sinilah relasi Prabowo dan Jokowi perlu dibaca secara kritis. Koalisi politik yang mengantarkan Prabowo ke kekuasaan tidak berarti seluruh kepentingan dan orientasi politik pendukungnya akan selalu sama. Setelah kekuasaan diperoleh, setiap presiden memiliki kebutuhan untuk membangun otoritas, menentukan prioritas, dan mengonsolidasikan kendali pemerintahan.

Prabowo tentu memiliki kepentingan membangun legitimasi dan kemandirian politiknya sendiri. Konsekuensinya, jaringan kekuasaan lama tidak bisa mengasumsikan bahwa pengaruh yang pernah dimiliki akan terus memperoleh ruang yang sama. Ini merupakan dinamika normal dalam transisi kekuasaan, meskipun dapat menimbulkan ketegangan antarelite.

Peristiwa yang paling menarik perhatian adalah pengunduran diri tiga kader penting PSI pada 9 November 2026, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. DPP PSI melalui Ketua Umum Kaesang Pangarep disebut menerima pengunduran diri ketiganya.

Alasan yang disampaikan tidak sepenuhnya sama. Giring menyatakan ada hal-hal dalam perjalanan partai yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan awalnya. Raja Juli memilih mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal dan aktivitas kepartaian untuk berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan dalam pemerintahan Prabowo. Sementara itu, Isyana juga mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Umum.

Perbedaan alasan tersebut harus dihormati. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan pengunduran diri mereka merupakan akibat langsung kasus penyadapan atau tekanan dari kelompok politik tertentu.

Namun, secara politik, keluarnya tiga figur tersebut dalam waktu berdekatan tetap menimbulkan pertanyaan tentang konsolidasi internal PSI. Apalagi, PSI memiliki keterkaitan politik yang kuat dengan keluarga Jokowi melalui kepemimpinan Kaesang Pangarep.

PSI kini menghadapi dilema strategis. Apakah akan terus mempertahankan identitas politik sebagai bagian dari warisan kekuatan Jokowi, atau membangun orientasi baru yang lebih mandiri dalam pemerintahan Prabowo?

Persoalan ini menyentuh teori pelembagaan partai politik. Angelo Panebianco menjelaskan bahwa kekuatan organisasi partai tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan membangun aturan internal, distribusi kewenangan, loyalitas organisasi, dan mekanisme regenerasi. Partai yang terlalu bergantung pada figur akan rentan mengalami konflik ketika konfigurasi elite berubah.

Dalam konteks tersebut, PSI perlu membuktikan bahwa keberadaannya tidak semata-mata bertumpu pada popularitas keluarga atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Akhir Pengaruh Jokowi atau Awal Penataan Ulang Kekuasaan?

Menyebut dinamika sekarang sebagai runtuhnya politik Jokowi mungkin terlalu dini. Pengaruh politik tidak hilang hanya karena seseorang tidak lagi menjabat presiden atau beberapa elite meninggalkan partai. Jaringan politik, sumber daya sosial, dukungan publik, dan kemampuan membangun koalisi tetap menjadi faktor penting.

Namun, terdapat indikasi bahwa daya tawar politik Jokowi sedang menghadapi ujian. Perubahan hubungan antarelite, posisi PSI, serta kebutuhan Prabowo mengonsolidasikan pemerintahannya memperlihatkan bahwa pusat gravitasi kekuasaan semakin ditentukan oleh kepemimpinan presiden yang sedang menjabat.

Di sinilah relevan pemikiran Max Weber mengenai legitimasi otoritas. Kekuasaan yang efektif membutuhkan pengakuan terhadap kewenangan yang sah, bukan sekadar ketergantungan pada hubungan personal atau patronase. Dalam sistem presidensial, presiden harus memiliki kendali pemerintahan yang jelas dan bertanggung jawab secara konstitusional.

Karena itu, ujian terbesar Prabowo bukan memenangkan pertarungan dengan jaringan politik masa lalu, melainkan memastikan seluruh institusi negara bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Kasus penyadapan harus diselesaikan melalui proses hukum yang transparan. PSI harus membenahi kelembagaan dan demokrasi internalnya. Sementara Jokowi harus diposisikan sebagai mantan presiden yang memiliki hak politik sebagai warga negara, tetapi tidak memiliki kewenangan pemerintahan setelah masa jabatannya berakhir.

Akhirnya, masalah penyadapan, pengunduran diri elite PSI, dan perubahan pengaruh Jokowi memperlihatkan pentingnya membedakan kepentingan negara dengan kepentingan jaringan politik.

Jangan sampai institusi keamanan menjadi arena pertarungan loyalitas. Jangan sampai partai politik hanya menjadi instrumen mempertahankan pengaruh keluarga atau kelompok. Dan jangan sampai pergantian kekuasaan sekadar mengganti pemegang kendali tanpa memperbaiki kualitas demokrasi.

Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus dibatasi hukum dan diawasi institusi demokratis. Loyalitas aparatur harus kepada konstitusi dan negara, bukan kepada individu. Loyalitas partai harus kepada ideologi, kader, dan kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepada figur yang sedang berkuasa.

Mungkin yang sedang kita saksikan bukan akhir pengaruh Jokowi, melainkan proses pergeseran pusat kekuasaan yang sedang menguji kedewasaan demokrasi Indonesia. Sejarah politik akan mencatat bukan siapa yang paling kuat mempertahankan jaringan kekuasaannya, melainkan siapa yang mampu membangun institusi negara yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik