Perkuat Kepatuhan Hukum, PLN Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi SumutPerkuat Kepatuhan Hukum, PLN Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi SumutPerkuatKepatuhanHukum,PLNBersinergiDenganKejaksaanTinggiSumut

MEDAN (Waspada.id): PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Kepatuhan Hukum yang digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara (UID Sumut), Jalan Yos Sudarso, Medan, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU), Rizki Aftarianto beserta jajaran manajemen, General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir Salman beserta jajaran, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H. yang didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nurhandayani, S.H., M.H. dan bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam kegiatan tersebut, Muhibuddin menyampaikan materi mengenai fungsi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman insan PLN terhadap regulasi dan kepatuhan hukum dalam menjalankan proses bisnis perusahaan.

Sebagai penyedia infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pembangunan nasional, PLN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap proses bisnis dan pembangunan ketenagalistrikan berjalan sesuai koridor hukum serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance

"Saat ini listrik merupakan kebutuhan fundamental bagi seluruh masyarakat dan pembangunan Nasional. Untuk itu, diharapkan agar PLN terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan, dalam mendukung kelancaran proses bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya jajaran BUMN yang semakin memahami regulasi dan hukum, mencegah potensi perbuatan melawan hukum, serta mendorong PLN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Muhibuddin.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesungguhan dan integritas Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan dukungan serta pendampingan hukum kepada BUMN, termasuk PLN, sehingga perusahaan dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, General Manager PLN UIP SBU Rizki Aftarianto mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang terjalin dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Menurutnya, penguatan pemahaman hukum dan kepatuhan merupakan bagian penting dalam memastikan proses bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan secara akuntabel, transparan dan sesuai regulasi.

"Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan fondasi penting dalam menjalankan setiap proses bisnis dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Melalui sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami berharap dapat terus memperkuat kesadaran hukum insan PLN sekaligus memperoleh pendampingan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dalam pelaksanaan tugas," ungkap Rizki.

Rizki menambahkan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pendampingan hukum, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan setiap proses bisnis PLN dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, integritas, serta mengedepankan Good Corporate Governance (GCG).

Melalui kegiatan ini, PLN dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. (id09)